Poldasu dan Pemprovsu Teken MoU Penanganan Konflik Jelang 2014

Medan (SIB) -Mengantisipasi tingginya potensi konflik di wilayah Sumut, Poldasu menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprovsu. Penandatanganan kesepakatan mengenai penanganan konflik sosial secara damai itu dilaksanakan di Mako Brimobdasu Jalan Wahid Hasyim Medan, Kamis (12/12).

Di kesempatan itu, Kapoldasu Irjen Pol Drs Syarief Gunawan mengatakan, berbagai rencana aksi yang digelar merupakan bentuk simulasi sebelum terjun langsung ke lapangan.

Dikatakannya, dalam setiap penanganannya, jumlah personil tetap disesuaikan dengan kondisi dan situasi.
"Di sini bukan persoalan berapa banyak personil tetapi bagaimana setiap elemen bisa bekerja sama mengatasi situasi. Untuk masalah jumlah personil itu, sudah menjadi bagian teknis dari rencana aksi," ujar Syarief.

Mantan Kapolda Maluku ini memastikan, simulasi yang dilakukan itu tidak hanya dalam bentuk penanganan terhadap massa saat terjadinya aksi akibat konflik yang ada, namun, penanganan konflik itu juga harus dilakukan pasca penindakan dan penanganan di lapangan, terhadap aksi-aksi massa.

"Jadi filosofinya, penanganan damai itu hingga kembali kepada situasi semula, tanpa ada permasalahan lagi," tambah Kapolda.
Sementara, Gubsu Gatot Pujo Nugroho menyebutkan, konflik-konflik utama yang terjadi di Sumut masih didominasi konflik berkaitan dengan pelanggaran HAM.

Selain itu konflik yang paling menyita perhatian adalah penanganan konflik menjelang pelaksanaan Pemilu 2014.
"Ada 36 jenis rencana aksi, satu di antaranya yang sudah pasti yakni persoalan tanah. Namun, yang mendesak dalam waktu dekat berkaitan dengan situasi
jelang Pemilu 2014," kata Gubsu.

Gatot menambahkan, konflik pada masyarakat yang plural seperti Sumut pasti tetap ada. Hanya saja, sejauh ini berbagai konflik yang terjadi masih bisa ditangani dengan baik.

Hal itu karena masyarakat masih sangat toleran antara satu dengan lainnya, meskipun memiliki pandangan berbeda.
"Modal toleransi yang tinggi inilah yang diyakini masih tetap membuat kondisi Sumatera Utara selalu kondusif," jelasnya.

Dalam kegiatan itu, penandatanganan kesepakatan ditandai dengan berbagai simulasi penanganan konflik, mulai dari aksi unjuk rasa damai hingga anarkis yang membutuhkan penindakan tegas. (A23/q)