Kapan Uang dan Barang Berstatus Milik Negara, Ini Penjelasan Alboin Butarbutar

Ketiga, untuk barang habis pakai, pembayaran oleh pemerintah kepada pihak ketiga menjadikan uang yang diterima bukan lagi uang negara. Kecuali dapat dibuktikan secara hukum bahwa barang yang diterima pihak ketiga tidak sempurna sesuai yang diperjanjikan.

Keempat, untuk barang fisik bukan habis pakai, apabila tidak diatur dalam peraturan lainnya, maka uang yang diterima pihak ketiga bukan lagi berstatus uang negara, melainkan sudah berstatus privat.

"Pemahaman yang benar soal ini penting, khususnya dalam konteks penegakan hukum, pengawasan keuangan negara dan penanganan perkara korupsi," tegas Alboin.

Alboin Butarbutar saat ini aktif berpraktik sebagai advokat sekaligus mengabdi sebagai dosen hukum. Pencerahan hukum yang disampaikannya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, aparat, maupun pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara (**)

Utang PLN Capai Rp299 Triliun Membahayakan Keuangan Negara

Lantik Dirjen Kekayaan Negara, Menkeu Minta Evaluasi Aset RI Dihitung Ulang

Raih WTP, Kejagung Naik Kelas Terkait Pengelolaan Keuangan Negara

Kebijakan Pro-Importir Gerogoti Keuangan Negara

Gus Irawan : Kita Harus Berjuang Bersama Jaga Aset dan Kekayaan Negara

Saksi Ahli Sebut Kasus Bank Sumut Tidak Ada Merugikan Keuangan Negara