Jika Usulan Masyarakat Tidak Ditampung, Anggaran Reses DPRDSU Rp 14,5 miliar Bagai Membuang 'Garam ke Laut'


268 view
Jika Usulan Masyarakat Tidak Ditampung, Anggaran Reses DPRDSU Rp 14,5 miliar Bagai Membuang 'Garam ke Laut'
Foto Dok/Meryl Rouly Saragih
Meryl Rouly Saragih
Medan (SIB)

Anggota F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Meryl Rouly Saragih menegaskan, seluruh tenaga, pikiran dan anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan reses dan Kunker (Kunjungan Kerja) 100 anggota dewan ke Dapilnya masing-masing, bagaikan membuang "garam ke laut" alias sia-sia, jika Pemprov Sumut tidak menampung semua usulan atau aspirasi masyarakat yang diserap anggota kegislatif.

Hal tersebut disampaikan Meryl Rouly Saragih kepada wartawan, Kamis (11/3/2021) melalui siaran persnya, menanggapi kurang responnya Pemprov Sumut mengakomodir hasil reses lembaga legislatif, sehingga anggaran reses yang dialokasikan sebesar Rp14,5 miliar seperti membuang "garam ke laut".

“Kami anggota DRPD Sumut telah melakukan tugas menjemput aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Setiap reses tentu membutuhkan sumber daya dan sumber dana yang tidak sedikit. Semua itu akan sia-sia bila berbagai aspirasi yang kami serap dari masyarakat tidak diakomodir," ujar Meryl.

Lebih lanjut ditegaskan srikandi muda Dapil II Medan ini, sebagai anggota dewan selain berfungsi mengawasi kebijakan pemerintah, membuat anggaran dan membuat Perda, juga berkewajiban menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah.

Salah satu mekanisme menyerap aspirasi tersebut melalui kegiatan reses dan Kunker. Jika aspirasi tersebut tidak ditampung oleh pemerintah dalam anggaran tahun berjalan, sesungguhnya pemerintah telah dengan sengaja tidak memandang dan tidak menghargai wakil rakyat.

"Masyarakat menilai wakil rakyat tidak bekerja dan tidak perduli terhadap aspirasi yang mereka sampaikan. Padahal kita sudah mati-matian mengusulkannya melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan dan dalam bentuk bantuan sosial. Tapi Pemprov Sumut sebagai pengguna anggaran tidak mengeksekusi aspirasi tersebut," tegas Meryl.

Berdasarkan catatan Meryl, banyak Pokir yang disampaikan dewan tidak direalisasikan. Padahal Pokir itu sesungguhnya untuk alokasi anggaran pembangunan di semua lini pemerintahan yang sifatnya harus diperjuangkan oleh wakil rakyat, baik itu infrastuktur, ekonomi, pendidikan, sosial dan lain sebagainya.

Selain itu, tambah Meryl, banyaknya aspirasi anggota dewan yang tidak tertampung di APBD menunjukkan Pemprov Sumut tidak memiliki visi dalam membangun Sumut. Tapi sepertinya ingin jalan sendiri dan melakukannya sendiri, sehingga kurang menunjukkan makna dari trias politika.

Untuk membangun suatu daerah, tandas anggota Komisi A ini, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, legislatif, masyarakat dan stakeholder lain. Tanpa itu, Sumut sulit maju, karena seorang pemimpin tidak bisa bekerja sendirian, tapi harus bergandeng tangan dengan berbagai pihak.(*).

Penulis
: Firdaus Peranginangin
Editor
: Robert/Eva Rina P
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com