WALHI Sumut: Tujuh Perusahaan Diduga Jadi Biang Keladi Bencana Ekologis di Tapanuli

Medan (harianSIB.com)

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara (WALHI Sumut), Rianda Purba menyebut, tujuh perusahaan sebagai pihak yang diduga menjadi penyebab utama bencana ekologis yang melanda kawasan Tapanuli.

" Sejak Selasa (25/11/2025), sedikitnya 8 kabupaten/kota di Sumatera Utara terdampak banjir bandang dan longsor, dengan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah sebagai wilayah paling parah. Puluhan ribu warga mengungsi, ribuan rumah hancur, serta ribuan hektare lahan pertanian rusak tersapu banjir. Hingga kini, tercatat 51 desa di 42 kecamatan terdampak, dengan banjir melumpuhkan perekonomian, merusak infrastruktur, rumah ibadah, dan sekolah," Rianda Purba, Kamis (27/11/2025) di Medan..

Bencana tersebut paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli (Ekosistem Batang Toru), yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga.

Dijelaskannya, bahwa Ekosistem Batang Toru yang merupakan Hutan Penyangga Hidrologis yang hingga kini terus terkikis.

Baca Juga:

• 20 Warga Dikabarkan Tewas Tertimpa Longsor di Angkola Sangkunur Tapanuli Selatan

Ekosistem Harangan Tapanuli/Batang Toru merupakan salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumatera Utara.

Secara administratif, 66,7% berada di Tapanuli Utara, 22,6% di Tapanuli Selatan, dan 10,7% di Tapanuli Tengah. Sebagai bagian dari Bukit Barisan, hutan ini menjadi sumber air utama, mencegah banjir dan erosi, serta menjadi pusat Daerah Aliran Sungai (DAS) menuju wilayah hilir.

Walhi Sumut mengindikasikan tujuh perusahaan sebagai pemicu kerusakan karena aktivitas eksploitatif yang membuka tutupan hutan Batang Toru.

Ketujuhnya beroperasi di atau sekitar ekosistem Batang Toru, habitat orangutan Tapanuli, harimau Sumatera, tapir, dan spesies dilindungi lainnya.

Rianda menegaskan bahwa banjir bandang dan longsor bukan sekadar akibat hujan ekstrem.

"Setiap banjir membawa kayu-kayu besar dan citra satelit menunjukkan hutan gundul di sekitar lokasi. Ini bukti campur tangan manusia melalui kebijakan yang memberi ruang pembukaan hutan, " jelasnya dan menambahkan, "Ini adalah bencana ekologis akibat kegagalan negara mengendalikan kerusakan lingkungan.

Sementara itu Direktur Eksekutif Walhi Sumut punya catatan Khusus untuk PT Agincourt Resources.

WALHI Sumatera Utara menegaskan bahwa kehadiran industri ekstraktif telah menyebabkan deforestasi yang mengorbankan lingkungan dan masyarakat. WALHI menuntut pemerintah untuk:

1. Menghentikan Aktivitas Industri Ekstraktif di Ekosistem Batang Toru di antaranya: Mengevaluasi dan mencabut izin PT Agincourt Resources. Mengevaluasi dan menghentikan proyek PLTA Batang Toru (NSHE). Menutup dan mencabut izin PT Toba Pulp Lestari, termasuk praktik PKR. Menghentikan aktivitas keempat perusahaan lain yang disebut sebelumnya.

2. Menindak Tegas Pelaku Perusakan Lingkungan, termasuk tujuh perusahaan yang diindikasikan merusak hutan dan lahan di DAS Batang Toru.

3. Menetapkan Kebijakan Perlindungan Ekosistem Batang Toru melalui RTRW Kabupaten, Provinsi, dan Nasional secara terpadu.

4. Memastikan Kebutuhan Dasar Para Penyintas serta mengevaluasi wilayah rawan bencana untuk memitigasi kejadian serupa.

"Kami turut berduka atas bencana ekologis yang menimpa Sumatera Utara. Semoga para penyintas diberi kekuatan dan kebutuhan dasarnya segera terpenuhi. Kami tidak ingin bencana ini berulang. Negara harus bertindak dan menghukum para pelanggar, " ujar Rianda Purba.(**)

Lagu Tradisi Tapanuli Diiringi Perkusi Toraja

GEPKIN Tarutung Gelar KKR Kasih Melanda Tapanuli

Semarakkan HUT ke-73 TNI, Dandim 0212/TS Lepas Peserta Trabas Alam Tapanuli

13 - 17 Oktober 2018, Festival Tenun Nusantara di Tapanuli Utara

Gebyar PAUD 2018 Tapanuli Utara Diwarnai Berbagai Lomba

Pemberitaan Media Siber Masih Banyak Eksploitasi Konflik