Minggu, 23 Juni 2024 WIB
Dugaan Korupsi Proyek Multiyears Rp 2,7 T di Sumut

Kejagung ke SIB: Kita Tunggu Pengaduannya, Mas!

* Masyarakat Konstruksi Sumut Dukung PUPR Turunkan Tim Ahli Cek Kualitas Proyek
Redaksi - Jumat, 17 Mei 2024 08:15 WIB
11.272 view
Kejagung ke SIB: Kita Tunggu Pengaduannya, Mas!
Istimewa
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana
Medan/Jakarta (SIB)
Kejaksaan Agung memastikan siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan korupsi di Indonesia termasuk dugaan proyek multiyears bermasalah berbiaya Rp 2,7 triliun di Sumatera Utara.


"Kami siap menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan korupsi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana saat dikonfirmasi Kepala Biro SIB DK Jakarta, Baren Siagian, Rabu (15/5).


Menurut Ketut, pihaknya mempersilakan masyarakat atau pelapor agar menyerahkan laporannya ke Kejaksaan.
"Kita tunggu laporan pengaduannya, mas," tukasnya.

Baca Juga:

Namun demikian, Ketut menegaskan setiap laporan masyarakat, pihaknya akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap semua pihak yang dilaporkan maupun yang melaporkan.


"Pastinya semua laporan akan kita pelajari terlebih dahulu, mas" pungkasnya.
Sebelumnya, diberitakan SIB adanya indikasi bermasalah pada proyek tersebut.

Baca Juga:

Di pihak lain, Ketua Asosiasi Ahli Konsultan Indonesia (Asakindo) Sumut Ir Sabar Sitompul saat dihubungi di Medan, Selasa (14/5) mengatakan pihaknya terus mengikuti perkembangan di mana pihak pemenang tender sepertinya tidak mampu melaksanakan seluruh proyek sesuai dengan kontrak. Terbukti, tahun 2022 pihak pemenang tender ada mendapat 3 kali peringatan dari pihak pemilik proyek karena progres proyek yang dikerjakan di lapangan tidak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani.


"Kenapa Kejagung? Karena Kejagung telah menunjukkan kinerja bagus dalam penanganan kasus Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa pada Balai Tehnik Perkeretaapian Medan berbiaya Rp 1,3 triliun tahun 2017-2019 dari APBN, dimana telah sukses menangani dan menetapkan 7 tersangka para pejabat terkait dan rekanan dalam kasus tersebut," kata Ir Sabar Sitompul saat dihubungi di Medan, Selasa (14/5).


"Sedangkan yang berbiaya Rp 1,3 triliun saja sudah turun Kejagung menangani, apalagi yang berbiaya Rp 2,7 triliun, saya pikir ini harus mendapat perhatian serius dari Kejagung," lanjut Sabar Sitompul.


Demikian juga tahun 2023, juga kembali mendapat 3 kali peringatan karena masalah yang sama.
Tahun 2023 di akhir masa kontrak, yang dikhawatirkan banyak pihak, benar jadi kenyataan. Pihak pemenang tender PT WK tak dapat menyelesaikan pekerjaan semua proyek sesuai kontrak yang ditandatangani.


Menurut Sabar Sitompul, kalau pihak pemenang tender tak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai tender, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memberi waktu 90 hari lagi bagi pihak pemenang tender untuk menyelesaikan pekerjaan proyek, di mana di dalamnya sudah termasuk denda.


"Kalau setelah perpanjangan waktu tersebut pihak kontraktor tak juga dapat menyelesaikan pekerjaannya, biasanya PPK dan KPA harus memutus kontrak, karena di dalam perpanjangan waktu tidak ada juga progres. Sehingga perusahaan tersebut di blacklist atau masuk daftar hitam, SBU (Sertifikat Badan Usaha-red) dicabut dan tidak boleh digunakan selama 2 tahun," kata Sabar Sitompul. "Dengan telah diputusnya kontrak tersebut, maka BPK akan turun melakukan audit untuk mengetahui sejauh mana progres pekerjaan yang sudah terlaksana di lapangan dan berapa banyak dana yang sudah dibayarkan.
Namun, lanjut Sabar, selama dia menggeluti dunia kontraktor, baru di proyek Rp 2,7 triliun di Sumut ini terjadi yang demikian, hingga terkesan ada praktik akal-akalan dari pihak terkait proyek itu mungkin untuk tujuan tertentu.


"Yang kita ketahui, satu-satunya yang berhak dan diakui mengaudit proyek pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana mereka akan turun melakukan audit setelah kontrak putus. Namun dalam hal proyek multiyears berbiaya Rp 2,7 triliun di Sumut ini, kontrak tak diputus, tapi pekerjaan di lapangan diakhiri, serta diturunkan pula tim ahli independen melakukan verifikasi agar diketahui progres yang sudah dikerjakan.


"Itu yang janggal menurut kita. Disebut tim ahli independen diturunkan untuk melakukan verifikasi sementara pihak yang berwenang melakukan audit adalah BPK. Ada apa dengan semua itu? Itu makanya kita minta Kejagung turun menangani dugaan proyek bermasalah Rp 2,7 triliun di Sumut ini," kata Sabar Sitompul.


DUKUNG PUPR
Sementara itu terpisah, masyarakat konstruksi Sumut mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut yang berencana menurunkan tim ahli independen dalam maksud mencek kualitas hasil kerja di lapangan proyek multiyears Rp2,7 triliun.
Hal tersebut diutarakan Erikson Lumbantobing seusai bertemu dengan sejumlah anggota DPRDSU di Medan, Selasa (14/5). "Kalau untuk hal positif dan baik, masyarakat konstruksi Sumut, pasti mendukung. Tapi mohon maaf, kami tidak kenal dengan apa yang namanya lip service atau ABS (asal bapak senang) sebab pekerja konstruksi di Sumut sudah sampai pada titik mengutamakan kejujuran dan profesionalisme murni dalam maksud merealisir motto 'jauhi penjara, jauhi neraka'," tambahnya didampingi Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Bidang Infrastruktur dan PUPR Samsuddin Waruwu alias Ucok Kardon.


Masyarakat konstruksi Sumut mengadakan diskusi berkala dengan anggota DPRDSU seperti dengan Tuani Lumbantobing. "Kami juga menyampaikan temuan di lapangan terkait proyek multiyears Rp2,7 triliun. Tetapi, sesungguhnya kami belum melihat hasil kerja sesuai ukuran kualitas dan standar konstruksi seperti peraturan pemerintah," tambah Erikson.


Sebagaimana diberitakan, Kadis PUPR Sumut Mulyono mengatakan, pihaknya akan menurunkan tim independen untuk mencek hasil kerja proyek dimaksud. Keputusan itu dikemukakan setelah adanya kesepakatan bersama mengakhiri pekerjaan proyek multiyears Rp2,7 triliun di lapangan.
Mulyono mengurai, kesepakatan bersama antara Dinas PUPR Sumut dengan Kerja Sama Operasional (KSO) PT Waskita Karya, PT SMJ dan PT Pijar Utama untuk mengakhiri pekerjaan di lapangan dengan progres pembangunan jalan dan jembatan sudah mencapai 77 persen. Pemprov Sumut, menurutnya, telah membayar Rp818 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan termasuk uang muka.


Erikson Lumbantobing minta Pemprov Sumut inklusif sebab dana yang digunakan untuk pembangunan itu adalah uang warga, duit yang didapat dari pajak masyarakat Sumut. "Masyarakat konstruksi Sumut pun berharap Pemprov Sumut terbuka pada masukan dari warga. Mulai dari permintaan mengaudit keuangan dan hasil kerja serta hal lainnya. Bahkan mulai dari proses penenderan yang dinilai tidak sesuai peraturan. Belum lagi posisi di mana peraturan saat hendak menenderkan di mana kontraktor lokal 'dipinggirkan' dengan aturan di luar nalar," paparnya.


Menurutnya, ada sejumlah hal krusial dalam telaahan masyarakat konstruksi Sumut mengenai proyek dimaksud. "Tidak boleh semudah itu menghentikan mega proyek tanpa ada pertanggung jawaban moralnya pada masyarakat Sumut, khususnya kepada assosiasi pelaksana konstruksi. Ini geli... proyek pengerjaan diperpanjang tanpa melibatkan masyarakat, kemudian dinyatakan setop. Masyarakat konstruksi Sumut sudah menyampaikannya ke pihak terkait dan DPRD SU," tegas mantan Ketua Gabungan Perusahaan Nasional Konstruksi Indonesia (Gapeksindo) tiga periode tersebut.


Ia berharap tidak akan ada kenapa-kenapa sehubungan proyek tersebut. Soalnya, lanjutnya, selama pengerjaannya telah memarginalkan asosiasi pelaksana konstruksi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi sebab masyarakat konstruksi tidak mendapatkan kesempatan kerja selama 3 tahun ini, yang notabene pembayar pajak di daerah di mana berada. "Kami tidak melihat ada tanggung jawab besar dalam proyek ini, enak enak saja tiba-tiba bilang sudah tidak dilanjutkan, nanti tiba-tiba di mulai lagi. Tahun 2023 juga begitu, anggaran besar seolah-olah dipermainkan begitu saja. Rekam jejak dan berita tentang ketidak jelaskan proyek Rp2,7 triliun ini sangat gampang disodorkan media tapi belum ada yang happy ending," simpulnya. (H3/R10/c)



Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Kejagung Setujui Penghentian Penuntutan 11 Tersangka Berdasarkan RJ
Tersangka Korupsi di BLU RSUP H Adam Malik Telah Dilimpahkan Jaksa ke PN Medan
Jaksa Tahan Mantan Kades Lumban Lintong Habinsaran Toba Atas Dugaan Korupsi
Ketua DPP LPPAS RI Temukan Banyak Kejanggalan Proyek Multiyears Rp 2,7 T di Dairi
DPRD SU: Periksa Oknum Pejabat Pencetus dan KPA Proyek Multiyears Rp2,7 Triliun
DPRD SU Ungkap BPK RI Temukan Kekurangan Volume dan Mutu Pekerjaan Proyek Multiyears Rp101 M
komentar
beritaTerbaru