Rabu, 17 Juli 2024

Kejagung Periksa Sekjen Kominfo Terkait Kasus Pencucian Uang Korupsi

Redaksi - Rabu, 18 Januari 2023 09:38 WIB
190 view
Kejagung Periksa Sekjen Kominfo Terkait Kasus Pencucian Uang Korupsi
Foto : Dhani Irawan/detikcom
Kejagung
Jakarta (SIB)
Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. Kejagung memeriksa Sekjen Kominfo inisial MT terkait kasus pencucian uang terkait korupsi tersebut, Selasa (17/1).

"Adapun ketiga orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022 atas nama Tersangka AAL, Tersangka GMS, dan Tersangka YS," ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (17/1).

Sebanyak 3 orang saksi yang diperiksa adalah:

1. DS selaku Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,
2. TH selaku Kepala Satuan Pemeriksa Intern BAKTI,
3. MT selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Sebelumnya, Kejagung juga mengusut kasus pencucian uang terkait kasus korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022.

Sementara itu, dalam kasus korupsi tersebut, Kejagung telah menetapkan 3 tersangka, yaitu:

1. AAL selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika,
2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia,
3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.

Sementara itu, peranan para tersangka, yaitu AAL, disebut mengatur agar pemenang tender adalah pihak tertentu.

"Tersangka AAL telah dengan sengaja mengeluarkan peraturan yang telah diatur sedemikian rupa untuk menutup peluang para calon peserta lain sehingga tidak terwujud persaingan usaha yang sehat serta kompetitif dalam mendapatkan harga penawaran. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di-mark-up sedemikian rupa," ucapnya.

Sementara itu, peran tersangka GMS secara bersama-sama memberikan masukan dan saran kepada AAL ke dalam Peraturan Direktur Utama terkait beberapa hal yang diketahui dimaksudkan untuk menguntungkan vendor dan konsorsium. Selain itu, perusahaan GMS dalam kasus ini berperan sebagai salah satu supplier salah satu perangkat.

Sedangkan peran tersangka YS adalah secara melawan hukum telah memanfaatkan Lembaga HUDEV UI untuk membuat kajian teknis yang senyatanya kajian tersebut dibuat oleh yang bersangkutan sendiri. Di mana kajian teknis tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka mengakomodir kepentingan tersangka AAL untuk dimasukkan ke kajian sehingga terjadi kemahalan harga pada OE.

Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (detikcom/a)




Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Kajari Ketapang Antoni Nainggolan: Kasus Pidana Terkait Tambang Emas Segera Dilimpahkan ke Pengadilan
Kejagung Tangkap Terpidana Pembalakan Liar yang Buron
Dugaan Korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Medan: Negara Diduga Rugi Rp1,1 Triliun, Tujuh Tersangka Ditangkap
Kejagung Sita 7,7 Kg Emas Batangan Terkait Kasus Korupsi 109 Ton Emas
Perampasan Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri Rumit
Kejagung Amankan DPO Kasus Korupsi Rp5,7 Miliar di PT Pegadaian
komentar
beritaTerbaru