Pj Bupati Langkat Hadiri Rapat Penanganan Banjir

Langkat (harianSIB.com)

Anomali cuaca yang menyebabkan banjir di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Langkat, mendorong Pj Bupati Langkat, H. M. Faisal Hasrimy, menghadiri rapat koordinasi penanganan bencana pada Selasa (3/12/2024), di Aula BPSDM Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Utama BNPB, Rustian, Bupati Faisal melaporkan kondisi banjir terkini di Kecamatan Tanjung Pura dan menyampaikan permohonan untuk penanganan sedimentasi Sungai Wampu dan Sungai Batang Serangan yang menjadi penyebab utama banjir di wilayah tersebut.

"Kami berharap BNPB dan DPR RI dapat menyampaikan persoalan ini kepada Kementerian PUPR dan instansi terkait. Masalah ini merupakan kewenangan provinsi dan pusat, sehingga besar harapan kami agar segera ada solusi konkret," kata Faisal.

Rapat tersebut dihadiri Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, anggota Komisi VIII DPR RI Ashari Tambunan, Deputi III BNPB Mayjen Lukmansyah, serta seluruh kepala daerah dan Forkopimda se-Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu, BNPB menyerahkan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp200 juta serta logistik pendukung kepada kabupaten/kota yang telah menetapkan status darurat, termasuk Kabupaten Langkat.

Menanggapi laporan Faisal Hasrimy, anggota Komisi VIII DPR RI, Ashari Tambunan, berkomitmen untuk meneruskan aspirasi ini kepada Komisi DPR terkait dan Kementerian PUPR.

"Meskipun bukan bagian dari komisi saya, saya akan memastikan usulan ini sampai kepada pihak berwenang, karena ini tanggung jawab bersama untuk Sumatera Utara," ujar Ashari.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menyampaikan, intensitas hujan yang tinggi berdasarkan data BMKG telah menyebabkan berbagai bencana, termasuk banjir dan longsor, yang merusak infrastruktur serta memaksa evakuasi warga.

"Pemprov Sumut terus merespons dengan cepat melalui bantuan dan penanganan darurat. Kami juga mengajak masyarakat untuk bergotong-royong menghadapi situasi ini," jelasnya.

Sekretaris Utama BNPB, Rustian menekankan pentingnya pelaporan status darurat dari pemerintah daerah agar bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

"Kami siap membantu, tetapi laporan dari daerah harus segera diterima dan diverifikasi," katanya.

Bantuan yang diterima Kabupaten Langkat meliputi DSP sebesar Rp200 juta serta logistik seperti mesin gergaji rantai, tenda, sembako, selimut dan kebutuhan dasar lainnya. Bantuan tersebut diserahkan langsung Sekretaris Utama BNPB kepada Pj Bupati Langkat.

Dengan bantuan tersebut, Hasrimy optimis langkah mitigasi bencana dapat ditingkatkan untuk mengurangi dampak banjir.

"Kami akan memanfaatkan bantuan ini seoptimal mungkin untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana," tutupnya.

Diharapkan, kolaborasi lintas instansi ini dapat memberikan solusi jangka panjang bagi Kabupaten Langkat dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. (*)