Wali Kota Medan Rico Waas Sampaikan LPj Pelaksanaan APBD

Medan(harianSIB.com)

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan, setiap daerah memiliki hak sekaligus kewajiban keuangan daerah. Hak tersebut dikelola dalam siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Implementasi otonomi daerah bertujuan mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi dalam membangun daerah.

"Oleh karena itu, pengelolaan APBD tahun anggaran 2025 pada prinsipnya ditujukan kepada semangat dan tujuan utama Otda," kata Rico Waas saat menyampaikan penjelasan wali kota terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan pada rapat paripurna, Selasa (9/6/2026) yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen.

Pelaksanaan Otda kata wali kota juga menuntut diselenggarakan kewajiban -kewajiban keuangan daerah. Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, juga diatur adanya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hal ini melatarbelakangi disampaikannya Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Pemko kepada DPRD.

Ruang lingkup LPJ pelaksanaan APBD kata wali kota disampaikan cukup lengkap, transparan dan informatif. Sehingga menggambarkan seluruh capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2025, termasuk manfaat dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan serta kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan.

"LPj ini telah diaudit BPK dan kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Selama 6 tahun berturut-turut, Pemko Medan bersama-sama DPRD berhasil meraih predikat tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan dari BPK. Ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2025 dapat diselenggarakan lebih berkualitas, melalui prinsip akuntansi yang berlaku secara umum serta transparansi dan akuntabel," terangnya.