Anggota DPRD SU : Investigasi Penyebab Ratusan Ton Ikan Mati di Danau Toba Jangan "Ecek-ecek"


228 view
Anggota DPRD SU : Investigasi Penyebab Ratusan Ton Ikan Mati di Danau Toba Jangan "Ecek-ecek"
Foto Dok
Jonius Taripar HutabaratParlaungan Simangunsong
Medan (SIB)
Kalangan DPRD Sumut mengingatkan Dinas KP (Kelautan dan Perikanan) Sumut agar dalam melakukan investigasi penyebab matinya ratusan ton ikan di KJA (Keramba Jaring Apung) perairan Danau Toba Desa Pangururan, Kabupaten Samosir, jangan "live servis" atau "ecek-ecek".

Peringatan itu dikatakan anggota Komisi A DPRD Sumut Jonius Taripar P Hutabarat, dan Sekretaris Komisi D Parlaungan Simangunsong, kepada wartawan, Senin (26/10/2020), di DPRD Sumut menanggapi investigasi yang dilakukan Dinas KP Sumut terhadap matinya ratusan ton ikan di Danau Toba.

"Kita berharap Dinas KP Sumut agar lebih serius melakukan investigasi penyebab matinya ikan di Danau Toba, sebab kejadian ini sudah berulang-kali terjadi dan tentunya sudah berulang kali pula dilakukan investigasi. Tapi sampai sekarang tidak diketahui publik apa penyebabnya secara pasti," ujar Jonius.

Seharusnya, tambah Parlaungan, hasil investigasi Dinas KP Sumut ditindaklanjuti dengan merekomendasikan penutupan KJA di Danau Toba, jika memang penyebab terjadinya kematian ikan akibat pencemaran air oleh pakan ternak ikan yang semakin menumpuk.

"Dinas KP Sumut harus transparan menyampaikan ke publik, apa penyebab Danau Toba terjadi pendangkalan dan dasar perairan menjadi berlumpur, sehingga ikan-ikan mati. Kita mencurigai, akibat banyaknya pakan ternak ikan setiap harinya ditumpahkan ke Danau Toba, sehingga terjadi pencemaran," kata Parlaungan.

Jika memang benar penyebab ikan mati di Danau Toba akibat buruknya kualitas air, kata Jonius dan Parlaungan, sebaiknya Dinas KP Sumut harus bergerak cepat merekomendasikan kepada Gubernur Sumut dan Kementerian KP di Jakarta untuk menutup seluruh KJA yang beroperasi di perairan Danau Toba.

"Mari kita selamatkan Danau Toba dari aksi-aksi pencemaran dan bagi KJA yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Presiden No81/2014 tentang rencana tata ruang kawasan Danau Toba sekitarnya, segera rekomendasikan ditutup," tegas Parlaungan.

Diakhir keterangannya, Jonius Taripar menegaskan, lembaga legislatif menunggu hasil investigasi yang dilakukan Dinas KP Sumut sekaligus tindak-lanjut dan solusinya untuk penyelamatan Danau Toba, agar masyarakat tidak menganggap setiap dilakukan investigasi hanya sebagai kerjaan "lepas rodi".(*).

Penulis
: Firdaus Peranginangin
Editor
: wilfred@hariansib.com/donna@hariansib.com
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com