Kebijakan Pro-Importir Gerogoti Keuangan Negara

Jakarta (SIB) -Pemerintah Indonesia semestinya mencontoh tekad pemerintah Tiongkok untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan menggelontorkan investasi miliaran dollar AS. Saat ini, Indonesia justru menghamburkan miliaran dollar AS untuk terus melanggengkan impor pangan sehingga makin jauh dari cita-cita kedaulatan pangan.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga terus membiarkan keuangan negara keropos karena menanggung beban bunga obligasi rekapitalisasi perbankan akibat skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Pengamat ekonomi dari Univeritas Brawijaya Malang, Adi Susilo, mengingatkan untuk memperbaiki struktur perekonomian nasional.

Indonesia mesti mengatasi dua masalah akut, yakni mengurangi dan menghentikan kebergantungan pada impor pangan, serta menghentikan pembayaraan bunga obligasi rekap. Menurut dia, sudah selayaknya Indonesia meniru Tiongkok yang fokus membangun ketahanan pangan. "Pemimpin kita seharusnya berwawasan seperti pemimpin Tiongkok yang selalu berpikir jauh ke depan.

Sebab, kelak yang akan bertahan dalam persaingan dan menguasai dunia bukan hanya yang negara berteknologi militer modern, tapi negara yang kuat pangan dan ketahanan energinya, seperti Tiongkok," kata Adi, Minggu (9/4). Dia memaparkan kebergantungan pada impor pangan menyebabkan keuangan negara menjadi selalu defisit.

Sebab, dana yang digunakan untuk impor sebagian besar berasal dari utang. "Ditambah dengan pembayaran bunga obligasi rekap setiap tahun membuat pengeluaran negara semakin besar. Sementara pendapatan negara cenderung menurun sehingga keuangan negara selalu tekor," jelas dia.

Untuk itu, kata Adi, fokus kebijakan pemerintah mesti beralih dari pro-importir menjadi pro-petani dengan prioritas meningkatkan produktivitas pangan nasional.
"Reformasi struktural fiskal, untuk perluasan pemungutan pajak hanya dimungkinkan oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan dari konsumsi, tapi dari peningkatan produksi," papar dia.

Selain itu, lanjut Adi, pemerintah juga diharapkan tidak terlalu bergantung pada kepentingan lembaga internasional, seperti Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia. "Seharusnya, lembaga internasional itu memberitahukannya, bukan justru membiarkan hingga berlarut-larut.

"Menurut dia, Indonesia harus belajar dari perekonomian Amerika Serikat (AS) yang sekarang ini sedang mengalami masalah defisit perdagangan. "Amerika yang dianggap sebagai negara maju saja mengeluhkan soal defisit perdagangan dengan Tiongkok dan Indonesia, masak kita tidak punya sensistivitas untuk itu," imbuh dia.

Sebelumnya, The New York Times mengabarkan pemerintah Tiongkok mengizinkan China National Chemical Corporation untuk mengambil alih perusahaan yang memproduksi zat kimia dan benih asal Swiss, Syngenta, dengan harga 43 miliar dollar AS. Hal ini dilakukan untuk memastikan pasokan bahan makanan tetap tersedia dan aman guna memenuhi kebutuhan rakyat. (KJ/q)