DPRD SU Kecewa Pemprov Coret Anggaran Pemulihan Kawasan Hutan Gundul Dibabat Mafia


211 view
Foto Dok
Zeira Salim Ritonga 
Medan (SIB)
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mengaku sangat kecewa terhadap Pemprov Sumut yang sudah dua kali mencoret anggaran di APBD Sumut, untuk pemulihan (menghijaukan kembali) seluruh kawasan hutan yang sudah digunduli dan dikuasai para mafia hutan, sehingga mereka "bersorak-sorai" melihat ketidakberdayaan pemerintah melakukan tindakan tegas.

"Kita di DPRD Sumut sudah dua kali mengajukan pengalokasian anggaran di APBD Sumut (baik APBD 2020 dan 2021) untuk biaya pemulihan seluruh kawasan hutan yang dibabat dan digarap para mafia hutan bersama kelompoknya. Tapi selalu dicoret dengan alasan belum urgen," tandas Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Minggu (14/3/2021) melalui telepon menanggapi keberingasan para perambah menghancurkan dan menguasai kawasan hutan lindung.

Dengan demikian, tandas Bendahara DPW PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Sumut ini, dipastikan kawasan hutan di daerah ini akan habis diluluh-lantakkan para perambah, karena Pemprov Sumut Cq Dishut (Dinas Kehutanan) Sumut bersama Polhut (Polisi Kehutanan) tidak mampu menjaga hutan, dengan alasan keterbatasan personil Polhut yang jumlahnya hanya beberapa orang saja.

"Keterbatasan personel Polhut ini tetap menjadi alasan klasik Dinas Kehutanan Sumut terkait semakin meluasnya kerusakan hutan di sejumlah daerah di Sumut, baik di Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Tapsel, Simalungun, Kabupaten Langkat dan lainnya," tandas Zeira Salim.

Tindak Tegas
Berkaitan dengan itu, Zeira Salim meminta Kapoldasu Irjen Pol Drs Panca Putra Simanjuntak MSi untuk segera menindak tegas para mafia perambah hutan di Sumut, karena akhir-akhir ini gebrakan mereka merusak dan menguasai kawasan hutan semakin tak terkendali.

"Faktanya, hutan konservasi di kawasan Laugedang Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deliserdang perbatasan Karo sudah ribuan hektar luluh-lantak dan lahannya sudah diperjualbelikan, tapi tidak ada tindakan dari instansi terkait, sehingga besar harapan masyarakat dan legislatif agar menjadi perhatian serius Pak Kapoldasu," tambah Zeira.

Begitu juga kawasan hutan Tahura (Taman Hutan Raya) di Desa Kutarayat Kecamatan Namanteran Karo (persisnya berada di jalan tembus Karo-Langkat) sudah dikuasai masyarakat dan oknum pejabat serta sudah berdiri rumah kayu (villa mewah) tanpa ada tindakan dari Dishut Sumut.

"Kita yakin, jika Pak Kapoldasu memerintahkan jajarannya untuk membersihkan kawasan hutan dari penguasaan mafia hutan, dipastikan seluruh kawasan hutan yang sudah menjadi areal pertanian, perkebunan dan villa mewah akan bisa terselamatkan dan dikembalikan menjadi hutan lindung," tandas Zeira.(*).
Penulis
: Firdaus Peranginangin
Editor
: Robert/Eva Rina P
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com