Sebanyak 292 petugas penyelenggara Pemilu 2024 dan pemilih mendapatkan perawatan di rumah sakit dan Puskesmas di berbagai kabupaten/kota di Sumut. Sedangkan yang meninggal dua orang.
"Dinas Kesehatan Sumut mencatat 292 orang mendapatkan perawatan di rumah sakit dan Puskesmas dan dua orang meninggal. Data itu tercatat mulai tanggal 14-18 Februari 2024," kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan, Minggu (18/2/2024).
Ia mengatakan dari jumlah tersebut, 73 orang harus dilarikan ke rumah sakit dengan rincian 55 orang dirawat, 17 orang sembuh dan satu orang meninggal. Sementara, 219 orang lainnya dibawa ke Puskesmas dengan rincian 109 orang dirawat, 109 orang sembuh dan satu orang meninggal.
Alwi menyampaikan, kelompok yang terkena dampak tersebut terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Di antaranya 16 orang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 113 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 11 orang Linmas, 25 pemilih, 70 petugas, satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 35 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 21 saksi.
"Dari sebaran geografis, terlihat kabupaten/kota dengan jumlah kasus tertinggi adalah Toba 141 orang, disusul Tanjungbalai dan Medan masing-masing 41 orang. Begitu juga dengan Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan masing-masing 10 orang," katanya.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Sumut dr Nelly Fitriani, menambahkan, dari tanggal 13 Februari 2024, pihaknya sudah mendapat laporan terkait faskes-faskes di kabupaten/kota baik di rumah sakit maupun Puskesmas.
"Setiap hari kita mengupdate dari H minus 1 Pemilu, dan sampai hari H tanggal 14 Februari 2024 ada 82 orang ada masuk rumah sakit dan Puskesmas. Sementara yang meninggal satu orang," jelasnya.
Ia mengatakan angka itu bergerak terus dan kini di posisi 292 orang dan ada dua meninggal dunia.
"Dua meninggal dunia dari Medan dan Langkat," katanya.
Beberapa penyakit yang diderita petugas kebanyakan kelelahan, hipertensi dan sakit perut.
"Itu akibat kelelahan yang bekerja sampai tengah malam melakukan penghitungan suara. Hal ini juga disebabkan makan tidak teratur sehingga lemah dan dilarikan ke rumah sakit. Paling banyak hipertensi," sebutnya.
Nelly menjelaskan para petugas yang mengalami sakit tersebut akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sudah dijamin pemerintah sesuai surat edaran yang sebelumnya dari staf kepresidenan.
"Memang ada surat edaran dari staf kepresidenan jika petugas pelaksana pemilu mengalami sakit namun tidak memiliki jaminan kesehatan mereka akan dicover Dinkes provinsi dan kabupaten/kota. Ada juga kita temukan dari petugas ini tidak aktif kartu BPJS-nya, namun tetap bisa berobat karena telah dijamin kesehatannya," katanya. (*)
