Jakarta (SIB)
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) merespons film dokumenter 'Dirty Vote' yang berisi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. JK menilai film dokumenter tersebut masih ringan dari kenyataan di lapangan.
"Iya saya sudah nonton tadi malam. Dan itu, film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian, tapi bagi saya, saya kira ini Dirty Vote, film ini tidak... masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu," kata JK di kediamannya, Senin (12/2).
JK menilai film dokumenter tersebut baru 25 persen dari peristiwa yang terjadi selama masa Pemilu. Menurutnya, isi film tersebut belum mencakup peristiwa di daerah hingga kampung-kampung.
"Kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, bagian pihak lain masih marah apalagi kalau dibongkar semuanya," kata JK.
JK kemudian menyinggung soal Pemilu kotor akan memberikan hasil yang tidak sempurna.
"Jadi okelah bagus lah untuk meringankan kita, bahwa demokrasi seperti yang selalu saya katakan, pemilu yang kotor akan hasilnya menyebabkan pemilih yang tidak sempurna. Saya tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna. Kalau pemilih caranya begitu," ujar JK.
Adapun, JK juga merespon pernyataan TKN Prabowo-Gibran yang membantah dan menilai film dokumenter Dirty Vote fitnah. JK bicara soal data.
"Semua orang bisa mengatakan fitnah, tunjukkan di mana fitnahnya, semua data dulu keluar, baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato saja, semua ada datanya, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya. Semua lengkap jadi ini juga memberikan, boleh saja mengatakan fitnah tapi yang mana? Karena semua data," ucap JK.
Mewakili Berbagai Tekanan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga berkomentar lebih lanjut terkait film Dirty Vote. Hasto menilai film tersebut mewakili berbagai tekanan yang menurutnya dialami pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
"Film Dirty Vote yang sedang ramai diperbincangkan saat ini menyuarakan kebenaran dinamika politik di lapangan. Film ini merupakan kritik terhadap Presiden dan penyelenggara pemilu dengan harapan agar Pemilu demokratis dan jurdil dapat diwujudkan.
Film ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan Pemilu yang dilakukan secara masif, bahkan campur tangan kekuasaan istana sangat kental terasa," kata Hasto dalam keterangannya.
Hasto menilai film tersebut menunjukkan betapa kuatnya rekayasa pemilu yang bermula dari proses di MK. Selain itu, Hasto juga menyoroti soal penunjukan Pj kepala daerah.
"Desain kecurangan pemilu pendeknya dilakukan dari hulu-hilir. Berbagai fakta yang diuangkapkan dalam film Dirty Vote mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan. Dalam pertimbangan akal sehat, nurani, dan moral, kami sungguh tidak menyangka Pak Jokowi sudah berubah seperti itu. Menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Berbagai rekayasa kecurangan tersebut sangat merugikan Ganjar-Mahfud," ucapnya.
Lebih lanjut, Hasto menyebut pihaknya meyakini pemilu mengandung kesakralan. Menurutnya, kecurangan yang masif akan berhadapan dengan kekuatan rakyat.
"Pemilu secara otomatis akan berjalan damai apabila kecurangan sirna. Karena itulah bagi siapapun yang melakukan manipulasi pemilu, dan mengerahkan seluruh elemen kekuasaan untuk kecurangan masif, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Satyam Eva Jayate," ujar dia.
Black Campaign
Merespon munculnya Film “Dirty Vote” Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai film itu sebagai black campaign.
"Itu kan namanya black movie, black campaign, ya kalau itu kan nggak perlu dikomentari," kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Ya artinya kan namanya juga black movie, (dikeluarin) pas minggu tenang akhir-akhir ini," ujarnya.
Airlangga mengatakan Pemilu 2024 sudah berjalan dengan tertib sejak awal tahapan dimulai. Dia meminta pemilu tidak perlu dibuat keruh.
"Saya rasa sih pemilu kan sudah berjalan dengan aman, tertib, dan berjalan dengan lancar. Jadi tidak perlu dibuat apa namanya dibuat keruh," ujarnya.
Menko Perekonomian ini menilai Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar. Airlangga yakin proses demokrasi akan berjalan sesuai mekanisme.
"Dan ini adalah kita negara demokrasi terbesar sesudah US dan India, jadi ya kita dorong aja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita optimis jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu," ucapnya.
Airlangga tidak menjawab saat ditanya apakah paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran terganggu dengan adanya film tersebut. Dia menekankan yang terpenting adalah di hari pencoblosan pada 14 Februari.
"Ya yang penting tanggal 14 (Februari) masyarakat perlu nyoblos," ujarnya.
Adapun dalam film 'Dirty Vote' itu berisikan pernyataan dari 3 pakar hukum Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menjelaskan terkait dugaan kecurangan dalam pemilu kali ini.
Disinggung dalam film tersebut yakni dugaan pengangkatan Pj kepala daerah untuk urusan elektoral, dan sorotan terhadap netralitasnya. Ada pula tudingan adanya menteri di sejumlah paslon dan dikaitkan dengan dugaan kampanye terselubung. (**)
