Menteri ESDM Minta Mafia Pulsa Listrik Segera Diinvestigasi

Jakarta (SIB)- Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, yang disebut Menko bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli ada mafia yang bermain di pulsa listrik PT PLN (Persero), harus segera diinvestigasi.

"Tentu tugas pemerintah kalau memang ada hal seperti itu hal penyimpangan (permainan mafia pulsa listrik) harus diinvestigasi harus didalami. Mari kita investigasi bersama. Hasilnya nanti harus dijelaskan ada atau tidak, jangan sampai masyarakat dibuat bingung," kata Sudirman ketika dikonfirmasi, Selasa (8/9).
Sudirman tidak ingin terlalu dalam berpolemik antar para pemimpin di pemerintahan. Apapun temuan data yang dianggap menyimpang, sebaiknya dibahas bersama di tingkat pemerintah.

"Saya tidak ingin menyimpulkan apapun (benar apa tidak ada permainan mafia). Dan jangan diadu-adu (dengan Rizal Ramli). Lebih baik kalau punya data, kita duduk bareng, kita evaluasi bersama, lakukan pendalaman data, sebelum akhirnya disampaikan ke publik," kata Sudirman.

Sebelumnya, Rizal Ramli menuding ada permainan mafia pulsa listrik di PLN.

"Ini kecil tapi penting. Rakyat sekarang pakai pulsa listrik. Ini dimonopoli. Dia beli Rp 100.000, tapi isinya hanya Rp 73.000. Ini Kejam sekali. Di sini ada mafia besar karena kalau beli pulsa telepon Rp 100.000, paling dipotong tinggal Rp 95.000," kata Rizal.

Namun, menurut PT PLN (Persero), sepertinya ada salah paham terkait nilai yang disampaikan Menko Rizal. Bisa jadi yang dimaksud beli pulsa listrik Rp 100.000 dapatnya hanya Rp 73.000, sebenarnya yang Rp 73.000 adalah dalam bentuk daya listrik yakni 73 kilo Watt hour (kWh).

masalah serius
Terpisah, Ferdinand Hutahean, perwakilan dari Energy Watch Indonesia, menyatakan tudingan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli terkait dengan mafia pulsa listrik merupakan masalah yang sangat serius. Menurut dia, sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli tentu harus mempunyai data dan informasi yang valid dan aktual sehingga tuduhan tersebut tak hanya menjadi fitnah.

“Saya bukan sependapat, tapi memang perlu ada yang dibenahi terkait dengan pulsa listrik ini,” kata Ferdinand, Selasa (8/9).

Rizal Ramli mengendus adanya permainan mafia dalam bisnis pulsa listrik prabayar atau isi ulang yang dijalankan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Dugaan itu muncul setelah ia melihat nilai manfaat riil yang didapat masyarakat dari nominal pulsa yang dibeli hanya sekitar 70 persen. Rizal Ramli mencontohkan, untuk pembelian pulsa listrik senilai Rp 100 ribu, isi pulsa yang dapat digunakan hanya sebesar Rp 73 ribu.

Ferdinand menambahkan, semua penentuan tarif sudah berdasarkan undang-undang. Jika benar Rizal Ramli menemukan kejanggalan, alangkah baiknya segera bertindak. "Jangan sekadar menyebut ada mafia. Segera bertindak sajalah, jangan sekadar menjadi pencitraan,” ujarnya.

Menurut Ferdinand, selama ini banyak komponen dalam penentuan tarif, salah satunya adalah biaya administrasi dan biaya meterai. Untuk biaya administrasi sendiri, setiap provider memiliki tarif berbeda-beda sesuai kesepakatan dengan PLN. Tarifnya berkisar Rp 2.000-2.500. Bahkan ada yang sampai Rp 3.500.

"Keterbukaan PLN kepada publik tentang komponen tarif diperlukan agar masalah ini jelas dan transparan," tuturnya. (detikfinance/q)