Ebenejer Sitorus Desak Kemensos Verifikasi Ulang Data PKH Amburadul, Bantuan Salah Sasaran
Medan(harianSIB.com)Sekretaris Fraksi Hanura (FH) DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) segera verifikasi
Implementasi ketujuh perintah harian ini diwujudkan salah satunya melalui transformasi digital secara menyeluruh dalam sistem manajemen perkara. Melalui otomatisasi dan integrasi data berbasis kecerdasan buatan, proses penanganan perkara dari tahap penerimaan berkas, penuntutan, hingga eksekusi akan tercatat secara akurat, transparan, dan dapat dipantau secara real-time. Digitalisasi ini dirancang untuk menutup celah potensi penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan efisiensi waktu penanganan perkara.
Penguatan kapasitas SDM Kejaksaan juga menjadi pilar utama rencana masa depan institusi ini. Melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, Kejaksaan berkomitmen melahirkan generasi jaksa yang tidak hanya cerdas secara akademis dan mahir secara teknis, tetapi juga memiliki ketahanan moral serta kepekaan sosial yang tinggi. Kurikulum kejaksaan terus disesuaikan dengan perkembangan kejahatan modern, meliputi pemahaman mendalam tentang kejahatan kripto, hukum lingkungan hidup, perlindungan data pribadi, hingga hukum perdagangan internasional. Penyiapan spesialisasi Jaksa di bidang-bidang tertentu menjadi langkah strategis agar penanganan perkara semakin presisi dan profesional.
Rencana masa depan Kejaksaan juga mencakup penguatan sinergi antarlembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam skala internasional, Kejaksaan aktif memperluas jaringan kerja sama ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance), dan pertukaran informasi intelijen guna melacak aset hasil kejahatan yang disembunyikan di luar negeri. Di dalam negeri, sinergi yang harmonis antara Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta lembaga peradilan akan terus dipupuk untuk menciptakan ekosistem peradilan pidana terpadu yang kuat, efektif, dan saling mendukung demi tegaknya keadilan.
Pandangan hukum yang konstruktif menegaskan bahwa penguatan Kejaksaan tidak boleh diartikan sebagai perluasan kewenangan yang tanpa batas, melainkan sebagai penataan wewenang yang proporsional, akuntabel, dan berbasis pada prinsip checks and balances. Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita (2022) berpendapat bahwa integrasi kelembagaan dan pembagian wewenang yang jelas antarpenegak hukum merupakan kunci utama untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan, tanpa memunculkan kerancuan kewenangan yang merugikan kepastian hukum. Dukungan publik kepada Kejaksaan harus berwujud kritik yang membangun, pengawasan yang aktif, serta dorongan moral agar setiap jaksa dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut dan ragu.
Penguatan kapasitas institusi Kejaksaan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, sebab kepastian hukum yang kokoh adalah syarat mutlak bagi terciptanya iklim investasi yang sehat, stabilitas nasional, dan perlindungan hak-hak sipil seluruh warga negara.
Keberhasilan penegakan hukum berintegritas menjadi jembatan utama yang mengaitkan cita-cita institusional Kejaksaan dengan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Ketika hukum ditegakkan secara adil, objektif, dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap negara akan pulih dan menguat secara alamiah. Kepercayaan publik yang tinggi ini menjadi modal sosial yang amat berharga bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan tanpa terhambat oleh praktik-praktik penyimpangan dan korupsi.
Pada usia ke-81 ini, Kejaksaan Republik Indonesia telah membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu pilar utama penopang keberlangsungan negara hukum. Dengan terus memelihara semangat perbaikan diri, menyempurnakan proses kerja, answering tantangan zaman dengan inovasi, serta mempertahankan deretan prestasi pemulihan hak-hak negara, Kejaksaan optimis berada pada jalur yang tepat. Komitmen berkelanjutan untuk mengabdi demi keadilan substansial akan membawa bangsa Indonesia semakin dekat dengan cita-cita luhurnya, yaitu menjadi bangsa yang mandiri, adil, sejahtera, dan makmur di bawah naungan hukum yang berintegritas. Sekali lagi, selamat hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia, Bravo dan Jaya selalu Kejaksaan Republik Indonesia, Rakyat selalu bersamamu. Selamat Hari Lahir Ke-81 Tahun Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026. (Penulis, Dosen Praktisi Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli/UNITA)
Medan(harianSIB.com)Sekretaris Fraksi Hanura (FH) DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) segera verifikasi
Medan(harianSIB.com)Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menyoroti penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar sekitar Rp53
Kutacane(harianSIB.com)Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakhry SE MM bersama unsur Forkopimda memantau perkembangan perbaikan jalan dan jembata
Humbahas(harianSIB.com)Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan P. Nababan SH MH didampingi para perangkat daerah meninjau pembanguna
Medan(harianSIB.com)Sempat melonjak tinggi akibat kurangnya pasokan barang masuk, kini harga sayur mayur di sejumlah pasar tradisional di ko
Medan(harianSIB.com)Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan anggaran Rp67,5 miliar untuk membantu pembangunan dan re
Humbahas(harianSIB.com)Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Sumatera Utara, Makmur Nasution, SAg MSi melakukan au
Stabat(harianSIB.com)Pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) SumutAceh melakukan audiensi dengan Plt Bupati Langkat Tiorita Surb
Medan(harianSIB.com)Aksi nekat dua pria yang berupaya melarikan diri dengan melompati atap rumah warga berakhir di tangan polisi. Bak "
Medan(harianSIB.com)Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut mengingatkan Pemprov Sumut, jangan terjebak pada sekadar serapan anggaran di Perubaha
Aekkanopan(harianSIB.com)Hujan deras mengguyur Kelurahan Aekkanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) dan sekit
Jakarta(harianSIB.com)Polres Tangerang Selatan (Tangsel) tengah menyelidiki kasus dugaan pemalsuan dolar Singapura senilai 340.000 SGD atau