Jakarta (SIB)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan MPR dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sepakat untuk mengantisipasi krisis global yang berdampak pada pangan, energi, dan finansial. Sehingga tidak mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Evaluasi sistem demokrasi pelaksanaan Pilkada langsung, sejauh mana manfaat dan mudharatnya bagi rakyat. Efektivitas Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan sekitar dua dekade. Serta persiapan MPR RI menghadirkan Pokok-Pokok Haluan negara (PPHN).
"MPR RI dan Wantimpres sepakat untuk menggerakkan segenap potensi bangsa untuk bersama-sama menghadapi krisis global yang semakin tidak menentu, yang disebabkan pandemi Covid-19, konflik militer Rusia - Ukraina, hingga potensi ketegangan antara China dengan Taiwan. Indonesia harus mempersiapkan diri agar bisa mengantisipasi dampak krisis global sejak saat ini, sehingga tidak mengganggu stabilitas dan kondusifitas dalam negeri, dengan demikian juga bisa memperlancar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sesuai tahapan yang telah ditentukan," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (10/10).
Hal tersebut diungkapkan olehnya saat bertemu dengan sejumlah jajaran Wantimpres seperti Ketua merangkap Anggota Jenderal TNI (purn) Wiranto, serta para anggota lainnya yakni Putri K. Wisnu Wardani, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, dan Soekarwo di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Jakarta, hari ini. Adapun perwakilan dari MPR yakni Yandri Susanto, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.
Ia menuturkan terkait sistem demokrasi khususnya pelaksanaan Pilkada langsung, MPR RI dan Wantimpres memiliki kesamaan pandangan bahwa demokrasi Indonesia yang berpijak pada demokrasi Pancasila, jangan sampai dibajak oleh angka-angka yang menjurus kepada demokrasi konglomerasi dan kapitalisasi, dan berujung kepada oligarki.
MPR RI dan Wantimpres sepakat untuk melakukan kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan kelompok terkait lainnya untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan Pilkada langsung memberikan manfaat kepada rakyat, atau jangan-jangan justru lebih banyak memberikan mudharat.[br]
Pada masa akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia mengatakan pemerintah pernah menggunakan hak inisiatifnya untuk membuat UU No. 22/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Pada akhirnya karena satu dan lain hal, Presiden SBY memang mencabut UU No. 22/2014 tersebut dengan Perppu, sehingga mengembalikan kembali sistem Pilkada langsung.
Meskipun begitu, ia menegaskan dengan hal tersebut bukan berarti kajian mendalam terhadap pelaksanaan Pilkada langsung tidak diperbolehkan. Mengacu pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
"Mengembalikan pemilihan melalui DPRD, juga sebenarnya demokratis, karena sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Karena itu, MPR RI dan Wantimpres ingin melibatkan seluruh pihak untuk mengkaji kembali sejauh mana efektifitas Pilkada langsung terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau justru malah semakin menyengsarakan kehidupan rakyat akibat terbukanya ruang korupsi yang lebih besar," jelasnya.
Terkait efektivitas Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Bamsoet mengatakan pemberian vaksin ideologi melalui vaksin Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sangat penting untuk dilakukan ke berbagai lapisan masyarakat. Sehingga bisa semakin merekatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Jika tidak, 'ongkos' yang harus ditanggung sangat besar, antara lain dalam bentuk maraknya radikalisme dan terorisme, hingga disintegrasi dan perpecahan bangsa.
"Pimpinan MPR RI telah memperkaya bentuk Sosialisasi Empat Pilar MPRI, dengan tidak hanya mengandalkan diskusi dan seminar.
Melainkan juga melibatkan para influencer ternama seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, Andre Taulany, Irfan Hakim, Baim Wong, Gading Marten, dan selebritis ternama lainnya, menggunakan media sosial berupa YouTube, Instagram, Facebook, hingga Tik Tok, sehingga bisa menyentuh generasi z dan milenial. Jangkauan peserta sosialisasi juga diperluas hingga menyentuh berbagai lapisan masyarakat seperti komunitas otomotif, pecinta burung berkicau, hingga kelompok seniman dan budayawan," katanya.
Adapun terkait pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan dua dekade ini masih banyak ditemukan pembangunan yang tidak sejalan antara pusat dan daerah. Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena tidak ada payung hukum yang memastikan adanya keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah.[br]
Bamsoet mengatakan atas dasar tersebut pihaknya menyiapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang salah satu fungsinya menjadi bintang penunjuk arah pembangunan. Serta PPHN hadir untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan berkesinambungan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya, sekaligus memberikan keselarasan antara pembangunan pusat dengan daerah, serta antar daerah yang satu dengan daerah lainnya.
"Di akhir pertemuan, pimpinan MPR RI juga menyampaikan undangan kepada Wantimpres untuk menghadiri pembentukan World Forum People's Consultative Assembly (Forum MPR se-Dunia) pada 24-26 Oktober di Bandung. Forum yang diinisiasi oleh MPR RI tersebut akan dibuka Presiden Joko Widodo, sebagai bentuk kontribusi dan optimalisasi peran MPR RI dalam upaya merealisasikan amanat Konstitusi, yaitu terwujudnya perdamaian dunia, di tengah dinamika politik global yang sedang bergejolak," tutupnya. (detikcom/a)
