Viktor Silaen Desak Pemkab Toba Atasi Krisis Air Bersih di Desa Hatinggian Lumbanjulu

Medan (harianSIB.com)

Anggota Komisi D DPRD Sumut Viktor Silaen mendesak Pemkab Toba untuk segera mengatasi krisis air bersih di Desa Hatinggian, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, karena semenjak Indonesia merdeka tidak pernah menikmati air bersih, tapi tetap memanfaatkan air tadah hujan.

"Sangat miris kita mendengar keluhan masyarakat Desa Hatinggian yang tidak pernah mendapatkan air bersih sejak Indonesia merdeka. Tapi tetap mengkonsumsi tampungan air hujan untuk keperluan minum, mencuci, memasak dan mandi," ujar Viktor Silaen kepada wartawan, Selasa (24/10/2023) melalui telepon saat melakukan kegiatan reses di Toba.

Ditambahkan Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini, Desa Hatinggian yang dihuni 200 kepala keluarga (KK) ini sepertinya hidup di keterasingan dan terkesan diabaikan, sehingga luput dari perhatian pemerintah untuk pengadaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat.

"Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemkab Toba harus melakukan gerak cepat untuk pengadaan air bersih, apakah dengan membangun sumur bor atau menyedot dari sumber mata air atau sungai terdekat, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi," ujar Viktor.

Seperti diketahui, masyarakat Desa Hatinggian tidak pernah menikmati air bersih, tapi sudah puluhan tahun menggunakan air hujan yang ditampung di bak rumah masing masing. Pada hal, bak yang berisi air hujan jarang dibersihkan hingga menjadi sarang jentik nyamuk.

"Jika musim kemarau, untuk mendapatkan sumber mata air, masyarakat harus menempuh jarak sekitar 3 km, sehingga penderitaan masyarakat semakin lengkap, setelah bekerja seharian di ladang, dihadapkan lagi dengan mencari air sebagai sumber kehidupan mendasar," tegas Viktor.

Dari penjelasan politisi vokal ini, adapun kesulitan air bersih di Desa Hatinggian ini, termasuk beberapa dusun didalamnya, seperti Dusun Lumban Rambing, Lumban Tonga Tonga, Lumban Habisaran, Lumban Tor, Sosor Nauli yang diperkirakan penduduknya sekitar 200 KK.

"Kita ingatkan Pemkab Toba untuk segera menyahuti keluhan masyarakat ini. Jika Pemkab tidak mampu, sebaiknya berkordinasi dengan Pemprov Sumut, agar kebutuhan air bersih bisa segera teratasi, untuk mengakhiri penderitaan masyarakat," tandasnya.(**)