Senin, 15 Juli 2024

Ombudsman Sumut Temukan Maladministrasi Konflik Kepentingan

Wilfred Manullang - Sabtu, 06 Juli 2024 21:26 WIB
533 view
Ombudsman Sumut Temukan Maladministrasi Konflik Kepentingan
Foto Dok/VIVA
Ombudsman Sumut saat menyerahkan LAHP ke Kadisdik Sumut, Abdul Haris Lubis.
Medan (harianSIB.com)
Kasus seorang siswi SMA Negeri 8 Medan tidak naik kelas terus bergulir. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akhirnya telah menyelesaikan pemeriksaan kasus yang melibatkan siswi berinisial MSF.

Ombudsman Sumut dalam Laporan Akhir Pemeriksaan (LHAP) menemukan adanya maladministrasi konflik kepentingan dalam kasus tersebut.

Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) itu telah diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut, Abdul Haris Lubis, di Kantor Ombudsman Sumut, Kota Medan pada hari Jumat 5 Juli 2024.

Baca Juga:

Ombudsman Sumut juga memberikan LAHP kepada Kepsek SMA Negeri 8 Medan, Rosmaida Asianna Purba dan perwakilan Inspektorat Pemprov Sumut.

Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut, James Marihot Panggabean menjelaskan, LAHP ini terkait dengan pemeriksaan kasus yang dialami MSF, yang tinggal kelas karena ketidakhadiran tanpa keterangan sejumlah 34 hari. 

Baca Juga:

"Ombudsman menemukan maladministrasi konflik kepentingan, tidak kompeten dan tidak patut dilakukan oleh Kepala SMA Negeri 8 Medan, dalam melaksanakan tugasnya sehingga mengakibatkan seorang peserta didik tidak naik kelas hanya dikarenakan ketidakhadiran," kata James dikutip dari viva.co.id, Sabtu (6/7/2024).

James menjelaskan bahwa terjadinya maladministrasi tidak kompeten oleh kepala sekolah dibuktikan dengan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) SMA Negeri 8 Medan, tidak mengatur secara khusus terkait komponen atau indikator kenaikan kelas peserta didik.

"Bahwa keputusan yang diambil, saat pelaksanaan rapat dewan guru SMA Negeri 8 Medan dengan menyimpulkan MSF tidak naik kelas dikarenakan ketidakhadiran peserta didik. Padahal SMA Negeri 8 Medan belum memiliki komponen atau indikator kenaikan kelas peserta didik," kata James.

Dalam pemeriksaan kasus tinggal kelas ini, Ombudsman Sumut memintai keterangan MSF dan orang tuanya Coky Indra, Kepala Sekolah SMAN 8 Medan Rosmaida Asianna Purba dan Kadisdik Sumut Abdul Haris Lubis, beberapa waktu lalu. (*)

Editor
: Wilfred Manullang
SHARE:
Tags
beritaTerkait
SMAN dan SMKN di Medan Optimis Wujudkan Merdeka Belajar
Seleksi Penerimaan Casis Bintara dan Tamtama Polri, Ombudsman RI: Kami Tidak Dilibatkan
Permintaan Kadis Pendidikan Sumut Ditolak Kepsek SMAN 8 Medan
Kadis Pendidikan Abdul Haris Lubis Bantah Dalangi Demo Tolak Pj Gubernur Sumut
Pendidikan Kepramukaan Lahirkan Sosok Pemimpin Terkemuka
Oknum Pejabat Diminta Tidak Intervensi PPDB SMA dan SMK Tahap II di Sumut
komentar
beritaTerbaru