Rabu, 19 Juni 2024 WIB

DPRD SU Minta Menteri ATR/BPN Segera “Turun Gunung” ke Sumut “Gebuk” Mafia Tanah

* Kasus Eks HGU PTPN II Seluas 5.873, 068 Hektare Masih Penuh “Misteri”
Redaksi - Jumat, 22 Maret 2024 08:55 WIB
356 view
DPRD SU Minta Menteri ATR/BPN Segera “Turun Gunung” ke Sumut “Gebuk” Mafia Tanah
Foto: Ist/harianSIB.com
Anggota Komisi A DPRD Sumut, Salmon Sumihar Sagala
Medan (SIB)
Anggota Komisi A DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, untuk segera "turun gunung" ke Sumut, menggebuk mafia tanah, karena daerah ini disebut-sebut "gudangnya" para mafia tanah.
"Sumut ini terkenal dengan gudangnya mafia tanah, sehingga hampir di sejumlah daerah marak terjadi kasus tanah, sehingga sangat diperlukan perhatian khusus dari Menteri ATR/BPN untuk menuntaskannya," tandas Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan, Rabu (20/3) ketika dihubungi melalui telepon di Medan.
Menurut Sumihar, kasus tanah yang melibatkan mafia tanah ini tidak hanya kasus perampasan tanah-tanah rakyat maupun perusahaan. Tapi persoalan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II seluas 5.873, 068 hektare yang tersebar di berbagai wilayah, hingga kini masih penuh misteri alias belum ada "ujung pangkalnya".
"Sudah 7 kali ganti Gubernur Sumut (mulai dari zaman Gubernur Raja Inal Siregar, HT Rizal Nurdin, Drs Rudolf Pardede, H Syamsul Arifin SE, H Gatot Pujonugroho, HT Erry Nuradi, H Edy Rahmayadi hingga Pj Gubernur Hassanudin), kasus tanah eks HGU tersebut belum juga tuntas," terang Sumihar.
Begitu juga Menteri BUMN, tambah politisi PDI Perjuangan ini, sudah beberapa kali ganti, dan setiap ada pelantikan menteri baru oleh Presiden Jokowi, selalu menyatakan komitmennya akan membersihkan mafia tanah di seluruh institusi Badan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh wilayah Indonesia.
"Melihat fakta tersebut, masyarakat sudah putus asa, karena mafia tanah kelihatannya sangat kebal hukum. Tapi setelah Menteri ATR/BPN AHY "unjuk gigi" melakukan operasi pemberantasan mafia tanah, ternyata berhasil memproses 86 target, sehingga uang negara terselamatkan Rp11 triliun, semangat rakyat korban mafia tanah kembali bangkit," ujarnya.
Keberhasilan tersebut, tambah anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, tidak terlepas dari sinergi ATR/BPN dan Satgas-Anti Mafia Tanah, bersama dengan aparat penegak hukum (APH) seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia, sehingga masyarakat Sumut sangat berharap agar Menteri ATR/BPN AHY segera menerapkan sinergitas itu di Sumut.
Ditambahkan mantan anggota DPRD Karo ini, pemberantasan mafia tanah ini merupakan agenda yang sangat penting karena mafia tanah tak hanya memberikan dampak negatif kepada masyarakat, namun juga merugikan negara dan banyak tanah rakyat tidak lagi memiliki kepastian hukum.
Penegasan itu disampaikan Salmon Sumihar Sagala menanggapi berita SIB, Rabu (20/3) terkait adanya pertemuan Menteri ATR/BPN dengan Mendagri Tito Karnavian, Senin (18/3), sebagai wujud sinergitas mensukseskan program di Kementerian ATR, termasuk soal memberantas mafia tanah. (**)




Baca Juga:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Anggota DPRD SU Desak Menteri ATR/BPN Tuntaskan Konflik Tanah Kelompok Tani-PT Socfindo di Batubara
DPRD SU: Periksa Oknum Pejabat Pencetus dan KPA Proyek Multiyears Rp2,7 Triliun
Polda Sebut Penyekapan Sekeluarga di Hotel Pengembangan Dugaan Tindak Pidana Narkotika
Ketua DPRD SU Usulkan Pesanggrahan Bung Karno di Karo Jadi Ikon Wisata Edukasi
DPRD SU Sesalkan Capaian 100 Hari Kerja Menteri ATR/BPN Mafia Tanah Belum Tersentuh di Sumut
Buruh PT Sawawood Unjuk Rasa ke DPRD SU Tuntut Perusahaan Pekerjakan 500 Karyawan di PHK
komentar
beritaTerbaru