Harta Dijual Demi Bekerja di Luar Negeri, 5 Pekerja Indonesia Terlilit Utang Besar

London (harianSIB.com)
Nasib tidak mujur dialami pekerja Indonesia yang bekerja di London, Inggris. Gara-gara lambat memetik buah, lima pekerja Indonesia dipulangkan selang beberapa minggu kedatangan mereka di Inggris.

Imbasnya, kelima pekerja itu kini terlilit utang besar. Padahal untuk bisa bekerja di luar negeri, mereka telah membayar ribuan poundsterling untuk bekerja di perkebunan pemasok buah ke supermarket besar Inggris.

Media Inggris The Guardian seperti dikutip kumparan.com, Selasa (23/7/2024), melaporkan, salah satu pekerja yang dipecat mengatakan dia telah menjual tanah keluarganya, serta sepeda motor miliknya dan orang tuanya, untuk menutupi biaya lebih dari £ 2.000 atau setara Rp 41,88 juta (£ 1=Rp 20.940) untuk datang ke Inggris pada bulan Mei 2024 lalu. Kini, ia merasa tertekan karena menganggur dan cuma punya sedikit harta benda.

Baca Juga:

• May Day 1 Mei, Buruh Bakal Aksi di Depan Istana Lanjut ke Istora Senayan
• Sejumlah BUMN Disorot, Terlilit Utang Besar

Pengawas eksploitasi tenaga kerja Inggris sedang menyelidiki tuduhan bahwa beberapa pekerja dikenakan biaya ilegal hingga £1.100 (Rp 23 juta) oleh organisasi di Indonesia yang menjanjikan percepatan proses keberangkatan ke Inggris.

Ia mengatakan bahwa orang tuanya "sangat kecewa" karena ia telah menjual segalanya demi membantu keluarganya.

Baca Juga:

• Buruh Bakal Demo Serentak 10 November
• Kemnaker Apresiasi KSPI Hentikan Aksi Boikot Indomaret

"Saya merasa bingung, marah, dan marah dengan situasi ini. Saya tidak punya pekerjaan di Indonesia [dan] saya sudah menghabiskan seluruh uang saya untuk datang ke Inggris," kata pekerja Indonesia itu.

The Guardian telah mewawancarai empat pekerja yang dipecat. Terdapat bukti pembayaran kepada pihak ketiga selain lebih dari Rp 20 juta yang ditransfer untuk penerbangan dan visa kepada sebuah perekrut berlisensi.

Tuduhan pungutan liar ini menimbulkan pertanyaan tentang risiko eksploitasi dalam skema pekerja musiman di Inggris. Visa para pekerja ini berlaku selama enam bulan namun seluruh biaya risiko finansial ditanggung sendiri.

Menteri Imigrasi Inggris yang baru, Seema Malhotra, akan mempertimbangkan eksploitasi dalam sistem visa kerja.
Komite Penasihat Migrasi merekomendasikan agar visa musiman mencakup lebih banyak perlindungan, termasuk jaminan kerja minimal dua bulan.

Komite Penasihat Migrasi Inggris pada Senin (22/7), merekomendasikan bahwa visa musiman harus terus "menjamin keamanan pangan" tetapi harus mencakup lebih banyak perlindungan, seperti jaminan kerja setidaknya dua bulan.

Sebelum dipecat, Perkebunan Haygrove di Hereford, pemasok buah ke supermarket besar Inggris, telah memberikan surat peringatan kepada kelima WNI tersebut tentang kecepatan pemetikan, antara lima dan enam minggu setelah mereka mulai bekerja.

Setelah dipecat, para pekerja tersebut langsung dipesankan tiket penerbangan pulang oleh perekrut mereka keesokan harinya.

Para pekerja mengatakan target di perkebunan memetik 20 kg ceri dalam satu jam. Salah satu pemetik yang dipecat mengatakan: "Sangat sulit untuk mencapai target karena hari demi hari buah yang dihasilkan semakin sedikit."

Salah satu pekerja meminjam uang dari bank, teman, dan keluarga, dan masih memiliki utang lebih dari Rp 23 juta.

"Kenapa aku berakhir seperti ini? Sekarang saya di Indonesia tanpa pekerjaan. Ini tidak adil karena saya sudah berkorban begitu banyak," katanya.

Beverly Dixon, direktur pelaksana pertanian di Haygrove, mengatakan, perkebunan tersebut secara konsisten harus memberikan upah kepada para pekerja meski kinerjanya buruk dan telah mendukung mereka untuk berusaha meningkatkan kualitasnya.

Dixon mengatakan target ditetapkan berdasarkan standar yang dapat dicapai dengan mayoritas pemetik terkadang mencapai lebih dari dua kali lipat kecepatan tersebut.

Kelima pekerja dari Indonesia tersebut baru tiba di Inggris pada pertengahan Mei 2024 dan semuanya diberhentikan dari Haygrove pada 24 Juni 2024, dengan penghasilan antara £ 2.555 dan £ 3.874.

Setelah biaya perjalanan ke Inggris – dan juga biaya hidup – dihilangkan, beberapa orang mengatakan bahwa mereka mempunyai utang yang besar.

Dua pria tersebut melarikan diri ke London dan menolak menaiki penerbangan pulang yang dipesan pada tanggal 25 Juni. Mereka kini diberi pekerjaan baru di tempat penampungan setelah ada intervensi dari aktivis kesejahteraan migran.

Andy Hall, spesialis hak-hak buruh migran yang melakukan intervensi atas nama para pekerja migran, mengatakan: "Skandal ini sekali lagi menunjukkan bahwa seluruh beban untuk memikul berbagai risiko yang terkait dengan skema pekerja musiman di Inggris tidak dibebankan pada supermarket, peternakan, operator skema atau pelaku rantai pasok lainnya, namun juga pada pekerja rentan dari luar negeri."

Investasi oleh A Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA) mengenai masalah ini telah dibuka bulan lalu. Investigasi terfokus pada tuduhan pungutan liar di Indonesia.

Dixon mengatakan Haygrove "sangat prihatin" mendengar dugaan tantangan keuangan yang dihadapi para pekerja Indonesia, terutama jika satu atau lebih pekerja telah membayar perekrut ilegal di Indonesia. Ia mendukung sepenuhnya penyelidikan GLAA.

The Guardian mengungkapkan bahwa warga Indonesia datang ke Inggris dengan berutang hingga £ 5.000 (Rp 100 juta) kepada broker asing tanpa izin pada tahun 2022. Utang tersebut berasal dari pihak ketiga, dan AG, lembaga asal Inggris yang secara resmi merekrut mereka, kehilangan lisensinya sebagai sponsor pekerja musiman.

Sejak saat itu, Indonesia dianggap sebagai negara yang berisiko untuk merekrut pekerja. Namun jalur ini dibuka kembali pada tahun ini oleh perekrut baru asal Inggris, Agri-HR.

Mereka bekerja sama dengan agen Indonesia PT Mardel Anugerah, yang juga mendapatkan izin perekrutan ke Inggris, dan didukung oleh kedutaan Indonesia.

Namun, para pekerja menuduh pihak ketiga di Indonesia yang tampaknya menjadi pusat komunikasi bagi orang Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, merekrut pekerja dan mengenakan biaya, dengan mengatakan bahwa hal tersebut dapat membawa mereka ke Inggris lebih cepat.

Sementara itu, Agri-HR mengatakan setelah mendengar tuduhan tersebut, Agri-HR segera menghubungi GLAA dengan permintaan untuk menyelidiki klaim tersebut. GLAA mewawancarai beberapa pekerja pada hari yang sama dan melanjutkan penyelidikan mereka dan wawancara dengan pekerja lebih lanjut telah dilakukan dan dijadwalkan.

Para pekerja mengatakan kepada Guardian yang dikutip kontan.co.id, Senin (22/7), bahwa Forkom mendorong anggotanya untuk memberikan tekanan pada keluarga para pemulung yang melarikan diri, salah satu di antaranya mengatakan bahwa keluarganya di Indonesia dikunjungi pada pukul 3 pagi.

Dalam pesannya kepada sekelompok pekerja yang direkrut Forkom di grup WhatsApp, ketuanya, Agus Hariyono, mendorong mereka yang masih berada di Indonesia untuk memberikan tekanan pada para pekerja yang diberhentikan untuk pulang ke Indonesia. Dalam video call lanjutan ke anggota, ia kemudian diduga meminta pekerja untuk menghapus catatan uang yang dibayarkan ke Forkom.

Hariyono mengatakan organisasinya merupakan forum sosial yang dibentuk untuk warga Indonesia yang memiliki visa pekerja musiman setelah ada yang tidak kembali dari musim 2022, sehingga jalur visa ditutup.

Dia mengatakan seorang pekerja "menitipankan dana" ke Forkom tetapi ini dimaksudkan sebagai titipan dan dana tersebut dikembalikan ke rekeningnya untuk dibayarkan langsung ke PT Mardel Anugerah.

Hariyono mengatakan, pihaknya menyampaikan pesan kepada keluarga untuk mendorong mereka yang diberhentikan untuk kembali ke Indonesia dan mencegah terulangnya musim 2022 di mana satu dari lima orang telah melampaui masa berlaku visanya.

Delif Subeki, dari PT Mardel Anugerah, mengatakan agen perekrutannya diperkenalkan ke Forkom oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan berkomitmen untuk "memberikan prioritas" kepada anggotanya.

Subeki mengatakan pihaknya dengan jelas memberi tahu para pelamar bahwa mereka tidak menggunakan pihak ketiga mana pun untuk perekrutan dan tidak ada biaya yang harus dibayarkan. (*)