Jakarta (SIB)
Relawan Jokowi Mania (Jo-Man) mendesak Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno diganti dan menyebut orang kepercayaan Presiden Jokowi itu malah sibuk berpolitik dan berbisnis. Elite PKB menepis anggapan Jo-Man.
"Kalau ada tuduhan Pak Pratik berbisnis atau berpolitik, menurut saya tidak berdasar sama sekali karena selama periode pertama maupun tahun pertama di periode kedua ini, justru Pak Praktik full mendampingi Pak Jokowi membuat perencanaan-perencanaan yang matang, terutama menangani pandemi Covid-19 ini," ujar Ketua DPP PKB Faisol Riza kepada wartawan, Sabtu (7/11).
Faisol membela Pratikno, khususnya soal tudingan kegagalan terkait salah ketik di naskah UU Cipta Kerja. Ia menilai Pratikno justru telah berhasil mendorong DPR mengesahkan omnibus law UU Cipta Kerja.
"Saya kira urusan Pak Pratik justru terbalik. Pak Pratik ini sudah berhasil mendorong DPR untuk mengesahkan omnibus law. Kalau soal-soal teknis begitu memang seharusnya tidak terjadi, tapi bukan berarti itu kegagalan, justru keberhasilan Pak Praktik untuk UU omnibus law ini bisa disahkan," ujar Faisol, yang duduk di Komisi VI DPR.
Ketua Komisi VI DPR RI ini meminta Jo-Man melihat kinerja Pratikno sebagai Mensesneg selama periode pertama. Menurut Faisol, tuduhan Jo-Man terhadap Pratikno tidak berdasar.
"Saya kira pernyataan Pak Pratik (Pratikno) harus di-reshuffle karena kegagalan menurut saya salah melihat," ujar Faisol.
Sebelumnya, Jo-Man meminta 10 menteri diganti. Jo-Man menganggap menteri-menteri ini pantas diganti karena memiliki kinerja buruk selama di Kabinet Indonesia Maju.
Dari sepuluh nama menteri tersebut, yang paling disorot oleh Jo-Man adalah Pratikno. Sorotan ini terkait dengan permasalahan salah ketik UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah ditandatangani oleh Jokowi.
"Kami Jokowi Mania begitu keras terhadap Pak Pratikno itu menjadi pertanyaan dan kami menjawab: Ya, Pratikno paling layak untuk hari ini di-reshuffle, paling layak bahkan untuk dipecat secara tidak hormat," kata Ketua Umum Jo-Man Emmanuel Ebenezer dalam jumpa pers di Hotel Sunbreez, Senayan, Jaksel, Jumat (6/11).
"Karena lembaran negara, dokumen negara, bukan kertas belanja di pasar atau material yang mudah diklarifikasi kalau salah ketik, apalagi yang ini dokumentasi negara yang ditandatangani langsung oleh Presiden. Jadi kami sangat mengecam keraslah ini," lanjutnya.
Jo-Man menyebut 10 nama menteri yang diminta diganti ini merupakan hasil survei via telepon. Namun metode surveinya tak dijabarkan secara lengkap. Ke-10 menteri itu adalah : Mensesneg Pratikno, Menparekraf Wishnutama, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri KKP Edhy Prabowo, Menkominfo Jhony G Plate, Menkes dr Terawan Agus Putranto, Menag Fachrul Razi dan Menkum HAM Yasonna Laoly.
Orang-orang Tak Jelas
Sementara itu, NasDem mengkritik relawan Jo-Man karena meminta Presiden Jokowi me-reshuffle 10 menteri. NasDem menegaskan bahwa yang berwenang menilai kinerja menteri adalah Presiden Jokowi.
"Siapa JoMan itu? Saya nggak kenal mereka. Di mana mereka survei ini?," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem, Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat (6/11).
"Tentang urusan reshuffle, menilai menteri dan lain-lain, itu kan kewenangannya presiden. Jadi, NasDem tidak pada posisi menyodor atau mempertahankan kader-kadernya dalam kabinet," imbuhnya.
Dua dari 10 menteri yang diminta di-reshuffle oleh Jo-Man merupakan elite NasDem. Keduanya, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menkominfo Jhony G Plate.
Menurut Ali, dalam menilai kinerja menteri harus berdasarkan kajian ilmiah. Kinerja menteri, sebut dia, tidak bisa diukur hanya dari keinginan kelompok tertentu.
"Sekarang kalau mau menilai kinerja satu lembaga kan pendekatannya kan harus ilmiah. Jadi harus mengikut, melihat kepuasan masyarakat dan lain-lain," terang Ali.
"Kinerja kementerian itu harus diukur berdasarkan itu kan. Bukan lewat kelompok orang-orang yang tidak jelas lalu kemudian menilai orang berdasarkan keinginannya dia kan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Ali menyoroti rujukan serta metodologi penelitian yang dilakukan Jo-Man. Dia menegaskan Jo-Man tidak memiliki kewenangan meminta Jokowi me-reshuffle menteri.
"Kalau itu kan kumpulan orang-orang yang tidak jelas menurut saya, tidak jelas dasar rujukan, metodologi apa yang digunakan nggak jelas itu mereka itu kan. Jadi kumpulan orang yang kemudian menilai orang. Bukan kewenangan dia, tidak patut lah," tegas Ali. (detikcom/f)
