4 Tahun Lebih Sudah Inkrah, HKTI Sumut Desak PN Lubukpakam Eksekusi Lahan


666 view
4 Tahun Lebih Sudah Inkrah, HKTI Sumut Desak PN Lubukpakam Eksekusi Lahan
Foto.Dok/HKTI Sumut
ORASI : HKTI Sumut saat melakukan orasinya meminta PN Lubukpakam melaksanakan eksekusi terhadap lahan yang sudah inkrah, Jumat (4/12/2020) di PN Lubukpakam. 
Lubukpakam (SIB)
HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Sumut, mendesak agar Pengadilan Negeri (PN) Lubukpakam, segera melaksanakan eksekusi terhadap lahan objek sengketa yang sudah berkekuatan hukum (inkrah), terhadap lahan seluas 464 hektar di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjungmorawa Kabupaten Deliserdang.

Desakan itu disampaikan Ketua HKTI Sumut, Syafrizal dampingi Erwin Ramadani perwakilan petani bersama seratusan petani, setelah 4 tahun lebih sudah diputuskan Mahkamah Agung (MA) RI, saat mendatangi PN Lubukpakam, Jumat (4/12/2020).

Menurutnya, sebelumnya perkara perdata itu sudah dimenangkan pihak Rokani dan kawan-kawan (dkk) dengan putusan PN Lubukpakam dengan nomor 05/Pdt/2011/PN/LP tertanggal 9 September 2011, terhadap lahan seluas 464 hektar di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjungmorawa, atas gugatannya terhadap PTPN II Tanjungmorawa.

Selanjutnya putusan banding Nomor 437/PDT/2011/PT.Mdn tanggal 6 Maret 2012, putusan kasasi di tingkat Mahakamah Agung Nomor 39K/Pdt/2013 tanggal 15 Agustus 2013, dan putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh MA Nomor 508 PK/Pdt/2015 tanggal 18 Februari 2016.

Berdasarkan putusan itu, pemilik lahan Rokani dkk, sudah 5 kali mengajukan permohonan eksekusi ke PN Lubukpakam yaitu 24 November 2014, 29 Maret 2016, 16 Juni 2017, 7 Desember 2018 dan terakhir 19 Desember 2019, namun PN Lubukpakam belum melaksanakan putusan yang sudah inkrah terhadap objek perkara telah diletakkan sita jaminan Nomor 05/CB/2011/05/Pdt.G/2011/PN-LP.

Disebutkan, Desember 2018, PTPN II melakukan tindakan penguasaan lahan terhadap lahan yang sudah dikuasai dan diusahai Rokani dkk. Atas tindakan itu, PN Lubukpakam mengadili dan memutuskan pidana cepat, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan menguasai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya.

Dengan itu, HKTI Sumut menyatakan tidak terdapat alasan hukum untuk menghalangi Rokani dkk, sebagai warga negara mendapatkan hak-haknya atas tanah tempat mencari nafkah sehari-hari.

Sementara Jurubicara PN Lubukpakam Anggalanton B Manalu, ketika dikonfirmasi SIB melalui WhatsApp nya, Minggu (6/12/2020), mengatakan lahan itu belum dieksekusi karena adanya perkara Nomor 80/Pdt.G/2017/PN.Lbp, di lahan yang sama, saat ini sedang diperiksa tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. “Agar putusannya tidak tumpah tindih” jelasnya. (*).

Penulis
: Lisbon Situmorang
Editor
: bantors@hariansib.com
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com