Ketua Komisi D DPRD Sumut Desak Status Ribuan Guru Honorer Segera Diperjelas

Medan(harianSIB.com)

Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani SH MH, mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera memperjelas status ribuan guru honorer yang hingga kini belum masuk dalam database resmi pemerintah.

Menurut Timbul, kondisi tersebut membuat para tenaga pengajar tidak dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sehingga nasib mereka menjadi tidak jelas.

"Akibatnya, para tenaga pengajar tersebut tidak dapat mengikuti seleksi P3K dan nasibnya terkatung-katung tanpa kepastian hukum maupun kesejahteraan," ujar Timbul Jaya Hamonangan Sibarani kepada wartawan di DPRD Sumut, Rabu (4/3/2026).

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Simalungun itu menjelaskan, persoalan ini berpotensi menjadi masalah serius di sektor pendidikan. Berdasarkan inventarisasi sementara dari sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara, diperkirakan lebih dari 3.000 guru honorer belum terinput dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca Juga:

• DPRD SU Desak Polres Langkat Segera Tutup Judi Ikan-ikan di Desa Tanjung Gunung Sei Bingai Langkat

Akibatnya, para guru tersebut otomatis tidak dapat mengikuti tahapan seleksi P3K.

"Banyak tenaga pengajar yang statusnya tidak jelas. Honor mereka dulu tidak dimasukkan dalam database. Akibatnya, ketika ada penerimaan P3K, mereka tidak terdata. Ini sangat memprihatinkan," katanya.

Bamsoet Sebut Pemerintah akan Selesaikan Masalah Tenaga Honorer

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

Pahala Sitorus Minta Pemerintah Angkat Honorer K2 menjadi ASN P3K Tanpa Seleksi

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut