DPRD SU: Pemprov Sumut Harus Tegas Terhadap Perusahaan Bandel Tidak Mau Bayar PAP


488 view
DPRD SU: Pemprov Sumut Harus Tegas Terhadap Perusahaan Bandel Tidak Mau Bayar PAP
Foto Dok/Zeira Salim Ritonga
Zeira Salim Ritonga

Medan (SIB)

Sekretaris Fraksi Nusantara DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mengingatkan Pemprov Sumut harus bertindak tegas terhadap perusahaan bandel yang tetap tidak mau membayar PAP (Pajak Air Permukaan) ke kas daerah. Sebab, pajak tersebut merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya guna meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

"Kita melihat selama ini Pemprov Sumut kurang tegas memungut PAP sehingga banyak perusahaan besar menunggak alias tetap membandel tidak mau membayar kewajibannya, sehingga daerah merasa dirugikan," ujar Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Jumat (25/9/2020), ketika dihubungi melalui telepon di Medan.

Akibatnya, tambah politisi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Sumut ini, Pemprov Sumut hanya menetapkan target PAP di P-APBD Sumut TA 2020 sebesar Rp29,540 juta. Jauh berkurang, jika dibandingkan dengan jumlah PAP di APBD 2020 sebesar Rp500 juta atau ada selisih Rp120,5 juta lebih.

Berkaitan dengan itu, tambah Wakil Ketua Komisi B ini, sudah saatnya Pemprov Sumut bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang membandel membayar kewajiban PAP, karena sektor tersebut sangat strategis untuk menambah PAD.

Zeira mencontohkan salah satu perusahaan BUMN di Sumut, yakni PT Inalum hingga saat ini masih tersangkut PAP yang nilainya sangat signifikan diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun, terhitung PAP 2013-2017. Pemprov Sumut harus upayakan penagihannya.

“Kita heran mengapa kewajiban (tunggakan) PAP ini hingga kini belum dibayar. Walaupun saat ini dalam proses hukum di pengadilan, hendaknya PT Inalum menyetornya ke Pemprov Sumut sebahagian, karena sampai kapanpun tidak akan dihapus kewajiban tersebut," tegas Zeira.

Seperti diketahui, tambah politisi vokal ini, PAP merupakan jenis pajak provinsi yang dikenakan atas penggambilan/pemanfaatan air permukaan dan ketentuan tentang Pajak Air Permukaan ini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemudian Pemprov Sumut mengaturnya dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pergub No 24/2011 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air.

Dalam Pergub tersebut, khususnya Pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa berdasarkan produksi listrik yang dihasilkan dengan harga dasar air (HDA) yang dikenakan sebesar Rp75 per kWh. Dari dasar hitungan selama 2013-2017, PT Inalum tertunggak sebesar Rp 2,3 triliun.

Namun, tandas Zeira, PT Inalum punya pandangan berbeda terkait pola perhitungan antara versi hitungan Pemprov Sumut dengan versi hitungan Inalum. Pemprov Sumut menghitung pajak APU Inalum dengan menggunakan tarif Wajib Pajak Golongan Industri, sedangkan Inalum menggunakan tarif khusus untuk BUMN.(*).

Penulis
: Firdaus Peranginangin
Editor
: wilfred@hariansib.com/donna@hariansib.com
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com