DPRD SU: R-APBD TA 2021 Rp13,7 T Perlu Dikritisi Pengalokasiannya Agar Berpihak ke Rakyat

SiLPA Tahun 2020 Sebesar Rp207 Miliar Diplot Untuk Penyertaan Modal ke BUMD

268 view
DPRD SU: R-APBD TA 2021 Rp13,7 T Perlu Dikritisi Pengalokasiannya Agar Berpihak ke Rakyat
Foto Dok Firdaus Peranginangin
Zeira Salim Ritonga
Medan (SIB)
Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mengajak seluruh elemen masyarakat Sumut untuk mengkritisi R-APBD Sumut Tahun Anggaran 2021 yang nilai totalnya Rp13,7 triliun yang sudah diajukan Pemprov Sumut ke DPRD Sumut, agar pengalokasiannya berpihak kepada rakyat dan pembangunan daerah ini.

"Dalam rancangan APBD Sumut TA 2021 yang diajukan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ke DPRD Sumut, masih banyak yang perlu dikritisi, agar pengalokasiannya nantinya mencerminkan keberpihakannya kepada masyarakat dan pembangunan di Sumut," ujar Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Minggu (22/11/2020) melalui telepon di Medan.

Dijelaskan Zeira yang juga anggota Banggar (Badan Anggaran) ini, dari Rp13,7 triliun nilai total APBD 2021, hanya Rp1 triliun yang dialokasikan untuk belanja modal atau hanya 8 persen dari nilai total APBD, sehingga perlu lebih ditingkatkan lagi, agar terjadi keseimbangan pembangunan.

"Sementara untuk belanja penyertaan modal untuk perusahaan yang tergabung dalam BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), tergolong besar mencapai Rp 207 miliar yang diplot dari SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tahun 2020. Padahal SiLPA tersebut belum ada hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ujarnya.

Dari Rp207 miliar total penyertaan modal ke perusahaan BUMD tersebut, tambah Zeira, PT Bank Sumut memperoleh kucuran dana sebesar Rp100 miliar, PT Perkebunan Sumut sebesar Rp 80 miliar, PT PDAM Tirtanadi sebesar Rp11 miliar, PT AIJ (Aneka Industri dan Jasa) Rp6 miliar dan PT Dhirga Surya Rp10 miliar.

"Jumlah penyertaan modal tersebut sebaiknya ditelaah dulu, perusahaan mana yang benar-benar membutuhkan. Misalnya, PT PDAM Tirtanadi hendaknya tidak perlu lagi diberi penyertaan modal, karena uang yang tertahan di kas perusahaan itu hampir mencapai Rp300 miliar yang belum digunakan," katanya.

Jika kas yang tertahan sebesar Rp300 miliar pun sampai saat ini belum digunakan, tambah politisi PKB Sumut ini, untuk apa lagi diberikan penyertaan modal, karena akan percuma kalau tidak digunakan secara maksimal.

Zeira bahkan mengusulkan, agar penyertaan modal ini lebih baik ditampung di P-APBD 2021 mendatang, setelah keluarnya audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) secara final dan R-APBD ini sebaiknya difokuskan kepada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah terkena refocusing untuk penanggulangan Covid-19.

"Pedoman penyusunan APBD 2021 harus sesuai mekanisme Permendagri No 64 Tahun 2020, jangan lagi menunda-nunda waktu atau menggampang-gampangkan mekanisme pembahasannya, sehingga tidak bisa secara detail meneliti program-program belanja di APBD Sumut TA 2021," katanya.(*).

Penulis
: Firdaus Peranginangin
Editor
: Robert@hariansib.com/Eva Rina P
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com