Saksi Ungkap Fee 4 Persen untuk Topan Ginting dan PPK Rasuli 1 Persen dalam Kasus Suap Proyek Jalan Rp165 Miliar di Paluta

Ia menambahkan, pertemuan itu dihadiri Rasuli, Ryan, Jefri Bangun, dan beberapa staf lainnya. Alexander mengaku merasa dijebak karena diminta menyerahkan dokumen perencanaan kepada calon pemenang, bukan kepada PPK resmi.

Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu menyoroti kesaksian para saksi yang menggambarkan adanya praktik pengaturan proyek secara sistematis di lingkungan Dinas PUPR Sumut.

"Kalau benar uang Rp450 juta hanya untuk klik e-Katalog, ini sudah keterlaluan. Ini jelas pemborosan uang negara," tegas Waruwu.

Dari keterangan para saksi juga terungkap adanya pembagian fee proyek yang disebut sebagai rahasia umum di lingkungan Dinas PUPR Sumut, yakni 1 persen untuk PPK dan 4 persen untuk Kepala Dinas.

Majelis hakim menegaskan sidang akan terus menelusuri aliran dana dan peran para pihak yang disebut dalam persidangan.

"Kita tunggu KPK membongkar tuntas kasus ini. Kalau mengacu pada fakta yang terungkap, banyak pihak yang bisa terseret," ujar Hakim Waruwu sebelum menutup sidang.(**)

Dari Uang Sampai Rokok: Kebiasaan Memberikan Angpao di China Dikategorikan Suap?

Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut

Kejari Labuhanbatu Tahan 2 Tersangka Korupsi

Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu

4 Bulan Sandang Tersangka Korupsi, Kadis Tarukim Karo dan PKK Belum Dicopot

Gaya Hidup Konsumtif Picu Kepala Daerah Korupsi