Kamis, 18 Juli 2024
Menteri Jokowi di Sidang MK: Penyaluran Bansos Tak Terkait Pemilu 2024

Mensos Risma: Bansos Tunai Transfer, Bukan Beras

* Otto: Tuduhan Jokowi Cawe-cawe Terbantahkan
Redaksi - Sabtu, 06 April 2024 08:57 WIB
491 view
Mensos Risma: Bansos Tunai Transfer, Bukan Beras
(Foto: Antara/Galih Pradipta)
IKUTI SIDANG: Empat menteri Jokowi, yaitu Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini mengikuti sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstit
Jakarta (SIB)
Empat menteri Kabinet Indonesia Maju atau menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) kompak menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak berkaitan dengan Pemilu 2024.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Jumat (5/4), keempat menteri Jokowi itu dimintai keterangan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan dalil-dalil permohonan mengenai adanya hubungan pemberian bantuan sosial (bansos) dengan pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.
Dalam membuka rangkaian pemberian keterangan oleh empat menteri di sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024, Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut pemberian bansos telah dilakukan sejalan sesuai regulasi dan telah direncanakan sejak awal pemerintahan Jokowi.
Hal itu dilakukan guna mencegah peningkatan kemiskinan sekaligus menghapus kemiskinan ekstrem yang ditargetkan dapat mencapai 0% pada 2024.
“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu lalu,” jelas Muhadjir.
Pada saat yang sama, ia juga memastikan pelaksanaan program penyaluran bansos tersebut telah direncanakan sejak awal dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan angka kemiskinan.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, peningkatan penyaluran bansos dilakukan sebagai bentuk mitigasi bencana El Nino. Sebab, El Nino berdampak padat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal.
Alhasil, harga pangan melonjak yang kemudian berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan rentan. “Jadi pada periode tersebut, produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat dan inflasi meningkat. Ini jadi salah satu pertimbangan ada bansos terkait El Nino dan pangan,” kata Airlangga.
Kemudian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga menegaskan tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam enam tahun terakhir (2019-2024), kecuali pada 2023 karena terdapat perbedaan signifikan pada realisasi bansos dari Kementerian Sosial.
Bansos Kemensos yang cukup rendah pada dua bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan.
Di sisi lain, dia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga telah ditetapkan sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 dan APBN telah disusun sejak awal 2023. Di mana, pagu anggaran bansos pada 2024 sebagaimana tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp152,30 triliun, naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.
Sedangkan realisasi pencairannya sampai Februari 2024 atau bulan saat penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024, sebesar Rp 22,53 triliun, naik hingga 134,86 persen dari realisasi pada Februari 2023 senilai Rp 9,58 triliun.
“Apabila linimasa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres,” jelas Sri Mulyani.


TUNAI TRANSFER
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan bantuan sosial (bansos) yang dikelola oleh kementerian yang ia pimpin disalurkan dalam bentuk tunai (cash) yang ditransfer langsung ke rekening penerima manfaat dan tidak ada dalam bentuk barang.
“Bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi, tidak ada dalam bentuk atau natura. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat, 100 persen,” kata Risma dalam sidang. Dia mengatakan bansos dalam bentuk lain selain tunai hanya diberikan untuk merespons kasus-kasus tertentu. Ia menegaskan, bansos reguler hanya diberikan melalui metode transfer ke rekening penerima manfaat.
“Kecuali respons kasus, jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas, butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam, mungkin nanti saya bisa tunjukkan fotonya,” ucap Mensos.
Dikatakannya, penyaluran bansos tidak dalam bentuk barang atau natura itu dilaksanakan semenjak ia dilantik sebagai Mensos.
“Sejak saya menjabat sebagai menteri, sudah tidak. Kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang. Sejak saya menjadi menteri,” imbuhnya. Kemudian, hakim konstitusi Arief Hidayat memperdalam pernyataan Risma. Ia bertanya perihal bantuan pangan beras.
“Terkait dengan bantuan pangan beras dilaksanakan oleh badan (Badan Pangan Nasional), bukan Kemensos ya?” tanya Arief.


TANYAKAN
Sebelumnya, Hakim MK Arief Hidayat mengajukan pertanyaan ke empat menteri yang hadir dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Hakim Arief bertanya apakah paparan para menteri dalam sidang ini atas sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau tidak. Awalnya, hakim Arief bertanya mengenai kehadiran Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini dalam sidang. Hakim Arief bertanya apakah kedatangan mereka ini atas perintah dari Presiden Jokowi atau tidak.
“Ini penting, bagi kita penting juga ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadir ke sini itu atas perintah presiden sendiri dengan penugasan atau dengan izin? Dengan izin, dengan penugasan, atau sepengetahuan presiden?” tanya hakim Arief dalam sidang di MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4).
Airlangga mengatakan, kehadiran mereka karena memenuhi undangan MK. Dia mengatakan Jokowi juga mengetahui hal itu. “Pertama kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia dari MK, dan terhadap undangan tersebut Bapak Presiden mengetahui dan sepengetahuan Bapak Presiden,” ucap Airlangga dalam sidang.
“Memang kita tembusan ke Pak Presiden suratnya,” sela Arief. “Iya jadi itu sepengetahuan Pak Presiden karena undangan MK,” jawab Airlangga.
Tiga menteri lainnya yakni Muhadjir, Sri Mulyani dan Risma juga mengamini pernyataan Airlangga. Setelah itu, Arief bertanya lagi mengenai isi paparan para menteri. Arief bertanya apakah paparan mereka sepengetahuan Jokowi atau tidak.
“Mengenai substansi yang disampaikan di sini itu sepengetahuan Presiden atau tidak?” tanya Arief lagi. Airlangga pun mengungkapkan arahan Jokowi. Dia mengatakan Jokowi memerintahkan mereka menyampaikan apa adanya sesuai dengan tugas dan fungsi mereka.
“Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian seluas-luasnya,” kata Airlangga.
KURANG ELOK Arief Hidayat juga mengatakan kurang elok jika memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke sidang sengketa Pilpres 2024. Dia mengatakan hal itu dikarenakan Jokowi berstatus sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Arief awalnya mengatakan dirinya sudah tiga kali ikut mengadili sengketa Pilpres dan Pileg di MK. Dia mengatakan dirinya punya pemahaman mendalam soal sengketa Pilpres dan Pileg.
“Saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan itu yang terlibat mengadili Pilpres dan Pileg tiga kali. Jadi saya mempunyai pemahaman yang agak kompherensif mendalam,” kata Arief. Arief mengatakan, sengketa Pemilu kali ini lebih heboh dari Pemilu 2014 dan 2019.
Dia menyinggung soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi hingga penyelenggara Pemilu seperti KPU. Dia juga mengungkit soal dugaan cawe-cawe Jokowi dalam Pemilu. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu dalil dalam permohonan pemohon.
“Nah yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara,” ujar Arief.
“Nah cawe-cawenya kepala negara ini, mahkamah sebetulnya juga ‘Apa iya kita memanggil kepala negara, Presiden RI?’ kelihatannya kan kurang elok karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan,” sambung Arief.
Dia mengatakan MK akhirnya memanggil menteri sebagai pembantu Presiden. Dia mengatakan hal ini dilakukan untuk mendapat jawaban dari dalil-dalil pemohon.
“Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini, tapi karena presiden sebagai kepala negara, simbol negara, yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang terkait dengan dalil pemohon,” ujarnya.


BOLEH BAGI BANSOS?
Hakim MK Daniel Yusmic Pancastaki Foekh juga mengajukan pertanyaan ke menteri-menteri yang hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Dia bertanya apakah Presiden boleh terlibat membagi bantuan sosial (bansos). Mulanya, Daniel menyoroti Muhadjir Effendy dan Airlangga Hartarto yang ikut membagikan bantuan sosial.
Sementera, katanya, peran Risma sebagai Mensos justru minimalis. “Tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi perlinsos entah yang mana saya tidak terlalu ingat, yang kedua Pak Menko perekonomian itu juga beberapa kali ini fakta persidangan itu terungkap di sini,” katanya.
“Sedangkan Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih,” sambung Daniel. Dia lalu bertanya-tanya soal Risma jarang terlihat membagikan bantuan sosial. Daniel bertanya ke Risma apakah Risma tidak sering muncul ada kaitanya dengan rapat kerja bersama DPR.
“Ada apa nih Ibu Mensos? Apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian membuat Ibu menjadi tidak nampak dalam pembagian bansos dan sebagainya?” ujarnya.
Daniel lalu menjabarkan dalil pemohon Tim Ganjar-Mahfud Md yang menyoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja 24 kali dengan membagikan bantuan sosial. Dia lalu bertanya ke para menteri itu apakah presiden boleh terlibat dalam pembagian bantuan sosial.
“Kemudian yang terakhir ini saya kalau tidak salah kemarin dari paslon nomor urut 01 yang mengungkap dalam persidangan bahwa Bapak Presiden itu 24 kali kunjungan ke daerah dengan membagi bansos, ini dari pemohon, saya tangkap itu dalam persidangan,” kata Daniel.
“Pertanyaan saya adalah dalam teknis pembagian bansos ataupun perlinsos apakah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, selain Ibu Mensos, dan juga Pak Presiden itu boleh terlibat? Karena fakta-fakta persidangan ini saya kira perlu juga ada informasi bagi perisdangan karena dari pemohon baik 01 atau 02 ada kecurigaan dari mana alokasi anggaran bansos yang disampaikan oleh Presiden,” imbuhnya.
Sementara itu, Hakim MK Saldi Isra memberikan pertanyaan kepada empat menteri . Saldi menunjukkan gambar peta atau daerah-daerah yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membagikan bantuan sosial (bansos).
“Ini Bu menteri, Pak menteri, Pak menko, ini ada satu tabel yang mencantumkan list perjalanan Presiden karena 2 permohonan ini lebih banyak ke Presiden, karena dalilnya bertumpu di sini,” ujar Saldi.
“Jadi kami harus menanyakan apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungan dibandingkan ke tempat lain?” ujar Saldi.
Saldi meminta penjelasan terkait hal itu kepada empar menteri di kabinet Jokowi yang berkaitan langsung dengan bansos. Ia juga bertanya alokasi dana yang digunakan Presiden saat membagikan bansos berasal dari mana.
“Masih berkaitan dengan peta ini kira-kira ini alokasi dana yang dibawa kunjungan Presiden itu yang mana saja Pak menko dan Ibu menteri, itu satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon,” kata Saldi.
Ia juga bertanya terkait rapat terbatas yang dilakukan para menteri dengan Presiden Jokowi. Ia mengatakan apakah ada peringatan dalam rapat itu untuk tidak menjalankan program yang tak sesuai dengan APBN.
“Dalam suasana pertemuan yang sudah berhimpitan dengan jadwal pemilu itu ada nggak warning dari yang melakukan pertemuan ini terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu?” tanya Saldi.
“Jadi misalnya ada yang mengingatkan kita harus hati-hati juga jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam APBN lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik, ada nggak dalam rapat-rapat seperti itu diingatkan?” ungkapnya.



TERBANTAHKAN
Anggota Tim Hukum Prabowo- Gibran, Otto Hasibuan, menilai kehadiran empat menteri dan Ketua DKPP di sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) menguntungkan pihaknya.
Otto menyebut keterangan dari para menteri membuat tudingan soal cawe-cawe Presiden Jokowi terbantahkan.
“Tuduhan kepada Bapak Jokowi, Presiden RI, yang cawe-cawe dan juga turun ke lapangan membagikan bansos sudah terbantahkan, tadi dijelaskan oleh dua menko dan dua menteri,” kata Otto dalam konferensi pers usai sidang di Gedung MKRI, Jakarta, Jumat (5/4).
Otto mengatakan dalam sidang itu terungkap Jokowi bukan hanya tahun ini saja berkeliling bertemu warga. Menurutnya, selama menjabat, Jokowi memang sering turun langsung memastikan seluruh program kerja dan keputusan serta kebijakan yang diambil pemerintah sudah terlaksana dengan menemui sejumlah warga secara simbolik.
“Sehingga para menteri menyatakan tadi, mana mungkin dengan satu pertemuan mungkin hanya 1.000 orang yang hadir, dan mungkin hanya beberapa titik di beberapa daerah, paling banyak 800 ribu orang, apa mungkin bertemu dengan 800 ribu orang lantas terpengaruh seluruh Indonesia?” tanya Otto.
“Jangan sampai ada lagi anggapan presiden cawe-cawe, presiden intervensi, dan sebagainya. Itu hanya narasi, itu hanya asumsi. Presiden RI tak pernah intervensi dan melakukan hal-hal yang melanggar hukum,” tambahnya.
Menurut Otto, berdasarkan keterangan para menteri dan Ketua DKPP, tudingan adanya intervensi kekuasaan untuk membantu salah satu paslon tak terbukti. Ia juga menilai laporan bahwa penyelenggara pemilu tidak independen juga gugur.
“Dituduhkan bahwa ada intervensi kekuasaan kepada pihak-pihak menteri dan juga DKPP. Itu tadi jelas sudah dibantah dan sudah dijelaskan tidak ada sama sekali intervensi di pihak mana pun, baik pada Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Airlangga, atau Pak Muhadjir, itu sama sekali tidak terbukti,” ucapnya.


BERPOTENSI KORUPSI
Sementara itu, Tim kuasa hukum Ganjar-Mahfud buka suara soal keterangan yang diberikan 4 menteri di sidang sengketa Pilpres 2024.
Menurutnya, keterangan 4 menteri ini menegaskan adanya hubungan antara pembagian bantuan pangan dengan hasil elektoral khususnya pilpres 2024.
Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud Ronny Talapessy lantas menyimpulkan kalau pemberian bantuan berupa barang tidak lagi disediakan sejak Risma menjadi menteri.
Menurutnya, keberadaan barang seperti beras berpotensi terjadinya fraud atau korupsi. “Apalagi harga berasnya merujuk kepada harga cadangan beras pemerintah (CBP) bukan kepada harga eceran tertinggi (HET). Selisih harga itu bisa membuka peluang kecurangan atau korupsi.
Berdasarkan itu, maka Risma memutuskan tidak lagi memberi bansos dalam bentuk barang/natura melainkan tunai dalam bentuk transfer. Dengan cara transfer tunai itu seperti yang dijelaskan Mensos Risma, pengawasan pelaksanaannya lebih muda melalui sistem elektronik. Lebih efisien dan efektif,” ujarnya.
Ronny menilai, langkah Risma dengan tidak memberikan bantuan berupa barang sudah dilakukan dengan baik. Ronny menyebut hal itu diatur dalam UU No. 14 tahun 2019 itu yang meyebut bantuan sosial yang sifatnya bisa dalam bentuk bantuan langsung baik sementara maupun berkelanjutan.
“Begitu pula dalam UU Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial yang menegaskan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dalam UU ini juga menegaskan tugas mensos dalam rangka memberi bantuan sosial,” ujarnya.
“Dengan demikian, jawaban Mensos Risma terkait pemberian bansos yang tidak lagi memberikan barang/natura sebenarnya sudah jelas dan menunjukkan bahwa Risma melaksanakan tugasnya dengan baik,” lanjut Ronny.
Ronny juga menyebut kalau Risma tidak tahu menahu soal bansos el nino. Ronny menyebut bantuan sosial el nino itu berada di luar kendali Kemensos.
“Di luar dari itu, kita bisa melihat bahwa Mensos Risma sama sekali tidak mengetahuinya. Soal bansos untuk el-nino, misalnya, Mensos Risma bahkan tidak ‘berani’ memberi usulan tapi menerima penugasan yang dibahas dalam rapat kabinet terbatas. Dengan kata lain, tugas tersebut di luar dari tugas pokok dari Kemensos,” ujarnya.
Ronny juga menyinggung pembagian bansos berupa beras lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Menurutnya, lembaga ini hanya dibentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Dalam Pepres tersebut, tugas pokok Bapanas adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
Dengan kata lain, Bapanas utamanya memastikan ketersediaan (ketahanan), stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.
“Itu sebabnya, ketika penyaluran bantuan pangan itu ditanyakan majelis hakim MK, maka Mensos Risma sama sekali tak tahu. Bahkan data yang digunakan Bapanas dalam penyaluran itu Mensos Risma tidak mengetahuinya. Yang menjawab justru Menko PMK. Menkeu Sri Mulyani Indrawati kemudian mencoba mencari istilah baru agar penyaluran beras lewat Bapanas itu bukan bagian dari bansos seperti amanat dari UU,” ujarnya.
“Sri Mulyani menyebutnya sebagai bantuan pangan untuk bertujuan penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan dalam APBN ini masuk fungsi ekonomi. Akan tetapi, ketika kita cermati frasa ‘bantuan’ sebenarnya sudah tidak masuk dalam tugas dan fungsi Bapanas. Khusus soal fungsinya, Bapanas sebenarnya hanya mengadakan, mengelola, dan menyalurkan cadangan pangan pemerintah melalui BUMN pangan,” lanjut Ronny.
Berdasarkan fakta yang dijelaskan, Ronny menilai bantuan pangan lewat Bapanas selama tidak jelas tujuannya. Oleh karena itu dia menilai keterangan yang diberikan keempat menteri menunjukkan adanya hubungan pembagian bansos dengan hasil elektoral pilpres 2024.
“Bantuan pangan lewat Bapanas selama 6 bulan menjadi itu menjadi tidak jelas tujuannya kecuali dikaitkan dengan pemilu. Justru, selepas pemilu bantuan pangan yang disalurkan Bapanas selama pemilu berlangsung memicu kenaikan harga yang hingga kini tidak bisa diredam lembaga tersebut dan pemerintah,” ujarnya.
“Jadi, saya kira menjadi jelas bahwa keterangan 4 menteri hari ini menegaskan hubungan antara pembagian bantuan pangan berhubungan dengan erat dengan hasil elektoral khususnya pilpres 2024,” lanjut Ronny. (**)


Baca Juga:



Baca Juga:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Bambang Soesatyo : MKD DPR Tidak Berhak Jatuhkan Sanksi ke Anggota MPR
MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024 dari Anies-Cak Imin
MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Pilpres 22 April
Menko PMK Muhadjir Jelaskan Cara Pemerintah Hitung Kemiskinan di Sidang MK
Jokowi: Empat Menteri Siap Hadiri Sidang MK Hari Ini
Ahli KPU di Sidang MK: Sirekap Nggak Bisa Digunakan untuk Ubah Suara
komentar
beritaTerbaru