Masyarakat Membludak Datangi Pasar Murah

GMKI: Pemprovsu Langgar Maklumat Kapolri


294 view
GMKI: Pemprovsu Langgar Maklumat Kapolri
Dok/Gito
Gito Pardede
Medan (SIB)
Masyarakat membludak mendatangi pasar murah yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) di tengah pandemi Covid-19 di Gedung Serba Guna, Jalan Williem Iskandar No 9, Kenangan Baru, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Minggu (17/5/2020).

Kondisi ini dinilai dapat menyebabkan penyebaran virus Corona dengan cepat. Hal ini pun mendapat kecaman dari Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah I Sumut-NAD.

Koordinator Wilayah I Sumut-NAD, Gito M Pardede menilai tindakan Pemprovsu dengan mengadakan pasar murah telah melanggar Maklumat Kapolri dan protokol kesehatan. Bahkan dalam pelaksanaan pasar murah itu Pemprovsu tidak memiliki standar dan aturan khusus sehingga kehadiran masyarakat cukup membludak.

"Kita dukung arahan pemerintah selama ini, kita dukung dengan mematuhi untuk work from home, kita dukung pemerintah dengan bergotong royong membagikan sembako demi membantu masyarakat di tengah situasi sulit begini. Tapi pemerintah kita malah melanggar aturannya sendiri. Ya harusnya Pemprovsu punya mekanisme, ini malah panitia mengabaikan maklumat Kapolri dan protokol kesehatan. Kejadian seperti ini bisa menyebabkan penyebaran virus Corona semakin sepat," kata Gito Pardede kepada wartawan di Medan, Senin (18/5/2020).

Protokol kesehatan yang dimaksud Gito ialah standar penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh WHO dan dianut oleh pemerintah Indonesia saat ini dalam segala himbauannya. Protokol kesehatan itu mulai dari penggunaan masker, prosedur cuci tangan, phisycal distancing hingga larangan berkerumun.

Gito menegaskan protokol kesehatan itu tetap harus diikuti. Sebab peraturan ini dibuat bertujuan agar meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

"Seharusnya Pemprovsu memberikan kepastian hukum dalam penerapan protokol kesehatan serta optimalisasi PSBB dalam mencegah bertambahnya angka penyebaran Covid-19, bukan malah melakukan kebijakan pasar murah yang saya kira itu fatal. Dan terkesan ada faktor kepentingan" tegas Gito dalam keterangan resminya.

Kegiatan pasar murah Pemrovsu rencananya digelar selama lima hari ke depan hingga 21 Mei 2020. Upaya pencegahan corona terus disuarakan. Namun implementasinya yang masih menjadi pertanyaan.

Gito juga meminta Pemprovsu memberhentikan kegiatan pasar murah karena akan meningkatkan intensitas penyebaran Covid-19. Dan meminta Polda Sumut juga mengantisipasi kerumunan selama Covid-19 berlangsung.

"Bapak gubernur tolong sampaikan kepada panitia penyelenggara agar memberhentikan pasar murah, jika gubernur tetap akan melanjutkan berarti akan ada kluster baru penularan Covid-19, sedangkan saat ini angkanya terus meningkat perlahan di Sumut. Dan kepada Bapk Polda Sumatera Utara agar mengarahkan anggotanya untuk penertiban kerumunan yang masih tersebar di beberapa titik," ungkap Gito. (*)
Penulis
: Leo Bukit
Editor
: Robert
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com