Mangapul Purba: Menhut dan Menteri ATR/BPN Jangan Biarkan PT TPL Terus "Berseteru" Dengan Masyarakat

Medan(harianSIB.com)

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba SE MI Kom mengingatkan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid jangan membiarkan terus berlarut-larut terjadinya perseteruan PT Toba Pulf Lestari (TPL) dengan masyarakat, terkait tapal batas lahan konsesi dengan tanah masyarakat.

"Menteri Kehutanan dan Menteri ATR/BPN harus segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan pertikaian antara PT TPL dengan masyarakat terkait tapal batas lahan konsesi dan tanah masyarakat," tegas Mangapul Purba kepada wartawan, Selasa (30/9/2025) di DPRD Sumut.

Penunjukan tapal batas ini sangat penting agar tidak terjadi lagi perseteruan atau konflik berkelanjutan antara perusahaan dan masyarakat, karena persoalan tanah ini sudah sangat lama tidak terselesaikan oleh pemerintah.

Bagi Mangapul, pihaknya dalam hal ini tidak mencampuri soal tutup-tidaknya perusahaan besar PT TPL, karena itu sepenuhnya keputusan pemerintah pusat. Tapi yang terpenting saat ini, bagaimana masyarakat tidak lagi merasa terganggu melakukan aktivitas pertanian di lahan yang diklaim perusahaan sebagai lahan konsesinya.

Baca Juga:

• Ricky Anthony Apresiasi Pemprov Sumut Sukses Terapkan Berobat Gratis Bagi Masyarakat

Dijelaskan anggota dewan Dapil Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar ini, konflik antara PT TPL dan masyarakat memang sudah lama terjadi. Masyarakat menuntut keadilan karena merasa tanah mereka telah diambil alih dan ditanami dengan tanaman industri. Penebangan hutan yang dilakukan perusahaan juga dinilai merugikan warga karena berdampak pada lingkungan dan mengurangi akses masyarakat terhadap hasil hutan.

Untuk meredam konflik tersebut, tandas Mangapul, pemerintah pusat Cq Menhut RI harus segera turun ke lapangan dan menunjukkan dengan jelas tapal batas konsesi yang sah. Ini sangat penting supaya masyarakat mengetahui mana lahan konsesi dan mana tanah masyarakat. Kalau terus dibiarkan, konflik bisa semakin membesar," katanya.

Formas Datangi PT CPA, Tuntut Kewajiban Perusahaan

Kasus Pemalsuan Akta Otentik Kasir Dituntut 5 Tahun, Sementara Pelaku Utama Divonis 6 Bulan

Wakil Wali Kota Medan Tinjau Kolam Retensi Martubung

Dalam Sehari, Kantor Wali Kota Sibolga Didemo 2 Gelombang Aksi Unjuk Rasa

Peringati Hari Tani Nasional, Massa Berbagai Organisasi "Geruduk" DPRD SU Tuntut Tutup PT TPL

Hujan Deras dan Angin Puting Beliung Rusak 16 Rumah di Empat Desa Taput