Menteri PAN-RB Bahas Rencana Pemindahan ASN ke IKN Bersama Mensesneg

Jakarta (SIB)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kantor Sekretariat Negara di Jakarta.

Pertemuan ini membahas rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dimulai pada Juli 2024.

"Kami hari ini diundang oleh Bapak Mensesneg untuk membicarakan secara lebih komprehensif mengenai rencana pemindahan ASN dan keterkaitan soal teknis terkait dengan insentif dan lain-lain," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Kamis (1/2).

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, hunian di IKN yang disediakan bagi ASN dan TNI/Polri pada tahun 2024 sebanyak 47 tower. ASN akan menempati 29 tower yang terdiri dari 1.740 unit hunian dan TNI/Polri menempati 18 tower dengan 1.080 unit hunian.

Dalam pertemuan yang digelar Rabu (31/01) tersebut, Anas menyampaikan ASN yang pindah ke IKN nantinya harus mempunyai literasi digital yang baik, multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

"Kita tidak hanya memindahkan ASN ke IKN saja, namun juga menyiapkan SDM unggul yang memiliki kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Terutama mampu multitasking dan menerapkan nilai BerAKHLAK adaptif dan kolaboratif," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan saat ini pemerintah juga sedang membahas tunjangan khusus (tunjangan pionir) bagi ASN yang pindah pada tahap pertama.

"Pemberian tunjangan pionir bukan sebagai tambahan tunjangan kinerja, namun sebagai komponen baru yang masuk dalam penghargaan/penerimaan total bagi ASN yang bekerja di IKN," jelas Anas.

Pemindahan ASN ke IKN Nusantara dipersiapkan dengan baik mulai dari SDM hingga ke tata kelola pemerintahannya. Selain menerapkan konsep kota pintar atau smart city, tata kelola pemerintahan di IKN juga didukung dengan green design, green building, serta green open space.

Anas pun menjelaskan bahwa penerapan shared services di IKN berupa pusat pelayanan berbagi pakai yang efektif dilakukan melalui penerapan sistem kerja yang fleksibel dan kolaboratif, didukung penerapan shared office, shared system, serta fasilitas pendukung kerja dan mobilitas yang memadai.

Adapun penerapan shared office, yaitu pengelolaan fasilitas gedung dan bangunan secara terpadu melalui pemanfaatan secara bersama dengan menyediakan co-working space bagi ASN maupun tamu.

Selanjutnya, juga penerapan shared system melalui platform digital yang mendukung pola kerja baru baik fleksibel dan kolaboratif dilaksanakan dengan integrasi proses yang bersifat interkoneksi dan interoperabilitas dalam basis SPBE.

Lalu, fasilitas pendukung, yaitu pengelolaan layanan pendukung, seperti transportasi kantor dan sarana prasarana fasilitas pendukung lainnya. Sementara, Pratikno menyampaikan banyak hal yang harus disiapkan untuk pemindahan ASN ke IKN.

"Bukan semata-mata pindah orangnya saja. Tugas berat ini juga pindah sistem kerja, itu yang selalu disampaikan Bapak Presiden. Oleh karena itu, yang kita siapkan selain infrastruktur fisik, juga contohnya tadi kita diskusi mengenai smart city di IKN, kemudian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di IKN yang mencakup semua hal," kata Pratikno. (**)

Baca Juga:

• MenPANRB: Pelamar PPPK Tembus 4 Juta Orang Bukti Kepercayaan pada PNS
• Anggaran Stunting Daerah Banyak Diselewengkan Buat Dinas-Bangun Pagar