Sabtu, 22 Juni 2024 WIB

KPPU Rangkul PP Muhammadiyah Dorong Ekonomi Berkeadilan

Redaksi - Minggu, 07 April 2024 21:32 WIB
432 view
KPPU Rangkul PP Muhammadiyah Dorong Ekonomi Berkeadilan
Foto: Dok/KPPU Wil I Medan
FOTO BERSAMA: Ketua Umum  PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir foto bersama Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa, di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (4/4-2024). 

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa merangkul Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Prof. Haedar Nashir untuk meningkatkan kolaborasi mendorong perekonomian Indonesia yang berkeadilan, khususnya melalui amandemen Undang-Undang Persaingan Usaha dan program penyuluhan kemitraan Usaha Mikro, Kecildan Menengah (UMKM).

Upaya tersebut mengemuka dalam pertemuan Ketua KPPU dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, beberapa pejabat struktural KPPU dan jajaran pimpinan PP Muhammadiyah yakni, Agung Danarto, Muchlas MT, Muhammad Sayuti, dan Muhammad Edhie Purnawan.

Dalam pertemuan itu, kedua pimpinan bertukar pikiran mengenai pengelolaan negara, khususnya peran KPPU yang berhubungan dengan perwujudan ekonomi yang berkeadilan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Disampaikannya, PP Muhammadiyah prihatin dengan makin mekarnya oligarki di Indonesia yang semakin sulit di kontrol. Bahkan sudah merambah ke tingkat pembuat kebijakan, sehingga sulit bagi Negara. Untuk menegakkan pasal 33 UUD 1945. Diharapkan ada institusi seperti KPPU yang mampu mengontrol perilaku oligarki tersebut.

“Jika KPPU memiliki taji yang bagus dapat menghadapi oligarki untuk menjamin perwujudan pasal 33 dalam UUD 1945 kita,” jelas Haedar dalam siaran persnya yang diterima KPPU Kanwil Wilayah I di Medan, Minggu (7/4/2024).

Haedar menjelaskan, pencegahan praktik monopoli yang dilakukan KPPU sejalan dengan misi PP Muhammadiyah. Untuk itu, PP Muhammadiyah mendukung adanya amandemen atas undang-undang persaingan usaha, yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Diharapkan, KPPU lebih bisa masuk dari dalam sistem yang ada di pemerintahan, sementara PP Muhammadiyah akan mendukung dari luar sistem. PP Muhammadiyah juga prihatin dengan kemitraan UMKM saat ini, karena cenderung tidak didukung secara penuh oleh pemerintah maupun dunia usaha.

Bahkan, Haedar mengibaratkan perkembangan UMKM Indonesia masih cenderung jalan di tempat, sehingga dibutuhkan suatu terobosan dan kebijakan yang progresif bagi perkembangannya.

Untuk itu, PP Muhammadiyah mendukung program Sejuta Penyuluh Kemitraan yang dicanangkan KPPU guna menjangkau pengawasan kemitraan secara menyeluruh, khususnya melalui perguruan tinggi dan organisasi otonom di bawah PP Muhammadiyah.

“Kami mengharapkan, banyak pihak terlibat dalam mengatasi persoalan kemitraan ini,” ujar Haedar. (**)


Editor
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
KPPU Medan Tinjau Pasar Petisah dan MMTC, Temukan Perbedaan Harga Kebutuhan Pokok
Mantan Menteri Keuangan dan Gubernur BI Jadi Penasehat KPPU
Harga Bawang Putih Mahal, KPPU Kanwil I akan Panggil Pelaku Usaha
KPPU Bahas Tingginya Harga Gula dengan PT SGN
KPPU Temui Wantimpres, Bahas Penguatan Pengawasan Persaingan Usaha
Sebut Oligarki Mekar, KPPU Gaet Muhammadiyah Dorong Ekonomi Berkeadilan
komentar
beritaTerbaru