Organda Apresiasi Gubernur akan Terapkan Penggunaan Plat BK dan BB

Medan(harianSIB.com)

Keinginan Gubernur Sumut supaya semua perusahaan beroperasi di Sumut menggunakan kendaraan operasional plat BK dan BB, mendapat apresiasi dari Organda Medan.

Ketua DPC Organda Medan, Sri Intan Sembiring, bersama Sekretaris Jaya Sinaga, ketika dihubungi di Medan, Selasa (30/9/2025), mengatakan, Pergub memang sudah jelas mengatur bahwa setiap kendaraan non BK dan BB yang sudah menjadi milik perusahaan domisili Sumut dan daerah operasinya juga di Sumut, supaya segera mengurus pergantian plat kendaraannya menjadi plat kendaraan daerah Sumut, baik angkutan barang maupun angkutan orang.

"Tujuannnya, agar pajak kendaraan (PKB) tersebut menjadi pendapatan daerah ini (PAD)," kata Sri Intan dan Jaya Sinaga.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Raih Penghargaan UHC Prioritas dari Gubernur Sumut

Namun, Pergub tersebut belum sepenuhnya terlaksana, hingga Gubernur Sumut bersama tim melakukan razia atau penyetopan terhadap truk berplat non BK dan BB di Langkat, sebagaimana viral dan menjadi 'gorengan' di media sosial (medsos).

"Terus terang, aksi Gubernur Sumut yang 'digoreng' dan terus viral di medsos itu memang sempat menimbulkan keresahan di sejumlah kalangan pengusaha angkutan yang tergabung di Organda. Tapi karena kita memberi penjelasan bahwa yang dilakukan Gubernur Sumut itu adalah terkait dengan Pergub dan tak berlaku bagi angkutan (barang dan orang) antar provinsi yang melintas di jalan nasional, akhirnya keresahan itu masih bisa diredam," kata Jaya Sinaga.

Harus diakui, memang sangat banyak angkutan beroperasi di daerah ini menggunakan plat daerah lain meskipun angkutan itu sudah milik orang Sumut dan daerah operasionalnya juga di Sumut. Tidak hanya angkutan barang, melainkan juga angkutan orang, seperti bus-bus pariwisata.

"Perhatikanlah bus-bus pariwisata yang beroperasi di daerah ini, sangat banyak berplat non-BK dan BB. Kalau terhadap mereka ini dan truk-truk pengangkut barang diterapkan penggunaan plat BK atau BB itu, pasti PAD Sumut akan bertambah," kata Jaya Sinaga.

Namun untuk pelaksanaan Pergub tersebut tak harus gubernur di jalan, karena yang berwenang untuk melakukan razia atau penyetopan di jalan adalah polisi. (**)

Gubernur Sumut Ajak Umat Islam Teladani Rasulullah

Anggota Komisi V DPR Minta Gubernur Sumut Terpilih Menambah RSU Operasi Jantung

Gubernur Sumut Terpilih Harus Berani Rubah Mental Para Pejabat di Pemko/Pemkab

Pemprovsu Peringati 12 Tahun Wafatnya Dua Mantan Gubernur Sumut

Kopgab Scoopy Plat BK-BL Satukan Hati Pecintanya di Sibolangit

Menegakkan Permenhub, Dishub Medan Akan Razia Angkutan Sewa