Kisruh Jabatan Sekda, Bupati Labuhanbatu Dilaporkan ke Polda Sumut


477 view
Kisruh Jabatan Sekda, Bupati Labuhanbatu Dilaporkan ke Polda Sumut
Dok/Umar Lubis
LAPORKAN BUPATI: Ir H Muhammad Yusuf Siagian dan pengacaranya, Akhyar Idris Sagala SH, memperlihatkan surat tanda terima laporan terhadap Bupati Labuhanbatu, Kamis (9/7/2020), di depan gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Utara. 
Rantauprapat (SIB)
Kisruh jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Labuhanbatu, berbuntut panjang. Setelah penggugat yang dicopot dari jabatan tertinggi ASN di Pemkab itu tidak dikembalikan menduduki jabatan tersebut, Ir H Muhammad Yusuf Siagian melaporkan Bupati Labuhanbatu ke Polda Sumatera Utara, Kamis (9/7/2020). Alasannya, Mahkamah Agung telah menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Bupati Labuhanbatu.


Laporan HM Yusuf Siagian diterima Polda Sumut dengan bukti laporan, nomor: STTLP/1124/VII/2020/SUMUT/SPKT-III yang diterima Kepala SPK-III AKBP Drs Benma Sembiring, Kamis 9 Juli 2020.


"Laporan terkait perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 KUH Pidana. Tindakan bupati yang tidak mengembalikan HM Yusuf Siagian menempati jabatan Sekda, dikategorikan kejahatan dalam jabatan," kata pengacara HM Yusuf Siagian, Akhyar Idris Sagala SH melalui WhatsApp dari Medan kepada sejumlah wartawan di Rantauprapat, Kamis.


Akhyar menyebut laporan itu terpaksa mereka lakukan setelah Bupati Labuhanbatu tidak mengindahkan somasi yang disampaikan pekan lalu kepada Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunte untuk mengembalikan HM Yusuf Siagian ke posisi jabatannya selaku Sekda Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dia meminta penyidik Polda Sumut segera memproses laporan pelapor terhadap terlapor Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi.

Kisruh jabatan Sekda ini sebelumnya juga menjadi pembicaraan serius berbagai elemen masyarakat di Rantauprapat, ibukota Kabupaten Labuhanbatu. Apalagi, beberapa hari lalu, 8 anggota DPRD dari PDIP, PPP dan PKB Labuhanbatu selaku pengusul pemakzulan terhadap bupati, telah mengajukan hak interpelasi kepada pimpinan DPRD Labuhanbatu agar badan musyawarah segera menjadwalkan rapat paripurna hak intepelasi anggota DPRD untuk mempertanyakan hal tersebut.


Sebelumnya, PTUN menolak permohonan MH Yusuf untuk mengembalikannya ke jabatan Sekda Labuhanbatu. Kemudian banding lalu kasasi. MA menerima permohonan HM Yusuf Siagian, lalu Bupati Labuhanbatu kemudian mengajukan PK ke MA. Permohonan bupati tersebut lantas ditolak MA. (*)


Penulis
: Efran Simanjuntak
Editor
: Robert@hariansib.com
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com