Pj Bupati Deliserdang Identikkan PBB Seperti Zakat

Lubukpakam (harianSIB.com)
Penjabat (Pj) Bupati Deliserdang, Wiriya Alrahman mengundi gebyar berhadiah Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan wisata religi umroh, di Lapangan Segitiga, Lubukpakam, Jumat (7/6/2024).

Untuk yang mendapat hadiah utama umroh yaitu nomor objek pajak 12.10.230.017.011.0168.0 atas nama PT Mestika Mandala Perdana.

Selanjutnya untuk kedua, ketiga dan keempat diundi mewakili Ketua DPRD Deliserdang, Sekda Deliserdang Timur Tumanggor dan mewakili pihak bank. Yang beruntung mendapatkan sepeda motor matic yaitu Budi Setiawan, Hormat Ginting dan Naga Lubis.

Wiriya mengatakan, PBB-P2 merupakan salah satu pendapatan untuk pembangunan. Pendapatan ini dipakai untuk program meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa infrastruktur dan kesehatan. Kontribusi pajak dinilainya sangat penting memajukan Deliserdang.

FOTO BERSAMA: Pj Bupati Deliserdang Wiriya Alrahman foto bersama dengan unsur Forkompinda, Sekda Timur Tumanggor, Kepala Bapenda M Salim dalam gebyar PBB-P2 di Lubukpakam, Jumat (7/6/2024).(Foto: SNN/Jekson Turnip)

"Kita laksanakan undian menarik kepada wajib taat pajak. Saya harap undian ini semakin meningkatkan kesadaran. PBB identik dengan zakat bagi umat muslim, karena melekat. Siapa pun yang masih hidup harus bayar zakat. Gitu juga siapa yang punya tanah dan bangunan walau tak digunakan wajib dibayar (pajak). Berbeda pajak lainnya dibayar berdasarkan transaksi, contoh pajak restoran," terang Wiriya.

Dia juga menegaskan, sebenarnya pajak di restoran sudah dibayar pembeli. Jadi bila datang penagih pajak ke restoran, bukan berarti meminta keuntungan restoran. Tapi meminta pajak yang dititip pembeli kepada restoran.

Terkait penerimaan PBB-P2, hingga 31 Mei 2024 dengan total Rp65,7 miliar dengan pembayar sekitar 52 ribu lebih wajib pajak. Diakui ada kenaikan 400 persen lebih dari tahun lalu.

"Saya lihat ini masih banyak yang harus dikejar. Kami bukan tak mengapresiasi, tapi potensi pajak yang banyak di Deliserdang terutama dengan kecamatan yang berbatasan dengan Medan. Saya udah kunjungi perbatasan dengan Kota Medan ternyata potensi Deliserdang sangat besar," tuturnya.

Menurut dia, penetapan NJOP yang ada di SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) masih jauh lebih rendah dari harga pasar. Ini harus disadari bersama dengan nilai tanah dan harga pasar, mungkin PBB jauh lebih besar. Belum lagi saat ini ada luas bangunan dan kelas bangunan yang jauh berbeda dengan SPPT dan kondisi di lapangan.

"Bila ini diterapkan realitas pendapatan di Deliserdang apa yang tertulis di APBD akan tercapai bahkan lebih target. Apa yang tertulis di APBD jauh dari potensi. Ayo bekerja dan pelaku usaha capai ini, tanpa kerjasama sulit tercapai. Bila ada kesadaran ini bisa tercapai," katanya.

Ditambahkan, Deliserdang sudah bangun aplikasi yang bisa monitoring mata pendapatan yang ada.

"Mari partisipasi semua mulai dari Bapenda para OPD yang pos pendapatan dan seluruh camat kades lurah. Untuk itu selain gaji tentu akan dapat intensif dari pajak, ayo pertanggungjawabkan pendapatan ke masyarakat dan Allah," ajak dia menutup.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deliserdang, M Salim SP melaporkan, gebyar pembayaran PBB-P2 ini merupakan kebijakan pemberian insentif fiskal bagi wajib pajak di wilayah Kabupaten Deliserdang. Jadi ada pemberian pengurangan pokok pajak PBB tahun 2024 sebesar 5 persen. Itu hanya untuk yang membayar PBB-P2 mulai dari 28 Maret 2024 sampai 31 Mei 2024.

SENAM: Pj Bupati Deliserdang Wiriya Alrahman dan jajaran serta Forkompimda dan pihak bank, senam bersama sebelum undian gebyar PBB-P2 di Lubukpakam, Jumat (7/6/2024).(Foto: SNN/Jekson Turnip)

Dengan hadiah undian gebyar yaitu wisata religi (umroh/Yerusalem). Kemudian hadiah menarik lainnya yaitu berupa 3 unit sepeda motor dan 2 unit sepeda motor listrik, mesin cuci, kulkas hingga hadiah lainnya.

"Hasil pembayaran PBB-P2 sampai 31 Mei 2024 sebesar Rp 65,7 miliar. Pencapaian signifikan itu naik 451 persen bila dibandingkan tahun lalu 31 Mei 2023 sebesar Rp14 miliar. Kegiatan gebyar ini terselenggara atas petugas pajak dan partisipasi bank Sumut, Mandiri dan BRI," tutur Salim menutup.(**)