Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana

TIDAK bisa dipungkiri jika ada bencana terjadi, yang paling besar terkena dampaknya adalah masyarakat miskin. Masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke atas mampu mengatasinya dengan kekuatan sendiri. Biasanya masyarakat menengah ke atas tentu tinggal di daerah yang terlihat elit.

Kalaupun terjadi bencana banjir, dalam sekejap bisa diatasi karena dukungan berbagai fasilitas. Apalagi masyarakat ekonomi menengah mampu pindah tempat dengan mudah atau mampu melakukan rekonstruksi rumahnya sendiri karena dukungan finansial yang dimilikinya.

Masalahnya, bagaimana nasib para pedagang kecil ketika terkena banjir, bagaimana nasib petani ketika terkena bencana alam, atau masyarakat miskin lainnya. Artinya dampak bencana yang paling laten adalah ancaman kemiskinan karena masyarakat ekonomi lemah akan semakin tidak berdaya. Untuk itu,  Pekerjaan Rumah (PR) khusus pemerintah adalah bagaimana melakukan rekonstruksi ekonomi menyentuh masyarakat miskin yang kena bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus mampu memetakan (mapping) kerugian materil yang  berdampak sangat besar bagi masyarakat di sekitar bencana.

Pemulihan ekonomi menjadi agenda khusus pasca bencana. Terlebih masyarakat petani dan pedagang akan kehilangan daya karena faktor produksi yang mereka miliki hilang atau lenyap. Sebagai contoh, petani mengalami kerusakan ladangnya, bahkan hasil panennya akan habis akibat bencana. Sementara dalam analisa ekonomi pembangunan atau studi ekonomi makro, masyarakat petani adalah masyarakat yang sering diidentikkan dengan kemiskinan.

Belajar dari kasus petani di Amerika Serikat, perlindungan petani sangat luar biasa. Di  Amerika Serikat ada semacam social security net yang merupakan kebijakan terhadap perlindungan para petani. Di negara kita, jangankan membeli premi asuransi, pasca panen saja masyarakat petani akan menutup utang dan ini jadi siklus tahunan. Konon lagi pasca bencana, tentu masalah akan semakin besar.

Bagaimana nasib para petani pasca bencana harus jadi perhatian pemerintah. Kementerian terkait mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Pertanian harus melihat betapa kasihannya petani kita yang mengalami kesulitan dua kali. Saatnya Perbankan nasional melihat  nasib petani ini dengan memberikan kredit lunak yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Saatnya Bank harus berpihak kepada para petani dengan menyediakan fasilitas modal untuk pengembangan usaha. Dalam hal inilah perlu pemikiran mendirikan Bank Pertanian Rakyat. 

Saatnya pemerintah membuka hati dan mata bagaimana mereka melakukan koordinasi yang baik dalam hal rekonstruksi ekonomi untuk menolong masyarakat yang terkena dampak bencana, khususnya para petani yang hidupnya makin susah. Mari mendukung agenda pemulihan ekonomi masyarakat terkena bencana dengan membuat kebijakan yang benar-benar memberdayakan mereka (social empowerment). (#)