DPRD SU Kecewa Gubernur Abaikan Rekomendasi Pansus Tunda Adaptasi Baru di Sumut


333 view
Dimas Tri Adji /dr Poaradda Nababan SpB
Medan (SIB)
Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Sumut kecewa Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang mengabaikan rekomendasi Pansus untuk menunda pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru (new normal) di Sumut, mengingat kasus Covid-19 cenderung meningkat.

Kekecewaan itu disampaikan anggota Pansus Covid-19 DPRD Sumut Dimas Tri Adji dan dr Poaradda Nababan kepada wartawan, Rabu (5/8/2020), di DPRD Sumut menanggapi pernyataan Gubernur Sumut terkait mulai diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru di Sumut.

"Sebaiknya Gubernur membuka ruang komunikasi terhadap Pansus Covid-19 atau seluruh anggota dewan, bukan serta-merta mengabaikan rekomendasi Pansus dengan memaksakan penerapan adaptasi kebiasaan baru," kata Dimas Tri Adji.

Ditambahkan Dimas yang juga Ketua Komisi E ini, berdasarkan hasil kunjungan Pansus ke kabupaten/kota, belum saatnya diberlakukan adaptasi kebiasaan baru, mengingat jumlah kasus Covid-19 masih menunjukkan tren peningkatan, sehingga perlu pematangan dan kehati-hatian dalam pemberlakuannya.

Selain itu, tambah politisi Partai NasDem ini, Gubernur Sumut dalam menentukan penerapan adaptasi kebiasaan baru untuk wilayah Sumut, seharusnya mengundang berbagai tokoh melakukan diskusi, sehingga penerapannya bisa berjalan secara matang dan penuh pertimbangan.

Berkaitan dengan itu, Dimas dan Poaradda mengatakan, Pansus Covid-19 akan menyurati Gubernur Sumut untuk mempertanyakan perihal diabaikannya hasil rekomendasi Pansus yang meminta kepada orang nomor satu di Sumut itu mempertimbangkan secara masak pemberlakuan new normal.

"Catatan-catatan dan rekomendasi Pansus sangat penting dijawab Gubernur Sumut, karena merupakan aspirasi masyarakat di sejumlah kabupaten/kota yang pada intinya menyatakan belum tepat diberlakukan adaptasi kebiasaan baru di Sumut," tambah Poaradda.

Namun demikian, tambah Dimas dan Poaradda, walaupun Pergub (Peraturan Gubernur) Sumut tentang New Normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru sudah diberlakukan bagi seluruh masyarakat Sumut, bagi kabupaten/kota yang belum siap menerapkannya bisa menolaknya.

"Setiap daerah tidak memiliki kondisi yang sama terkait penyebaran Covid-19. Jadi tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru. Apalagi di era otonomi daerah saat ini, tidak bisa dipaksakan mengikuti keinginan provinsi," ujar Dimas.(*).



Penulis
: Firdaus Peranginangin
Editor
: wilfred@hariansib.com/donna@hariansib.com
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com