Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 03 November 2025

Harapan Terbaik Untuk USU

Redaksi - Selasa, 19 Januari 2021 10:33 WIB
553 view
Harapan Terbaik Untuk USU
DOK USU
Universitas Sumatera Utara
Kasus plagiarisme (self-plagiarism) Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) terpilih, Muryanto Amin akhirnya sampai juga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). "Kami masih menunggu surat dari Rektor USU," kata Dirjen Dikti Kemendikbud, Nizam kepada wartawan, Sabtu (16/1) malam.

Seperti diketahui, Rektor USU terpilih Muryanto Amin dinyatakan terbukti bersalah melakukan plagiat karya sendiri. Ia dinyatakan terbukti bersalah melalui surat keputusan (SK) bernomor 82/UN5.1.R/SK/KPM/2021 yang ditandatangani Rektor USU saat ini Runtung Sitepu pada 14 Januari 2021.

Menanggapi itu, Kuasa Hukum Muryanto, Hasrul Benny Harahap mengatakan, keputusan yang diberikan kepada kliennya ini diduga merupakan tindakan politis. Juga menduga putusan ini dikeluarkan secara tergesa-gesa karena Muryanto terpilih sebagai Rektor USU.

Kasus plagiarisme Rektor USU terpilih ini menjadi berita hangat, tidak saja di Sumut, tetapi sudah menasional, karena menyangkut masalah pendidikan dan institusi yang mengelola kualitas sumber daya manusia (SDM). Apalagi USU merupakan universitas ternama di Pulau Sumatera yang telah menghasilkan banyak alumni sukses.

Seperti diketahui, tahun lalu Runtung Sitepu menyampaikan, USU terus menorehkan prestasi dengan meraih posisi 8 di sistem pemeringkatan Webometrics 2020.

Prof Runtung mengatakan prestasi ini sangat membanggakan. Sebab, pada 2018 USU peringkat 33 di Indonesia atau peringkat 4.233 di dunia. Selanjutnya di 2019, USU meraih peringkat 18 di Indonesia, naik 15 peringkat dari tahun 2018, atau peringkat 2.710 dunia. Kemudian pada tahun 2020, USU di peringkat 8 di Indonesia atau naik 10 peringkat dari tahun 2019, dan di dunia peringkat 1.871.

Dengan paparan di atas, kualitas USU sudah sangat diperhitungkan di Indonesia. Dan hendaknya menjadi lebih baik lagi di masa mendatang agar generasi muda daerah ini membanggakan almamaternya.

Namun dengan kasus plagiarisme yang mengemuka ini sepertinya "aib" USU menjadi terbuka. Karena Rektor yang baru terpilih diputuskan terbukti bersalah oleh Rektor saat ini. Lantas keputusan ini tidak begitu saja diterima Rektor terpilih.

Di tengah ramainya kasus ini, lalu muncul pula tuduhan yang sama kepada Rektor USU Prof Runtung Sitepu. Ketika dikonfirmasi, Rabu malam (13/1) Runtung membenarkan kalau ia dilapori melakukan plagiat. Tuduhan plagiat itu segera diserahkannya ke Komite Etik untuk diperiksa.

Kasus saling tuduh ini nampaknya membuat suasana semakin panas, karena beberapa civitas akademika mengaku tidak merasa dilibatkan dalam Komite Etik yang dkatakan merekomendasikan keputusan bersalah terhadap Muryanto.

Dengan semakin peliknya kasus dan bisa merembet ke berbagai masalah lain, hendaknya Kemendikbud segera turun tangan dengan membentuk tim khusus atau independen untuk menyelesaikannya. Sekaligus untuk menyelamatkan perguruan tinggi kebanggaan masyarakat Sumut.

Melihat kasus ini juga, segala kemungkinan adanya politisasi, seperti yang dituduhkan kuasa hukum Muryanto harus diperhatikan juga. Karena bila kampus sudah terlibat intriks politik, diyakini sebuah institusi pendidikan tidak akan bisa maju sesuai tujuan almamater perguruan tinggi. Bukan hanya tak maju, tetapi peluang terpuruk akan menjadi sangat besar.

Untuk itu Mendikbud bisa menyelesaikan kasus ini secepatnya dengan sungguh-sungguh. Bahkan bila perlu "membongkar" hal-hal yang tidak baik di kampus ini. Untuk selanjutnya ditata ulang, disempurnakan dan dibersihkan dari hal-hal yang bisa nerusak kampus sebagai candradimuka mendidik generasi bangsa.

Bisa jadi kasus plagiarisme ini suatu harapan baru untuk menata ulang "manajemen", setelah sekian lama USU dikelola dengan kurang baik. Atau bisa saja prestasi-prestasi yang digaungkan selama ini sebagai kamuflase untuk menutupi berbagai kekurangan. Semoga ini tidak benar.

Apapun itu, "momen' ini hendaknya dijadikan Mendikbud untuk lebih memajukan kampus dan menghindarinya dari segala intrik politik. Apalagi bila dikaitkan dengan kebijakan yang diluncurkan Nadiem Makarim tentang "Kampus Merdeka". Kebijakan ini untuk mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, dan terampil. Untuk menjadikan lulusan yang berdaya saing tinggi tidak bisa dikelola dengan "main-main" dan oleh orang-orang yang hanya mementingkan jabatan.

Dengan adanya kasus ini, kita berharap ke depannya USU menjadi lebih baik, lebih berprestasi, transparan dan mampu melahirkan lulusan terbaik yang mampu memajukan negeri ini. (***)

Sumber
: Hariansib edisi cetak
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru