Kapan Uang dan Barang Berstatus Milik Negara, Ini Penjelasan Alboin Butarbutar

Taput (harianSIB.com)

Pemahaman masyarakat tentang status hukum uang dan barang milik negara dinilai masih kerap keliru. Tidak semua uang yang bersumber dari anggaran negara otomatis berstatus sebagai keuangan negara selamanya dan sebaliknya, tidak semua uang yang sudah diterima pihak swasta lantas bebas dari klaim negara.

Hal itu ditegaskan Advokat dan dosen hukum, Alboin Butarbutar SH MHum, dalam pencerahan hukum yang disampaikannya, di Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Selasa (16/6/2026)

"Ada batasan yang tegas secara hukum, kapan suatu uang atau barang masih berstatus milik negara dan kapan statusnya sudah beralih menjadi milik privat," ujar Alboin.

Menurut Alboin, merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat sejumlah kondisi yang menjadikan suatu uang atau barang masih berstatus sebagai keuangan atau kekayaan negara.

Baca Juga:

• Sinergi Pengelolaan Aset, Kanwil Imigrasi Sumut Perkuat Koordinasi dengan DJKN

Pertama, pemberian uang atau barang dalam bentuk bersyarat, di mana hak negara masih melekat di dalamnya. Kedua, kekayaan yang dikelola oleh pihak lain berupa uang, barang, serta hak-hak yang dapat dinilai dengan uang untuk tujuan tertentu.

Ketiga, uang muka untuk pembayaran proyek oleh pihak ketiga. Keempat, dana bantuan sosial. Kelima, dana hibah yang belum dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai peruntukan.

Keenam, uang muka pengadaan barang atau jasa pemerintah, atau dana operasional instansi dan lembaga negara. Ketujuh, uang hasil korupsi dan gratifikasi, di mana uang maupun barangnya wajib disita dan dirampas oleh negara. Kedelapan, penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Alboin menjelaskan, dalam kondisi ini, negara melepaskan status pencatatan uangnya dari keuangan negara, namun secara substansi uang tersebut masih tetap berstatus milik negara.

Kesembilan, mengacu langsung pada UU No. 17 Tahun 2003, keuangan negara meliputi kekayaan yang dikelola pihak lain berupa uang, barang yang dibeli dari uang negara, serta barang yang dikuasai pihak lain namun masih melekat hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang.

Alboin juga menegaskan, ada juga kondisi tertentu yang menjadikan uang atau barang dinyatakan lepas dari status keuangan negara dan beralih menjadi milik privat.

Pertama, jika telah terjadi pemisahan atau pelepasan tanpa syarat atas kekayaan yang sah, maka barang tersebut telah beralih kepemilikan dari barang negara menjadi barang milik pihak ketiga, baik swasta maupun perorangan.

Kedua, jika telah terjadi pembayaran dalam bentuk uang kepada pihak ketiga atas suatu pekerjaan dari pemerintah, maka uang yang diterima tersebut berstatus privat.

Ketiga, untuk barang habis pakai, pembayaran oleh pemerintah kepada pihak ketiga menjadikan uang yang diterima bukan lagi uang negara. Kecuali dapat dibuktikan secara hukum bahwa barang yang diterima pihak ketiga tidak sempurna sesuai yang diperjanjikan.

Keempat, untuk barang fisik bukan habis pakai, apabila tidak diatur dalam peraturan lainnya, maka uang yang diterima pihak ketiga bukan lagi berstatus uang negara, melainkan sudah berstatus privat.

"Pemahaman yang benar soal ini penting, khususnya dalam konteks penegakan hukum, pengawasan keuangan negara dan penanganan perkara korupsi," tegas Alboin.

Alboin Butarbutar saat ini aktif berpraktik sebagai advokat sekaligus mengabdi sebagai dosen hukum. Pencerahan hukum yang disampaikannya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, aparat, maupun pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara (**)

Utang PLN Capai Rp299 Triliun Membahayakan Keuangan Negara

Lantik Dirjen Kekayaan Negara, Menkeu Minta Evaluasi Aset RI Dihitung Ulang

Raih WTP, Kejagung Naik Kelas Terkait Pengelolaan Keuangan Negara

Kebijakan Pro-Importir Gerogoti Keuangan Negara

Gus Irawan : Kita Harus Berjuang Bersama Jaga Aset dan Kekayaan Negara

Saksi Ahli Sebut Kasus Bank Sumut Tidak Ada Merugikan Keuangan Negara