DPC GBNN Minta Mendagri Tunda Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Karo Terpilih 16 April


477 view
DPC GBNN Minta Mendagri Tunda Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Karo Terpilih 16 April
(Foto : harianSIB.com/Firdaus Peranginangin)
Tunda : Pengurus DPC GBNN Soni Ginting,  Eros Sinulingga, Joel Sembiring serta  sejumlah kuasa hukumnya S Firdaus Tarigan,  Imran Sinulingga dan Ronald Abdi Negara Sitepu meminta Mendagri dan Gubernur Sumut menunda pelantikan Bupati/Wakil Bupati Karo terpilih, Senin (12/4/2021), di DPRD Sumut. 
Medan (harianSIB.com)

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Garda Bela Negara Nasional (GBNN) meminta Mendagri dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menunda pelantikan Bupati/Wakil Bupati Karo terpilih Cory S Sebayang/Theophilus Ginting, yang direncanakan 16 April 2021, karena masih ada proses gugatan/laporan pengaduan terkait Pilkada Karo 2020 di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Paslon Bupati/Wakil Bupati Karo nomor urut 1 Josua Ginting masih menggugat di DKPP terkait syarat pencalonan Bupati Karo dan Wakil Bupati Karo terpilih. Kita minta Mendagri dan Gubernur Sumut menunda dulu pelantikannya," tegas pengurus DPC GBNN, Soni Husni Ginting kepada wartawan di DPRD Sumut, Senin (12/4/2021), seusai menyampaikan surat tembusan ke pimpinan DPRD Sumut.

Soni Ginting didampingi pengurus GBNN lainnya yang juga anggota tim pemenangan Paslon Bupati Karo nomor urut 1 Josua Ginting, Eros Sinulingga, Joel Sembiring serta sejumlah kuasa hukumnya S Firdaus Tarigan, Imran Sinulingga dan Ronald Abdi Negara Sitepu berharap Gubernur Sumut menyahuti penundaan pelantikan tersebut.

Surat permohonan penundaan pelantikan tersebut juga dilayangkannya ke KPUD Sumut, Bawaslu Sumut, Kapolda Sumut hingga Presiden RI, dengan harapan agar aspirasi mereka diakomodir.

"Sebab berdasarkan surat PN Kabanjahe 16 Februari 2021 yang menerangkan surat keterangan PN Kabanjahe No 1408/SK/HK/08/2020/PN/KBJ 4 September 2020 yang ditandatangani Ketua PN Kabanjahe Dr Dahlan SH MH, tidak tercatat dalam buku Register Pendaftaran Surat Keterangan di PN Kabanjahe," katanya.

Alasannya, tambah Sinulingga, pada 4 September 2020, Dr Dahlan SH MH tidak lagi menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sehingga Surat Keterangan Nomor :43/SK/HK/09/2020/PN Kbj 08 September 2020 atas nama Cory Sriwaty Sebayang yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe serta Surat Keterangan Nomor : 44/SK/HK/09/2020/PN Kbj tanggal 08 September atas nama Theopilus Ginting yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak sah," jelas Soni.

Surat tersebut tidak sesuai dengan format surat keterangan sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016.

"Jadi berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah kami sampaikan tersebut, kami juga meminta Cory Sebayang dan Theopilus Ginting tidak hanya dibatalkan pelantikannya. Namun harus didiskualifikasi pencalonannya dalam Pilkada Karo 2020," tegasnya.

Ditambahkan Soni Ginting, permohonan dan penyampaian sejumlah pelanggaran yang dilakukan Paslon Bupati/Wakil Bupati terpilih seluruhnya telah dilayangkannya ke DKPP dan pada 16 April 2021 ini, DKPP telah mengundang DPC GBNN untuk hadir menyelesaikan pengaduan mereka.(*).
Penulis
: Firdaus Peranginangin
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com