Kadis PUPR Sumut Mulyono Tidak Mau Menjawab Pertanyaan Wartawan Terkait Proyek Multiyears Rp2,7 T

Medan (SIB)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Mulyono tidak mau menjawab pertanyaan wartawan terkait progres dan kelanjutan pembangunan proyek multiyears Rp 2,7 triliun pembangunan jalan dan jembatan di Sumut setelah adanya penambahan waktu 210 hari untuk menuntaskan 100 persen proyek tersebut.

Saat dihubungi, Senin (29/4) melalui telepon, Mulyono tidak merespon pertanyaan, bahkan mengatakan masih ada tamunya. Tetapi saat dihubungi beberapa menit kemudian dia tidak mau mengangkat telepon dan bahkan pertanyaan yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp juga tidak dijawab.

Baca Juga:

• DPRD SU Tanya Kelanjutan Pekerjaan Proyek Multiyears Rp2,7 Triliun
• DPRD SU: Pemprov Akhirnya Perpanjang Kontrak Proyek Multiyears Rp2,7 Triliun Selama 210 Hari

"Sabar ya bang masih ada tamu saya tiba-tiba datang, sebentar lagi ya bang," katanya lalu menutup telepon.

Padahal jawaban Kadis PUPR Sumut itu sangat ditunggu masyarakat, mengingat pembangunan jalan dan jembatan itu sangat mendesak untuk kelancaran transportasi jalan di Provinsi Sumut.

Baca Juga:

• Ketua DPRD SU akan Evaluasi Hasil Proyek Multiyears Rp2,7 T
• DPRD SU Panggil Kontraktor Lokal yang Dimarjinalkan Proyek Multiyears Rp2,7 T

Seperti diberitakan sebelumnya kalangan DPRD Sumut mempertanyakan Dinas PUPR Sumut terkait kelanjutan pekerjaan proyek perbaikan jalan dan jembatan di Sumut berbiaya Rp2,7 triliun yang dikerjakan secara multiyears, karena sejak akhir 2023 hingga saat ini kegiatan proyek di lapangan "vakum" alias tidak ada aktivitas.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Sumut Frans Dante Ginting dan Poaradda Nababan kepada wartawan, Sabtu (27/4) melalui telepon di Medan setelah menerima keluhan masyarakat terkait tidak adanya aktivitas kegiatan pembangunan paket proyek multiyears yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Sumut.

"Berdasarkan pengaduan masyarakat ke lembaga legislatif, proyek kebanggaan Pemprov Sumut ini sudah berhenti dikerjakan terhitung sejak 31 Desember 2023 dan hingga sekarang belum ada tanda-tanda dimulai dikerjakan," tandas Frans Dante Ginting.

Berkaitan dengan itu, politisi Partai Golkar ini meminta Dinas PUPR Sumut menjelaskan ke publik, apakah benar proyek multiyears ini dihentikan pekerjaannya pasca berakhirnya kontrak 31 Desember 2023 atau diperpanjang selama 210 hari, tapi belum dimulai pekerjaannya.

"Karena akibat lambannya progres proyek multiyears ini, masyarakat merasa dirugikan serta sangat berpengaruh negatif bagi pelaksanaan anggaran yang seolah-olah Dinas PUPR Sumut tidak mampu menyerap anggaran," tegas Frans Dante.

Bahkan Poaradda Nababan secara tegas mengatakan, jika proyek tersebut benar-benar dihentikan pekerjaannya, akan menimbulkan kekecewaan besar dari masyarakat, karena tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang sudah ditargetkan selesai akhir Desember 2023.

"Dalam kasus ini Dinas PUPR Sumut harus transparan, apa sebenarnya terjadi, sehingga proyek multiyears vakum kegiatannya. Apakah dikarenakan kontraktor tidak menepati janji penyelesaiannya sesuai jadwal yang sudah ditanda-tangani, atau memang tidak ada anggaran Pemprov Sumut melanjutkannya," tandas Poaradda.

Poaradda bahkan mengingatkan semua pihak agar benar-benar serius melanjutkan pekerjaan proyek multiyears ini, jangan sampai dipolitisir demi tujuan politik tertentu, apalagi dikait-kaitkan dengan Pilgub Sumut yang akan berlangsung secara serentak 27 Nopember 2024. (**)