Ketika UU Perampasan Aset Disahkan, Siapa yang Paling Gelisah?

(harianSIB.com)

Ada satu pertanyaan yang layak diajukan ketika Indonesia kelak memiliki Undang-Undang Perampasan Aset: siapa yang paling takut kehilangan harta?

Tentu bukan warga negara yang memperoleh kekayaan melalui kerja, usaha, investasi, dan penghasilan yang sah. Yang semestinya gelisah adalah mereka yang selama ini menganggap hasil korupsi, suap, pencucian uang, manipulasi proyek, permainan anggaran, serta praktik ekonomi ilegal yang disembunyikan, dialihkan, atau diwariskan seolah-olah merupakan kekayaan yang sah.

Namun, per 26 Agustus 2026, Undang-Undang Perampasan Aset belum disahkan. Komisi III DPR menyatakan pembahasannya masih berlangsung dan menargetkan pengesahan paling lambat pada Desember 2026. Pembahasan telah melalui 35 rapat dengar pendapat umum dan sejumlah kunjungan kerja. Isu penting yang masih dibahas antara lain perampasan aset tanpa putusan pidana, pembuktian, perlindungan pihak ketiga, dan pengelolaan aset hasil rampasan.

Karena itu, judul tulisan ini bukanlah pernyataan bahwa UU tersebut sudah berlaku. Ia adalah pertanyaan antisipatif: ketika kelak UU Perampasan Aset disahkan, siapa yang paling gelisah?

Baca Juga:

• ​Quo Vadis Restorative Justice dan Menimbang Rasa Keadilan di Masyarakat

Kekayaan yang Disembunyikan

Pertanyaan itu menjadi relevan karena kejahatan ekonomi modern tidak selalu meninggalkan jejak dalam bentuk uang tunai. Hasil kejahatan dapat berubah menjadi tanah, rumah, saham, kendaraan, emas, perusahaan, rekening berlapis, aset digital, atau ditempatkan atas nama orang lain. Kekayaan ilegal dapat dibuat terlihat legal melalui berbagai transaksi yang secara administratif tampak normal.

REI Sumut Siap Bangun 1.067 Rumah Polri

Penolakan Eksepsi Flora Simbolon Dianggap Ciderai Tatanan Hukum

Polri dan Pemprov Papua Dapat Nilai Terendah dalam Survei Integritas KPK

Suporter Indonesia Butuh Payung Hukum

Penegak Hukum Diminta Usut Dugaan Penyelewengan Dana UPTD Metrologi Disperindag Binjai

Hasto: Kepala Daerah Dukung Jokowi Bukan Berarti Kebal Hukum