Sebuah Catatan Kritis

Warga HKBP dan Aturan Peraturan

Oleh Ir Ronald Naibaho MSi (Jemaat HKBP Simpang Marindal)

275 view
Foto Dok/ Ir. Ronald Naibaho M.Si
 Ir. Ronald Naibaho M.Si
Warga HKBP adalah warga yang sudah dibabtis dan hidup dalam ketaatan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang tunduk pada konfessi, tata dasar dan tata laksana, ruhut parmahanion dohot paminsangon HKBP serta norma-norma kekristenan di HKBP dan yang namanya tertulis pada buku keluarga atau buku register warga jemaat (Bab I, Pasal 2 Peraturan HKBP, Hal 57). Sebagai warga HKBP yang taat dan mencintai gerejanya, diharapkan HKBP memiliki program untuk mensosialisasikan Aturan dan Peraturannya sehingga warganya wajib mengetahuinya sehingga menambah kecintaan terhadap HKBP.

Dari pengalaman sebagai utusan/peserta Sinode Distrik X Medan Aceh tanggal 9-10 September 2020 yang lalu, orientasi terhadap pelaksanaan Sinode Distrik dan pemahaman Aturan dan Peraturan HKBP semestinya menjadi kebutuhan warga HKBP. Dari uraian tugas, maka Sinode Distrik menetapkan Renstra empat tahunan Distrik, Program dan Anggaran Belanja tahunan Distrik, Menetapkan usul-usul yang akan disampaikan ke Sinode Godang, Membahas dan Menyetujui Laporan Praeses dapat dijadwalkan untuk memboboti para peserta Sinode Distrik (Bab VIII, Pasal 28 ayat 3.1.a, Peraturan HKBP, Hal 185-186).

Aturan dan Peraturan HKBP
Organisasi yang besar dapat dilihat dari kelengkapan dokumen konstitusi organisasinya (Aturan Peratuan) yang di dalamnya memuat mukadimah, visi-misi, arti, kedudukan, tujuan dan tata cara menjalankan organisasi tersebut. Secara umum, tujuan membuat konstitusi adalah untuk menjelaskan kepada seluruh pemangku kepentingan agar menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan tupoksi.

Setelah amandemen yang ke 3, dari 14 Bab, 23 Pasal Aturan HKBP dan 8 Bab, 31 Pasal Peraturan HKBP, ada beberapa catatan yang bisa dikritisi. Catatan Pertama, tentang prinsip. Prinsip adalah cara mengelola atau perilaku organisasi dari pejabat organisasi untuk mencapai keberhasilan Visi - Misi. Dari Pembukaan Aturan dan Peraturan 2002, hingga Amandemen III, (Hal 11 dan 16) Prinsip Melayani bukan Dilayani (Markus 10 : 45) dan Menjadi garam dan Terang (Matius 5 : 13-14) sangat tepat dipertahankan sebagai Prinsip. Sedangkan sikap inklusif, dialogis, terbuka, kasih dan cara-cara tanpa kekerasan, transparansi, akutabilitas, keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan akan menunjukkan tata kelola HKBP yang baik dan bersifat gerejawi.

Catatan Kedua adalah, tentang Badan Penelitian dan Pengembangan HKBP (Bab I Pasal 1 poin 30 Aturan HKBP Hal 25) adalah organ yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan kehidupan jemaat dan masyarakat untuk mengembangkan dan memantapkan pelayanan gereja. Penelitian dan Pengembangan sebaiknya dilaksanakan langsung oleh ke 3 (tiga) Kepala Departemen sesuai dengan kebutuhan masing-masing secara profesional dan dapat juga dilaksanakan oleh STT HKBP atau Universitas HKBP Nommensen. Dengan demikian Optimalisasi Tugas dan Tanggungjawab Kepala Departemen HKBP akan semakin berfungsi untuk melakukan survei dan pemetaan terhadap berbagai hal yang selanjutnya dapat digunakan Ephorus sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Catatan Ketiga adalah urusan mutasi Pendeta. Dari 19 point uraian tugas Ephorus HKBP (Bab IV, Pasal 11.1.1 Peraturan HKBP, Hal 113) tak 1 (satu) pun uraian tugas itu yang memberikan tugas kepada Ephorus untuk memutasi Pendeta. Sangat berseberangan dengan tugas point b tentang Tugas Ephorus, yang menugaskan Ephorus melaksanakan pembinaan terhadap pelayan-pelayan tahbisan dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan mereka melaksanakan tugas-tugas pelayanannya terutama dalam pelayanan firman dan penggembalaan. Sesuai dengan Aturan Peraturan, urusan mutasi adalah kewenangan pada Pimpinan HKBP berdasarkan keputusan Komisi Pengembangan Sumber Daya Pelayan (Bab VII, Pasal 26 Point 1.5.a Peraturan HKBP, Hal 162).

Catatan Keempat, adalah Tentang Majelis Pekerja Sinode (MPS), Pada Aturan HKBP tentang Ketentuan Umum (hal 24) disebutkan bahwa MPS adalah rapat yang bekerja untuk merencanakan dan melaksanakan keputusan Sinode Godang melalui Pimpinan HKBP yang dipimpin oleh Ephorus. MPS adalah rapat ditingkat pusat untuk mendampingi dan membantu Pimpinan HKBP (Bab IV, Pasal 18 Point 1, Peraturan HKBP, Hal 135). Mencermati tugas MPS sesuai dengan Bab VIII, Pasal 28 Tentang Jenis Rapat Point 4.2 , Hal 192-194, maka agak rancu dengan Komposisi Keanggotaan MPS yang sistem komposisi keanggotaannya berbeda-beda. Ada MPS karena posisi jabatannya (hasil pengangkatan) dan MPS yang dipilih di Sinode Distrik yang akan berakhir pada saat terpilihnya Anggota MPS yang baru di Sinode Distrik. Dapat disimpulkan bahwa MPS dengan kewenangan yang seakan-akan besar yang memiliki tugas 23 item dan jumlah komposisi 87 orang (64 dipilih) tidak bersifat lembaga karena dia ada ketika ada rapat dan tidak memiliki ketua.

Catatan Kelima, yakni tentang Tugas Sinode Distrik untuk Memilih Calon Praeses dan Calon Utusan Sinode Godang dengan sistem Proporsional (Juklak AP HKBP 2002 Amandemen III hal 262 dan 304). Dengan model mirip Sistem Preliminary Election ala Amerika ini membuat pemilihan di Sinode Distrik menguras tenaga dan mengarah terjadinya polarisasi. Aturan Peraturan dengan sistem proporsional sebenarnya bermaksud untuk melakukan seleksi terhadap para Pendeta, Sintua dan Warga Jemaat yang akan menjadi Utusan Sinode Godang. Artinya Sebagian perhelatan Sinode Godang sudah dipindahkan ke Sinode setiap Distrik yang sesungguhnya tidak terpisahkan.

Dengan demikian, Aturan Peraturan HKBP Amandemen ke 3 tentang sistem proporsional tidak membuat arah dan Kebijakan Pimpinan HKBP menjelang Sinode Godang berjalan abnormal. Tetapi akan memastikan bahwa Sinode Godang akan berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan tugas Sinode Godang dimana jadwal, agenda dan bahan-bahannya ditetapkan oleh Rapat Pimpinan HKBP. (Juklak AP HKBP 2002 Amandemen III Hal 309 Point 4.1.d)
Selamat Ber Sinode Godang !. (c)