F-PKS DPRDSU Kritisi Gubernur Terkait Banyaknya Pejabat Status Plt dan Rangkab Jabatan


302 view
F-PKS DPRDSU Kritisi Gubernur Terkait Banyaknya Pejabat Status Plt dan Rangkab Jabatan
Misno Adisyah Putra 
Medan (SIB)
Fraksi PKS DPRD Sumut mengkritisi kinerja Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terkait masih banyaknya pejabat di jajaran Pemprov Sumut yang berstatus Plt (Pelaksana Tugas) maupun rangkap jabatan, sehingga perlu segera dievaluasi atau didefinitifkan dengan pejabat yang profesional.

"Fraksi PKS berharap agar Gubernur Sumut segera mengevaluasi sekaligus mengisi seluruh pejabat yang masih Plt tersebut, agar kinerja pemerintahan bisa berjalan lebih optimal dalam upaya mencapai target yang sudah ditetapkan," ujar Ketua Fraksi PKD DPRD Sumut Drs Misno Adisyah Putra kepada wartawan, Kamis (18/62020) di DPRD Sumut.

Menurut Misno, Fraksi PKS juga sudah menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna dewan terkait pembahasan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur Sumut TA 2019 dan berharap agar Edy Rahmayadi segera menindaklanjutinya demi tercapainya visi misi gubernur untuk menjadikan Sumut bermartabat.

Berdasarkan data yang diperoleh wartawan dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Sumut, tercatat 11 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di jajaran Pemprov Sumut dipimpin pejabat berstatus Plt (Pelaksana Tugas) dan ada juga yang rangkap jabatan.

Soroti
Disamping mengkritisi soal Plt maupun rangkap jabatan, ujar Misno, F-PKS juga menyoroti beberapa realisasi capaian yang masih jauh dari target yang ditetapkan Pemprov Sumut.

"Terutama bidang ekonomi, gubernur harus lebih serius membuat langkah-langkah taktis dalam upaya pemenuhan target PAD yang telah dicanangkan, serta menutup celah-celah kebocoran," tambahnya.

Selain itu, ujar Misno di bidang kesehatan, F- PKS merekomendasikan kepada gubernur dan jajarannya untuk segera mengevaluasi program-program di bidang kesehatan yang terkait dengan perbaikan gizi masyarakat, terkhusus balita.

Bidang pendidikan, tambah Misno, F-PKS memberikan catatan terkait ketersediaan SMA dan SMK yang masih sangat kurang, jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Idealnya minimal ada 1 SMA/SMA Negeri di setiap kecamatan di Sumut.

Selanjutnya, F-PKS juga menyoroti soal nilai tukar petani di Sumut, Pemkab/Pemko harus lebih serius mengatasinya dan tidak boleh ada monopoli perdagangan atas komoditas yang sebenarnya dikuasai oleh rakyat. Apalagi penduduk Sumut mayoritas menggantungkan hidupnya sebagai pelaku usaha tani.(*).


Penulis
: Firdaus Peranginangin
Editor
: Robert
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com