Wali Kota Medan Bobby Nasution Ditegur Mendagri

Jakarta (harianSIB.com)
Wali Kota Medan Bobby Nasution mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal anggaran pilkada. Teguran itu disampaikan Tito dalam rakor kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Sumatera.

Tito Karnavian menegur Bobby Nasution karena sisa anggaran pilkada Kota Medan yang masih cukup besar, mencapai Rp 49,30 miliar dari total anggaran Rp 82,16 miliar yang dialokasikan untuk KPU

Dalam rakor tersebut, Tito menyebutkan mana saja kota/kabupaten yang sisa anggaran terkait pilkada masih tinggi

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Kerahkan 320 Personel Gabungan Buru Para Preman
• Bobby Nasution Lantik Kabiro Umum dan Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Sumut

"Sebagian ada juga yang masih gede banget, ini saya agak khawatir nih jujur aja nih, Langkat masih Rp 37 miliar, Mandailing Natal masih Rp 35 miliar, ada yang besar lagi nih, Rp 49 miliar. Nah ini Kota Medan, Pak Bobby, tapi saya yakin uangnya banyak karena PAD-nya besar, jadi entenglah," ujar Tito dalam rakor yang disiarkan di YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (9/7/2024), melansir detikNews.

Dalam kesempatan itu, Tito menampilkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah (data bergerak) per 8 Juli 2024 pukul 20.17 WIB. Terlihat dalam data tersebut, realisasi anggaran terkait pilkada itu ada sejumlah bagian yakni untuk KPU, Panwaslih, Polri, dan TNI.

Baca Juga:

• Ismael Sinaga Diperiksa Inspektorat Terkait Penyalahgunaan Wewenang
• Dorong Ekonomi Daerah, Wakil Bupati Karo ke Kemendagri Bahas Pembentukan BUMD

Adapun angka Rp 49 miliar yang disebut Tito merupakan angka sisa anggaran Kota Medan untuk KPU. Tertulis jika anggaran untuk KPU Medan sebesar Rp 82,16 miliar.

Namun yang terealisasi baru Rp 32,87 miliar. Sehingga sisa anggarannya masih Rp 49,30 miliar. "Kemudian Panwaslih hampir semuanya nggak ada yang besar, semua dipenuhi," ucapnya.

Lalu Tito menyebut kota/kabupaten di Sumatera Utara paling cepat merealisasikan anggaran ke aparat. Dia pun lantas berkelakar bahwa kepala daerah di Sumatera Utara takut pada aparat.

"Ini rata-rata TNI, Polri, juga banyak yang sudah 0, tapi lebih banyak TNI-nya, artinya kepala daerah takut sama TNI daripada Polri, he-he...," katanya. (*)