Kenaikan BBM di Sumut Sengsarakan Rakyat, Gubernur dan Pertamina Diminta Kaji Ulang


338 view
Kenaikan BBM di Sumut Sengsarakan Rakyat,  Gubernur  dan Pertamina Diminta Kaji Ulang
Foto Dok
HM Nezar Djoely ST
Medan (SIB)

Ketua DPW PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Sumut HM Nezar Djoely meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan PT Pertamina untuk mengkaji ulang kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di Sumut, karena dampaknya sangat menyengsarakan rakyat terutama dalam situasi ekonomi yang masih belum stabil akibat pandemi Covid-19.

"Kenaikan harga BBM di Provinsi Sumut per 1 April 2021, sangat menyengsarakan rakyat. Apalagi kenaikan menjalang umat muslim menyambut bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah serta masih mewabahnya pandemi Covid-19," ujar Nezar Djoely kepada wartawan, Jumat (2/4/2021), di Medan.

Seperti diketahui, harga jual BBM di Sumut jenis Pertalite naik sebesar Rp200 per liter mulai 1 April 2021. Bahkan menurut Unit Manager Communication, Relations dan CSR Regional Pertamina Sumbagut Taufikurachman, kenaikan karena perubahan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) khusus bahan bakar non-subsidi menjadi 7,5 persen di Sumut.

Mantan anggota DPRD Sumut ini minta pihak PT Pertamina tidak semena-mena menaikkan harga BBM di Sumut, karena rakyat kecil yang nyata-nyata akan dirugikan, apalagi di masa pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhir.

Menurut Nezar Djoely, jika penyesuaian harga BBM non subsidi tersebut selaras dengan Pergub Sumut Nomor 01/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan PBBKB, seharusnya pihak Pertamina melakukan sosialisasi ke masyarakat daerah ini.

"Kalau alasan kenaikan harga BBM disesuaikan dengan naiknya pajak yang ditentukan Pemprov Sumut ke pihak PT Pertamina, harusnya tidak dilakukan secara mendadak, karena hingga kini masyarakat tidak mengetahui soal kenaikan pajak BBM yang ditentukan ke pihak PT Pertamina," ujarnya.

Perlu menjadi pertanyaan, lanjut Nezar Djoely, apakah Perda pajak BBM yang ditentukan Pemprov Sumut sebesar 5 persen sudah benar-benar sah berubah?. Jika belum, ini sama halnya PT Pertamina dan Pemprov Sumut melakukan pelanggaran hukum dan perundang-undangan.

Terkait masalah ini, menurut Nezar, Sekdaprov Sumut merupakan pihak paling layak dipersalahkan dalam memberikan masukan ke Gubernur hingga terjadinya kenaikan pajak BBM sebesar 7,5 persen.

Untuk itu, Nezar Djoely menegaskan, PSI Sumut akan terus bersama rakyat meminta kenaikan harga BBM tersebut dievaluasi Pertamina, agar tidak semena-mena, karena dasar kenaikan tersebut perlu dipertanyakan keabsahannya.(*).

Penulis
: Firdaus Peranginangin
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com