Kembali Didemo, Massa Minta Ponpes Al-Zaytun Dibubarkan

Jakarta (SIB)

Massa aksi yang tergabung dalam Forum Solidaritas Dharma Ayu sempat bersitegang dengan polisi. Mereka memaksa masuk menuju gerbang Ponpes Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Dilansir detikJabar, aksi saling dorong tak dapat dihindarkan saat massa mencoba merangsek menuju depan gerbang Utara Al-Zaytun yang ada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu.

Hal itu dipicu lantaran massa mengaku dibuat geram oleh pernyataan kontroversial pihak Al-Zaytun yang dianggap sudah menodai agama dan tidak sesuai ajaran agama Islam.

Di tengah aksi saling dorong itu, sempat terlihat salah seorang dari barisan pendemo diamankan oleh polisi. Namun, massa terlihat tetap memaksa untuk bergerak untuk unjuk rasa di depan pintu gerbang Al-Zaytun untuk menyampaikan aspirasinya.

"Yang jelas mah semua orang juga paham dan tahu bahwa jelas Al-Zaytun sudah melakukan penodaan terhadap agama Islam. Artinya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam," kata salah satu peserta unjuk rasa, Hata, dilansir detikJabar, Kamis (22/6).

Dalam aksi susulan kali ini, massa menuntut agar pondok pesantren yang dipimpin Panji Gumilang itu segera dibubarkan. Serta, mengusut aset yang dimiliki pondok besar tersebut.

"Yang jelas kami tuntutannya hanya satu bubarkan kemudian usut tuntas aset Al-Zaytun," lanjut Hata.

Menyimpang

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menyatakan bahwa syariat yang digunakan Pondok Pesantren Al-Zaytun sangat berbeda dengan ajaran Islam pada umumnya, baik salat, puasa, maupun haji.

"Syariat yang dilakukan oleh Al-Zaytun sangat tidak sama dengan tata cara peribadatan umat Islam pada umumnya," kata Ketua Umum MUI Kabupaten Indramayu Syatori saat dihubungi melalui telepon di Indramayu, seperti dilansir Antara, Rabu (21/6).

Menurutnya, banyak informasi yang menunjukkan bahwa Al-Zaytun ini sangat menyimpang dari syariat Islam pada umumnya, baik itu salat, puasa maupun haji.

Syatori mengatakan dengan perbedaan syariat yang dijalankan oleh Al-Zaytun yang berbeda dengan umat Islam pada umumnya, tentu membuktikan bahwa Al-Zaytun mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan.

Bahkan, khusus untuk ibadah haji, pihak Al-Zaytun memperbolehkan haji di Indonesia, padahal syariat Islam telah menetapkan semua umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji itu harus di Tanah Suci Mekkah, Arab Saudi.

"Adanya statemen bahwa haji tidak harus di Mekkah, cukup di Indonesia itu sangat tidak sesuai syariat Islam," katanya.

Untuk itu, dia mengimbau masyarakat tidak menyekolahkan anaknya di Al-Zaytun, karena ajaran-ajaran yang diberikan mereka sangat berbeda dengan syarat Islam.

"Kami mengimbau agar masyarakat tidak menyekolahkan anaknya di Al-Zaytun, yang jelas-jelas sudah menyimpang dari syariat Islam," katanya.

MUI Indramayu, kata dia, meminta kepada pemerintah agar segera menindak Al-Zaytun, supaya kontroversi yang ada segera berhenti, mengingat wilayah Indramayu saat ini sedang dalam kondisi yang aman dan nyaman.

"Kami meminta agar pemerintah segera menindak Al-Zaytun, agar Indonesia semakin aman, tidak terus mengikuti kontroversi yang diciptakan mereka sendiri," demikian Syatori.

Telusuri

Sementara itu, Mabes Polri menyatakan, pihaknya masih menelusuri unsur pidana terkait aktivitas di Ponpes Al-Zaytun ini.

"Kita harus melihat apakah ada pelanggaran pidana di situ," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/6).

Ahmad Ramadhan mengatakan, pihaknya perlu melakukan pengecekan langsung ke Ponpes Al-Zaytun untuk mendalami apakah ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang ini.

"Ini masalahnya kita harus lihat pondok itu ya," imbuhnya. (detikcom/d)

Baca Juga:

• Diduga Gawat Polusi, 8 Perusahaan di Namorambe Didemo ke Kantor Bupati Deliserdang
• Diduga Langgar Kode Etik, Komisioner KPU Simalungun Dapat Kecaman