Agun Gunandjar : Penanganan Terorisme dan Radikalisme Harus Bergeser dari Refresif Menjadi Preventif


167 view
Foto Dok Jamida Habeahan
Agun Gunandjar Sudarsa
Jakarta (harianSIB.com)

Aggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa berpendapat, penanganan terorisme dan radikalisme harus bergeser dari sikap refresif menjadi preventif.

Sebab, akhir-akhir ini aksi kekerasan, teror dan tindakan anarkis lainnya, lebih banyak muncul dalam pemberitaan baik media cetak, elektronik maupun media sosial (medsos) lainnya yang sifatnya represif daripada tindakan preventif.

Agun Gunanjar Sudarsa, yang juga Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI menyatakan hal itu kepada wartawan dalam diskusi 4 Pilar bertajuk Penanaman Nilai Nilai Kebangsaan Untuk Menangkal Radikalisme bagi Generasi Muda, Senin (5/4/21), di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Kita bisa melihat pemberitaan kegiatan dan program-program pemerintah termasuk bagaimana tindakan Densus Polri yang sifatnya refresif, ” kata Agun Gunanjar sambil menambahkan upaya -upaya penangkalan bahaya radikalisme kelihatannya tidak akan pernah bisa tuntas dan selesai bahkan persoalan-persoalannya terus tumbuh.

Apalagi, fungsi representative yang dijalankan oleh partai politik (parpol) sampai sekarang ini lebih banyak kelihatan daripada preventif.

Ia menyambut baik bahkan mengapresiasi adanya diskusi, mengenai aksi teror terkait peristiwa di Makasar dan di Mabes Polri belum lama ini yang sangat mengagetkan semua pihak

Semakin kaget lagi karena pelaku di Mabes Polri adalah seorang wanita lajang dan usianya masih 25 tahun sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Divisi Humas Mabes Polri.

Hal ini menunjukkan ada kecendrungan bahwa gejala-gejala aksi teror dilakukan secara personal tidak lagi dalam kelompok.

Sebagai anggota MPR, Agun Gunanjar juga menyinggung tentang sosialisasi 4 pilar yang dilakukan MPR RI yang kewenangannya sangat terbatas, termasuk anggarannya.

Menurut Agun, sampai hari ini pada aspek lembaga Partai Politik dalam menjalankan fungsi representative, justru terjadi “polarisasi ideologi nasional kebangsaan”.

Akibatnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dan dikeluarkan adalah kebijakan yang tidak responsif terhadap aspirasi keinginan publik, sehingga selalu muncul pro dan kontra.

Artinya, sempat terjadi tarik-menarik kepentingan dua pihak yang saling bertentangan atau berlawanan. Padahal, upaya perlindungan terhadap wanita, terhadap anak anak menjadi kebutuhan dalam konteks demokrasi kekinian, dan terkait lagi dalam konteks digitalisasi dan lain sebagainya. (*)

Penulis
: Jamida Habeahan
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com