BPN dan PTPN 2 Tidak Dapat Tunjukkan Letak dan Batas Areal HGU No 111/Helvetia


921 view
BPN dan PTPN 2 Tidak Dapat Tunjukkan Letak dan Batas Areal HGU No 111/Helvetia
Foto Dok
Sidang Lapangan : Majelis Hakim PTUN Medan menggelar sidang lapangan perkara gugatan pembatalan Sertifikat HGUNo 111/Helvetia, di Pasar 4, Desa Helvetia Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang, baru-baru ini.
Belawan (SIB)
Untuk memperjelas alasan dan materi gugatan yang diajukan Kliwon, Saruhum Sinaga, Efendi Ketaren dan kawan-kawan atau warga Pasar 4 hingga Pasar 11 Desa Helvetia dan Desa Manunggal yang tergabung dalam Aliansi Tanah Bersama Labuhan Deli (ATBLD) dan Forum Lintas Agama Masyarakat Kecamatan Labuhan Deli (FLAMKLD) melawan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deliserdang dan PTPN 2 selaku tergugat intervensi, Majelis Hakim PTUN Medan menggelar pemeriksaan setempat atau sidang lapangan perkara No 169/TUN/2020/PTUN Mdn terkait pembatalan Sertifikat Guna Usaha (HGU) No 111/Helvetia atas nama PTPN 2, baru-baru ini.

Hal tersebut dikatakan Ramses Kartago SH, selaku kuasa hukum para pemohon dalam keterangan pers tertulisnya yang diterima wartawan, Senin (8/2/2021).
Lebih lanjut dikatakannya, pemeriksaan setempat yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Pengky Nupanji SH tersebut dihadiri kuasa hukum para penggugat, BPN Deliserdang selaku tergugat dan PTPN 2 bersama kuasa hukumnya selaku tergugat intervensi II, di Pasar 4, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang, diikuti puluhan warga.

Disebutkan, dalam sidang lapangan itu, secara acak beberapa tempat seperti sejumlah rumah ibadah, SMAN 1 Labuhan Deli, Puskesmas didatangi ketua majelis hakim.

Pada sidang lapangan, pihak PTPN 2 dan kuasa BPN Deliserdang mengakui areal yang saat ini dikuasai para penggugat dan masyarakat termasuk dalam areal HGU No 111/Helvetia, yang terbentang mulai dari Pasar 4, Desa Helvetia hingga Pasar 11, Desa Manunggal. Lahan itu sejak 1997 hingga saat ini, sudah didiami masyarakat, bahkan ada pensiunan perusahaan perkebunan yang mendiaminya sebagian sejak tahun 1970.

Kuasa hukum penggugat juga mengatakan, berdasarkan pengakuan BPN Deliserdang dan PTPN 2 pada persidangan, Sertifikat HGU No 111/Helvetia merupakan penggabungan dari 3 sertifikat yakni, Sertifikat HGU No 44/Helvetia, diterbitkan 19 Juni 2003, surat ukur nomor 446/Helvetia, Sertifikat HGU No 45/Helvetia, tanggal 19 Juni 2003, surat ukur 447/Helvetia dan Sertifikat HGU No 84, tanggal 19 Juni 2003 dengan surat ukur nomor 451/Helvetia.

Pada kenyataannya sesuai dengan bukti, katanya, Sertifikat HGU No 111 yang diajukan PTPN 2 merupakan penggabungan dari empat sertifikat yakni Sertifikat HGU No 43, 44, 45 dan nomor 4386 yang masing-masing terbit tanggal 19 Juni 2003 dan tanggal 20 Juni 2003, sehingga seharusnya surat ukur yang digabungkan sebanyak 4 surat.

Selain itu, menurut kuasa hukum penggugat, tanggal terbitnya Sertifikat HGU No 111/Helvetia dengan tanggal terbitnya empat sertifikat yang digabungkan tersebut, hanya beda satu hari, bahkan salah satu sertifikat, sama terbitnya dengan HGU No 111. Padahal untuk penggabungan sertifikat tersebut harus dilakukan pengukuran dan diterbitkan surat ukurnya dan tidak mungkin dapat dilaksanakan dalam satu hari.
Selain itu, pihak BPN Deliserdang belum dapat menunjukkan/ membuktikan dipersidangan surat ukur Sertifikat HGU No 111/Helvetia.

Dalam persidangan, pihak BPN Deliserdang dan PTPN 2 mengakui dari 1.128, 35 hektar luas Sertifikat HGU No 111/Helvetia pada tahun 2016 atau kurang lebih seluas 295,01 hektar telah dipisahkan, sehingga terbit Sertifikat HGU 5361/Helvetia dengan surat ukur No 74/Helvetia/2016 atas nama PT PN 2, sehingga sisa areal HGU No 111/Helvetia menjadi seluas 833, 34 haktar.
Namun saat dilangsungkan sidang lapangan BPN Deliserdang dan PT PN 2, tidak dapat menunjukkan letak dan batas-batas sisa areal HGU No 111/Helvetia. Selain itu, pihak tergugat juga belum dapat menunjukkan Sertifikat HGU No 5361/Helvetia dan surat ukurnya.

Kuasa hukum pihak penggugat juga mengatakan, setelah pemeriksaan setempat tersebut, dijadwalkan sidang akan kembali digelar pada Kamis (11/2/2021), dengan agenda bukti surat para pihak dan saksi penggugat.(*)

Penulis
: Pally S
Editor
: Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com