OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Jakarta (SIB)

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengungkap syarat untuk pembebasan Pilot Susi Air Kapten Philips Mark Mehrtens. OPM menuntut negosiasi yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebelum Philips Mark Mehrtens bisa dibebaskan.

"Kami akan melepaskan pilot melalui negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yaitu PBB," ujar Juru Bicara TPNPB OPM Sebby Sambom dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/4).

Sebby mengatakan, pelepasan Philips juga bisa dilakukan jika Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru bisa memenuhi dan menjawab tuntutan dari OPM. Namun Sebby tidak menjelaskan secara rinci apa tuntutan yang diinginkan oleh OPM kepada Pemerintah Indonesia, dan juga Pemerintah Selandia Baru sebagai negara asal Philips.

Di sisi lain, Sebby meminta agar TNI tak lagi menyerang tempat penyanderaan Philips dengan pesawat tempur dan bom.

"Indonesia setop menggunakan pengeboman dengan helikopter, pesawat tanpa awak, kamera drone. Karena tindakan yang dilakukan negara Indonesia melalui TNI/Polri terhadap kami sangat tidak seimbang," imbuh dia.

Ia kemudian mengirimkan video yang memperlihatkan Philips Mark sedang meminta agar Pemerintah Indonesia menghentikan serangan udara di wilayah penyanderaan.

"Di daerah sini, TNI, Tentara Negara Indonesia pakai pesawat pemburu dan melepas bom besar," kata Philips dalam video yang dikirimkan Sabtu. Philips mengatakan, orang sekitar tempat dia ditawan merasa tidak aman karena beberapa bom yang dijatuhkan oleh aparat TNI.

"Orang-orang di sini minta tolong jangan pakai pesawat pemburu, jangan pakai bom, pakai senjata saja, tidak pakai pesawat tidak pakai bom besar, jangan begitu. Tolong berhenti," tutur dia.

Philips kemudian meminta tolong agar negara asing bisa bernegosiasi dengan Indonesia agar tidak menggunakan pertempuran udara di Papua.

"Negara asing negara-negara di luar tolong bantu tolong bicara dengan Indonesia, bicara dengan mereka jangan pakai bom besar, tolong berhenti, tidak boleh begitu," ucap dia.

Video yang dikirimkan Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM Sebby Sambom berdurasi satu menit 43 detik.

Dalam video tersebut, Philips terlihat kurus dengan janggut panjang dengan kaus coklat bergambar burung cendrawasih dengan bendera bintang kejora.

Lebih Tegas

Terpisah, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas atas tragedi penembakan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan menewaskan Komandan Rayon Militer (Danramil) 1703-04 Aradide Letda Inf. Oktovianus Sogalrey.

“Saya berkali-kali mendesak pemerintah tegas, berani dan lebih keras dalam menyikapi dinamika di Papua. Jangan menunggu korban yang lebih banyak dan semakin mengganggu stabilitas kedaulatan NKRI,” kata Syarief dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu (13/4).

Menurut dia, tewasnya Danramil Aradide ini merupakan insiden kesekian kalinya yang tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga mencederai integritas kedaulatan negara. Peristiwa ini, kata Syarief, harus menjadi titik tolak pendekatan baru terhadap diplomasi Papua.

“Saya kira persoalannya kian mendesak. Berbagai tragedi yang terjadi harus menjadi dasar melakukan redefinisi ketahanan nasional, utamanya menyikapi apa dan bagaimana menempatkan kelompok separatis bersenjata di Papua,” ucapnya.

Ia menilai redefinisi kelompok kriminal bersenjata menjadi OPM adalah langkah yang sudah tepat. Papua tidak saja berdimensi keamanan belaka, tetapi ancaman langsung terhadap keutuhan nasional.

Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan kebijakan dan langkah taktis yang tegas dan lebih keras dalam memitigasi risiko yang telah dan akan muncul. Menurutnya, sinergi bahkan substitusi penegakan kedaulatan bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan yang nyata.

“Semakin didiamkan maka ancaman kedaulatan negara semakin pula dipertaruhkan. Sementara di sisi lain, situasi geopolitik regional semakin dinamis. Tragedi yang terkini di Papua adalah tamparan bagi keutuhan wilayah negara,” ujar Syarief.

Menurut dia, dengan eskalasi ancaman yang kian nyata dan tinggi, masa depan ketahanan nasional dipertaruhkan. Di sisi lain, dia mengingatkan peran TNI dalam membasmi gerakan separatis bersenjata telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Ini menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang untuk melihat persoalan Papua ini lebih holistik dan berani. Semakin dibiarkan, ulah kelompok separatis Papua akan semakin menjadi-jadi. Pada akhirnya, rakyat dan aparat pemerintah yang menjadi korban, ancaman disintegrasi bangsa, dan hancurnya NKRI,” ujar Syarief.

Sebelumnya, Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf. Chandra Kurniawan ketika dihubungi di Jayapura, Jumat (12/4) membenarkan bahwa Danramil 1703-04 Aradide Letda Inf. Oktovianus Sogalrey diserang dan ditembak oleh OPM di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Kamis (11/4).

Dari laporan yang diterima Kapendam XVII/Cenderawasih, insiden itu berawal saat korban keluar dari Makoramil 1703-4/Aradide, Rabu (10/4) sore. Namun, ditunggu sampai Kamis (11/4) pagi yang bersangkutan tidak kembali. Setelah itu, dilakukan pencarian dan korban ditemukan meninggal dunia akibat luka tembak. (**)

Baca Juga:

• Kepala Rutan Tarutung Ikuti RPT Rekapitulasi dan Penetapan DPT
• Jokowi: Jutaan Rakyat Negara Berkembang Kesulitan

Baca Juga:

• Kolaborasi Bubur Pedas Raih Penghargaan Nasional
• Bawaslu Taput Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Mahasiswa