Sabtu, 20 Juli 2024

Demo di DPR, Papdesi Minta Pemerintah Jabatan Kades Jadi 9 Tahun

* Jika Tidak Diwujudkan Ancam Gelar Demo Besar-besaran
Redaksi - Rabu, 18 Januari 2023 08:57 WIB
915 view
Demo di DPR, Papdesi Minta Pemerintah Jabatan Kades Jadi 9 Tahun
Foto: CNBCI/Muhammad Sabki
UNJUK RASA: Ratusan kepala desa melakukan aksi unjuk rasa tuntut perpanjang masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun di depan Gedung Parlemen Senayan, Selasa (17/1) . 
Jakarta (SIB)
Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menggelar aksi di depan gedung DPR RI.

Mereka meminta pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Desa dan meminta jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Pantauan di lokasi, Selasa (17/1), mereka berkumpul di depan gedung DPR RI. Terlihat dua mobil komando berada di lokasi.
Mereka membawa sejumlah atribut, di antaranya spanduk dan bendera Indonesia.

"Meminta pemerintah agar UU Desa ini direvisi kembali, jadi jabatan kepala desa 6 tahun jadi 9 tahun," kata Kepala Desa Poja, Robi Darwis, di lokasi.

Robi mengatakan alasan meminta jabatan kepala desa menjadi 9 tahun adalah adanya persaingan politik. Menurutnya, jika jabatan kepala desa 9 tahun, persaingan politik akan dirasa telah berkurang.

"Karena memang 6 tahun ini sangat kurang, karena ketika kita jabatan 6 tahun. Kami tetap persaingan politik, jadi tidak cukup 6 tahun, selama 6 tahun itu kita tetap ada persaingan politik," katanya.

"Maksudnya dengan anggota calon-calon lainnya itu, karena kita sudah mengajak bekerja sama. Harapan kami, dengan kerja sama ini, bisa lakukan konsultasi dan kerja sama. Desa ini harus dibangun dengan kerja sama," sambungnya.

Robi mengatakan, jika pemerintah tidak mewujudkan tuntutan mereka, mereka akan kembali menggelar aksi di depan gedung DPR RI. Dia mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran.

"Nanti kami minta UU Desa ini cepat direvisi kembali. Harapan kami, meminta 9 tahun jabatan kepala desa. Apabila jabatan kami tidak direvisi kembali, kami seluruh kepala desa kami siap akan melakukan aksi damai besar-besaran di DPR RI," katanya.



Bubar Usai Tuntutan Diterima

Para kepala desa (kades) yang berdemonstrasi di depan gedung DPR RI membubarkan diri. Mereka pulang setelah tuntutan mereka, yakni meminta pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Desa dan meminta jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, diterima DPR RI.

"Dari semua fraksi tadi sudah menerima usulan revisi Undang Undang No 6 Tahun 2014. Dan nanti menjadi usulan prioritas sepakat dengan fraksi-fraksi tadi. Iya, usulan prioritas. Dan alhamdulillah itu yang diharapkan kepala desa se-Indonesia," ujar Ketua Kades Cirebon, Muali, di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (17/1).

Muali mengatakan, pihaknya telah diterima masuk untuk berdiskusi dengan perwakilan dari DPR RI untuk membahas tuntutannya. Ia mengatakan, semua perwakilan fraksi di DPR hadir.[br]




"Alhamdulillah sangat nyaman sekali, dan dari semua fraksi itu diterima dengan baik. Ada dari PKB, PDIP, dan semua hadir," kata dia.

Muali berharap tuntutan para kades untuk masa jabatan 9 tahun dapat diwujudkan. Ia mengatakan pihaknya akan memantau terus perkembangan tuntutan mereka.

"Itu harga mati, karena kalau sudah masuk di Balegnas, Prolegnas di tahun 2023 ini menjadi prioritas," pungkasnya.



Setuju

Politikus Budiman Sudjatmiko dipanggil Presiden Jokowi ke Istana, Selasa (17/1) siang terkait demonstrasi para kades di DPR.

"Saya dipanggil terkait demontrasi Kades. Setelah saya sampaikan aspirasi mereka, Pak Presiden setuju soal perpanjangan masa jabatan kades jadi 9 tahun," kata Budiman saat dihubungi, Selasa (17/1).

Salah satu alasan perpanjangan karena pemilihan kades membuat polarisasi di tingkat desa cukup berkepanjangan. Sehingga dengan memperpanjang masa jabatan menjadi 9 tahun, maka diharapkan pembangunan desa menjadi lebih maksimal.

"Saya juga menyampaikan ke Bapak Presiden soal perlunya pengaturan sumber daya manusia desa. Saat ini banyak anggaran desa untuk operasional fisik. Wajar-wajar saja, tapi ada tantangan SDM dibenahi," kata Budiman lagi.

Oleh sebab itu, Budiman memberikan masukan perlunya industrialisasi pertanian.[br]




"Karena itu butuh manusia industrialis desa. Pertanian industri, Manajemen pertanian yang hasil pertaniannya tidak habis untuk operasionalnya, tidak habis untuk diri sendiri, maka butuh manusia berkualitas," ungkap Budiman.

Gagasan ini diusulkan agar masuk dalam revisi UU Desa. Yaitu dengan menambahkan Pasal 27C. Presiden Jokowi memberikan opsi bila tidak bisa masuk UU maka bisa dibuatkan Peraturan Pemerintah (PP).

"Bapak Presiden menyambut baik," ucap Budiman. (detikcom/a)




Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Ketua DPRD Zakky Shahri Apresiasi Peningkatan PAD Deliserdang
Ketua DPRD Diingatkan Tidak Sekadar 'Menembak' Eksekutif Melalui Media
16 Anggota DPRD Tidak Hadir Rapat HUT ke-16 Labura
DPRD SU Desak Pj Gubernur Ganti Direksi Tirtanadi Tak Mampu Atasi Krisis Air di Medan Tuntungan
Ketua DPRD SU dan Komisioner Komnas HAM Bahas Ranperda Perlindungan Masyarakat Adat
Anggota Komisi 3 DPRD Medan Dukung Wali Kota Bongkar Mal Centre Point
komentar
beritaTerbaru